Tuesday, March 20, 2012

Kejari Menggala Lirik Kasus Prona

Andrie W Stiawan
TULANGBAWANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Menggala mulai melirik pungutan liar (pungli) yang dilakukan panitia kampung  terkait program nasional agraria (prona) di Kabupaten Mesuji. 

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Menggala Andrie W Stiawan SH, MH, saat dikonfirmasi Radar Tuba, kemarin (19/3) mengatakan pihaknya masih mempelajari dugaan pungutan liar (pungli) Prona ini.

"Kita akan pelajari terlebih dahulu persoalan ini, baru kita akan menentukan langkah lebih lanjut, karena sekarang baru sebatas pengumpulan bahan bukti dan keterangan saja," singkatnya.

Diberitakan sebelumnya, pembuatan sertifikat Prona yang disalurkan pemerintah pusat diduga menjadi ajang korupsi semata. Bila sebelumnya program ini dimanfaatkan oleh oknum – oknum pemerintah kampung di Kampung Gedung Ram saja. Akan tetapi, ajang serupa juga terjadi di 7 Kecamatan se Kabupaten Mesuji.

Dar, salah satu warga setempat mengatakan, oknum kampung yang tergabung dalam tim pembuatan sertifikat Prona menarik biaya hingga ratusan ribu rupiah per satu buku. Menurutnya, dalam  setiap buku sertifikat dikenakan dana Rp 450 ribu hingga Rp700 ribu per buku. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan program yang disalurkan Pemerintah. Selain menjadi ajang korupsi, pembuatan sertifikat ini juga terkesan terselubung oleh oknum – oknum yang hanya mencari keuntunggan pribadi.

Menariknya, modus dalam melakukan penarikan dana tersebut, oknum-oknum tersebut berdalih untuk biaya administrasi untuk pengukuran dan biaya operasional. Padahal, setahu dirinya, pemerintah pusat telah menganggarkan dana milyaran rupiah untuk pembuatan sertifikat yang akan disalurkan ke masyarakat secara gratis.

“Kami sangat menyayangkan adanya ajang pencarian keuntungan oleh oknum –oknum tersebut. Bila ingin mencari keuntungan dalam pembuatan sertifikat tidak seperti itu, apalagi manarik dana hingga ratusan ribu rupiah dalam satu buku sertifikat dengan dalih administrasi dan sebagainya,” sesal Dar.

Dikatakannya, selain memberatkan masyarakat, ini juga telah merugikan negara, mengingat, program ini disalurkan pemerintah secara gratis. “Artinya,  program pembuatan sertifikat secara gratis itu tidak ada dan hanya bualan pemerintah semata,” lirihnya.

Sementara Kepala Kampung (Kakam) Gedung Ram, Salim, mengakui adanya penarikan sertifikat sebesar Rp450.000 tersebut, akan tetapi penarikan dana ini merupakan kesepakatan yang telah melalui musyawarah kampung dan dibentuknya panitai pembuatan sertifikat prona.

“Ini sudah melalui keputusan kampung dan dilakukan musyawarah dan itu memang dilakukan untuk pembuatan sertifikat. Sedangkan untuk pembelian buku sampul itu tidak dipaksanakan yakni Rp50.000. Kalau pembuatan sertifikat ini tidak ada biaya pembuatannya yang ditelah ditetapkan BPN dan ini murni gratis. Akan tetapi ini memang dilakukan oleh panitia kampung dan telah melalui kesepakatan,” aku Salim kemarin.

Panitia penasehat pembuatan sertifikat Karno, terkesan buang badan terkait penarikan dana sertifikat yang dilontarkan pemerintah secara gratis. Dia hanya menggaku tidak sepenuhnya terlibat dipersoalan itu, akan tetapi dia tetap mengakui bila pembuatan sertifikat di Kampung Gedung ram tetap dikenakan biaya.

“Tidak ada didunia ini yang gratis, terlebih dalam pembuatan sertifikat ini. Memang pembuatan sertifikat ini tetap ditarik anggaran Rp 400.000. Selain itu, saya juga tidak berkompenten di dalam panitia itu. Saya hanya ditunjuk dan seperti formalitas saja. Jadi yang lebih jelas keketuanya saja,”kilahnya, sembari mengatakan, bila memang pemerintah dalam pembuatan sertifikat ini telah mengganggarkan dirinya juga pengen meminta bagian.

Sedangkan Ketua Pantia pembuatan sertifikat, Sarju mengakui bila dalam pembuatan sertifikat ini dikenakan biaya Rp400.000, ditambah biaya sampul buku Rp50.000.”Memang pembuatan sertifikat ini dikenakan dalam satu buku sertifikat ini dikenakan dana segitu, akan tetapi dana ini digunakan untuk operasional. Sedangkan jumlah keseluruhan masyarakat yang membuat sertifikat sebanyak 411 warga,” akunya.

Menurutnya, dana pembelian sampul buku Rp50.000 itu tidak termasuk didalam dana Rp400.000 ini. “Sampul buku itu saya jual jadi tidak dipaksakan bila masyarakat ingin membeli ya silahkan, dan yang tidak ingin membelinya juga tidak apa – apa. Yang jelas, tujuan penarikan dana ini adalah untuk dana operasional,” tukasnya. (san/dan/dra)
Share this article now on :