Tuesday, March 20, 2012

Pemprov Urus Izin Pembantaran Ismail


BANDARLAMPUNG - Proses pelantikan bupati dan wakil bupati Mesuji terpilih Khamamik – Ismail Ishak masih terus bergulir. Gubernur Lampung Sjachroedin ZP mengungkapkan, pemerintah provinsi (Pemprov) Lampung saat ini tengah mengurus izin pembantaran (peminjaman) Ismail Ishak ke Kemenkumham. Hal itu dikatakan gubernur usai mengikuti rapat paripurna memperingati HUT Provinsi Lampung ke-48, di DPRD Lampung, kemarin (19/3).

Menurut Oedin, sapaan akrabnya, komunikasi dengan Kemenkumham tetap dilakukan. “Yang mesti dipertimbangkan itu, setelah Ismal dilantik, akan dibawa kembali ke rutan. Nah, menurut anda sekarang bagaimana ,” tukas Oedin, kepada wartawan yang mewawancarainya. Kondisi itu, diakuinya tidak mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu, lanjut dia, diperlukan kesadaran hukum, termasuk bagi pendukung Ismail Ishak.

Gubernur Lampung dua periode itu juga mengingatkan, agar semua pihak menjaga dan memperhatikan faktor psikologis Ismail Ishak. “Kalau mau dilantik, ya keduanya harus dilantik. Tidak bisa satu saja dilantik. Tempat pelantikan ada di Mesuji,” jelas Oedin. Gubernur juga menuturkan, jika saat ini pemprov Lampung sedang menunggu surat kesediaan dilantik dari Ismail Ishak, yang rencananya akan segera dikirimkan.

Sementara, hingga saat ini DPRD Mesuji menyatakan masih tetap menunda paripurna pelantikan. Lalu bagaimana jika DPRD Mesuji tetap kukuh tidak mau menggelar pelantikan? “(Jika) DPRD tidak mau, ya tidak ada masalah. Kan kita ada azas diskresi namanya,” terang Oedin.

Terpisah, DPRD Lampung memastikan, Khamamik yang kini menjadi bupati Mesuji terpilih, telah resmi mengundurkan diri dari DPRD Lampung. “Surat pemberhentian beliau (Khamamik) sudah kami terima dari Kementerian Dalam Negeri pekan lalu,” ungkap Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, kemarin.

Menurut politisi Partai Demokrat itu, proses pengunduran diri Khamamik dimulai dari permintaan Khamamik kepada partainya, Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK). “Dari partainya, kita teruskan ke gubernur lalu ke pemerintah pusat,” jelas Marwan. Saat ini, lanjut dia, DPRD Lampung tengah menunggu proses pergantian antar waktu (PAW) yang akan digelar PDK. “Saya memang masih belum menerima surat dari PDK, tentang siapa yang nantinya akan menggantikan beliau (Khamamik),” ujar Marwan.

Diberitakan, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. memastikan pelantikan bupati dan wakil bupati Mesuji. Meski tak menyebutkan tanggal pastinya, Oedin –sapaan akrab Sjachroedin Z.P.– mengatakan, dalam waktu dekat Khamamik dan Ismail Ishak akan dilantik. "Kita akan lantik (Khamamik) dalam waktu dekat ini,” ujar Oedin, usai melakukan upacara HUT Ke-48 Lampung di PKOR Wayhalim, Bandarlampung, Sabtu (17/3) lalu.

Oedin menegaskan, mau atau tidaknya Ismail Ishak dilantik, itu bukan masalah.  "Bupatinya (dilantik dahulu) tidak masalah. Wakilnya bisa menyusul. Mau atau tidak (Ismail Ishak dilantik), silakan tinggal menunggu waktunya saja,” tegas Oedin.

Dihubungi terpisah, Khamamik menyatakan, ia berharap banyak dengan janji Oedin yang akan segera melantik dirinya bersama Ismail Ishak dalam waktu dekat.
Khamamik juga mengapresiasi tersendiri atas kearifan Ismail Ishak yang menyatakan siap dilantik.

"Insya Allah, kami optimistis (segera dilantik). Selama ini, saya juga selalu berkomunikasi dan sering ketemu (dengan Ismail Ishak),” ungkap Khamamik, saat dihubungi melalui telepon selulernya. Ditambahkan pria yang akrab disapa 'Wong Kebumen' ini, dia bersama Ismail Ishak dan masyarakat Mesuji sangat mengharapkan pelantikan segera dilakukan. Ini agar ada kepastian hukum atas hasil pesta demokrasi di Mesuji. "Hingga kini, kami menunggu jadwal pelantikan yang ditentukan Pak Gubernur,” tutur mantan anggota DPRD Lampung ini. 

Sementara ke depan, jika benar-benar sudah dilantik, Khamamik tak khawatir kinerjanya memimpin Mesuji jadi terhambat lantaran bekerja sendirian. Ini karena kondisi Ismail Ishak yang masih berurusan dengan hukum.

"Semuanya kan sudah jelas, bahwa tugas bupati itu diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan tugas wakil bupati diatur dalam UU No. 12/2008 tentang Perubahan UU No. 32/2004. Jadi, saya akan bekerja sesuai ketentuan peraturan yang berlaku,” ungkapnya, seraya memohon doa restu agar Mesuji segera memiliki bupati definitif dan kabupaten DOB ini menjadi lebih maju.
 
Bersedia Dilantik

Sebelumnya, Wakil Bupati Mesuji terpilih Ismail Ishak menyatakan kesediaannya segera dilantik. "Atas nama H. Ismail Ishak, kami menyampaikan bahwasanya Bapak (Ismail Ishak) sudah bersedia melaksanakan pelantikan," terang juru bicara keluarga Leksi Ishak saat menghubungi Radar Lampung (grup Radar Tuba).

Dia menyatakan, tak ada alasan-alasan khusus yang membuat Ismail Ishak berubah pikiran. Menurut Leksi, pertimbangannya adalah agar polemik pelantikan kepala daerah Mesuji tidak berlarut-larut lagi. Ismail juga mempertimbangkan kehendak masyarakat Mesuji.

Sedangkan pertimbangan yang paling utama adalah kemaslahatan masyarakat Mesuji pada umumnya. "Bapak memutuskan jika dibiarkan berlarut-larut, maka tentu akan berimbas kepada masyarakat Mesuji.  Yang pasti jika saat ini pemprov berkirim surat, maka akan kami balas surat pemprov dengan menyatakan bersedia dilantik,” terangnya.

Diketahui, Wabup Mesuji terpilih Ismail Ishak harus meringkuk dalam tahanan Kejaksaan Negeri Menggala, Tulangbawang, sejak 15 November 2011 silam. Majelis hakim PN Menggala memvonisnya satu tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan dalam perkara penyalahgunaan dana BUMD Tulangbawang tahun 2006.

Namun, pemenang Pilkada 28 September 2011 itu tak sendiri. Ia ditahan bersama Khoiri, anggota DPRD Tuba Barat. Perintah penahanan keduanya tertuang dengan Nomor: R-LIK-67/N.8.15/Dek.3/11/2011. Di tahanan, Ismail Ishak sempat sakit dan dirawat di RSUD Menggala selama kurang lebih seminggu. Hingga hari ini, usaha hukum yang dilakukan Ismail Ishak seluruhnya mentah di tangan Mahkamah Agung. (wdi/kyd/rus)

Read More »
2:32 AM | 0 komentar

Pengurus DPD PPNSI Tuba Barat Dilantik

FOTO BERSAMA: Para pengurus DPD PPNSI Tuba Barat berfoto bersama Wakil Bupati Tuba Barat, Ketua DPRD Tuba Barat beberapa anggota DPRD dan Kepala Dinas Peternakan, Pertanian dan Perikanan Tuba Barat, kemarin (19/3)

TULANGBAWANG BARAT – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tuba Barat) dilantik. Acara yang digelar di sekretariat PPNSI Tuba Barat di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar, Tuba Barat itu, dihadiri Wakil Bupati Tulangbawang Barat Umar Ahmad,S.P., Ketua DPRD Tuba Barat Suyamto Yoga Ardi, Ketua Komisi C DPRD Tuba Barat Busroni, anggota komisi A DPRD Tuba Barat Syahrir, dan anggota komisi B DPRD Tuba Barat Fausi Murni. Juga Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Ir.Syamsul Komar,M.M, perwakilan dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehuatanan, Camat Tumijajar serta Sekretaris Umum PPNSI Provinsi Lampung Aep Saripudin, serta beberapa anggota PPNSI Provinsi Lampung.

Wakil Bupati Tuba Barat Umar Ahmad,S.P, mengungkapkan rasa bahagia dan bangga,  karena minimal ada lembaga yang meneguhkan komitmennya untuk pembangunan di sektor pertanian. Jika tadinya yang berfikir 10 orang, kini sudah banyak yang berfikir tentang pembangunan pertanian dan pembangunan masyarakat tani di Kabupaten Tuba Barat. ”Kita berharap dengan dibentuknya kepengurusan DPD PPNSI di Kabupaten Tuba Barat ini, bisa mendampingi petani sebagai mitra petani dan nelayan dalam rangka memajukan sektor pertanian di kabupaten ini,”ujar Umar.

Terkait wacana penambahan anggaran peternakan, wakil bupati menjelaskan, penambahan anggaran peternakan tersebut akan dianggarkan di tahun yang akan datang. “Namun perencanaannya kita lakukan di tahun 2012 ini,” tukas Umar. Pihaknya akan menilai dan membentuk kelompok serta melihat kesiapan itu. ”Dengan beberapa langkah yang kita lakukan tahun ini, sehingga di tahun 2013 ketika penambahan anggaran dana peternakan tersebut turun, kelompok dan petani ini benar-benar sudah siap menerima. Jadi tidak memulai dari awal lagi, yang pembagiannya dihitung kelompok (repoloping),” papar Umar.

Sementara, Ketua Umum DPD PPNSI Kabupaten Tuba Barat Githo,S.Pd.I menjelaskan, setelah pengurus DPD PPNSI ini dilantik, maka program ke depan tetap komitmen untuk mendampingi petani. Pihaknya akan mengadakan kegiatan penguatan kelembagaan petani. Kita kelola kelembagaan yang baik, manajemen yang baik, juga mendampingi petani dalam mengawal program-program kabupaten, provinsi dan pusat, yang sudah digulirkan di Kabupaten Tuba Barat.

”Pada prinsipnya, kita juga akan memfungsikan diri, artinya sebagai fungsi pengawasan kita dari ormas petani ini. Bagaimana pemda dan kelompok-kelompok tani penerima bantuan ini mengaplikasikan bantuan yang sudah digulirkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” papar Githo.

Kepada pemerintah, lanjut Githo, pihaknya akan terus mengupayakan agar anggaran petani ini betul-betul ditingkatkan, sehingga kebijakan pemerintah kepada petani ini memang betul-betul bisa dirasakan. “Selain itu, kita juga berharap untuk pembinaan kelompok tani, gapoktan maupun petani pengelola air yang ada saat ini. 

Secara manajemen aspirasi, kami melihat perlu ditingkatkan dan dikembangkan,” urainya. Sehingga, lanjut dia, bupati melalui satker terkait dapat melakukan pembinaan kepada petani, khususnya dalam penguatan kelembagaan petani, sehingga petani bisa profesional mengelola organisasi pembukuan manajemen dan sebagainya, sehingga bisa menjadi organisasi yang betul-betul mandiri dan bisa terukur dalam keberadaan di kemudian hari.

”Program unggulan kita yakni tetap pada pengembangan pupuk organik. Kita sudah beberapa kali melakukan kegiatan untuk pelatihan pengembangan pupuk kompos organik,” terang Githo. Selain itu, sambung dia, pihaknya akan tetap mendampingi tenaga-tenaganya melalui bidang advokasi ini, apakah menguatkan kelompok tani dari sisi administrasinya, sudah berlangsungnya pelatihan administrasi bagi kelompok tani dan poktan,” papar Githo. (gus/rus)

Pengurus DPD PPNSI Tuba Barat:

Ketua Umum
: Githo, S.Pd.I, M.Pd
Sekretaris Umum: Trubus Hariyadi
Wasekum 1: Agus Wahyudin, A,Md
Wasekum 2: Slamet Lestari
Bendahara Umum: Paiman

Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik:
1.Heri Supari, S.H
2. Ristriyanto
3.Kuswanto
4. Tukiman
5. Adi Sugiyanto

Bidang Riset, Pelatihan dan Pemberdayaan:

1. Masro'i
2. Syamsul Hadi
3.Mangin
4. Ngadiran
5.Budi Hartono

Bidang Hubungan Lembaga dan Kemitraan:
1.Prasoko
2. Agus Supriyadi
3. Ambar Sugeng
4. Ruslan, S.Pd
5. Supriyono

Bidang Pembinaan Daerah:
1. Drs. Akhmad Wahyudiono
2. Edi Marwanto
3. Suryono, S.Pd
4. Sugiono
5. Sudiran

Read More »
2:27 AM | 0 komentar

Pemkab Tuba Gelar Lomba Memancing

MEMANCING : Bupati Tulang Bawang Abdurachman Sarbini (kanan) saat Lomba Memancing, yang dilaksanakan di Kolam Pemancingan Hotel Sarbini Menggala,dalam rangka memeriahkan peringatan HUT Kabupaten Tulang Bawang Ke-15, kemarin (19/3). FOTO: HUMAS TULANGBAWANG

TULANGBAWANG – Masih dalam rangka memeriahkan peringatan HUT Kabupaten Tulang Bawang Ke-15, Pemkab setempat menggelar kegiatan Lomba Memancing.

Di samping sebagai media hiburan, penyaluran hobi dan refreshing melepas kepenatan, setelah disibukkan dengan aktifitas sesuai dengan tugas masing-masing, memancing juga berguna untuk lebih mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan.

“Filosofi memancing juga memberikan pelajaran bagi kita untuk berlatih kesabaran, dan tekun berusaha, dalam memperoleh hasil yang memuaskan,” papar Bupati Tulang Bawang Abdurachman Sarbini, saat membuka Lomba Memancing, yang dilaksanakan di Kolam Pemancingan Hotel Sarbini Menggala, kemarin (19/3) .

Dijelaskan, kegiatan lomba memancing yang dilaksanakan hari ini (kemarin), sepintas mungkin adalah sebuah lomba yang sederhana. “Tetapi di balik kesederhanaan itu, harapan saya ada banyak manfaat dari kegiatan ini, di samping untuk memeriahkan HUT ke-15 Kabupaten Tulang Bawang,” terang Mance, demikian bupati biasa disapa.

Tidak hanya itu. Menurut Mance, kegiatan lomba memancing ini juga dapat mendukung promosi potensi perikanan Kabupaten Tulang Bawang, serta mendorong masyarakat agar dapat mengelola dan memanfaatkan dengan baik dan benar.

“Saya mengimbau, agar masyarakat tidak melakukan penangkapan ikan yang melanggar peraturan (illegal fishing), seperti menggunakan alat listrik, racun ikan dan lain-lain yang dapat merusak ekosistem. Marilah kita jaga kelestarian potensi perikanan di Kabupaten Tulang Bawang, sehingga dapat berkembang secara optimal, agar lebih bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang,” ajak bupati dua periode itu.

Diungkapkan, Kabupaten Tulang Bawang adalah daerah yang memiliki beragam potensi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang selayaknya harus dapat terus dikembangkan, dikelola dan dioptimalkan pemanfaatannya, agar dapat menunjang keberhasilan pembangunan dan kemajuan daerah, serta kesejahteraan masyarakat.

“Untuk itu, saya selaku bupati senantiasa menghimbau kepada segenap unsur masyarakat, marilah terus kita tunjukkan peran, tanggungjawab dan kontribusi, dalam rangka membangun dan memajukan Kabupaten Tulang Bawang,” imbau Mance.

Dalam perjalanan Kabupaten Tulang Bawang memasuki usia 15 tahun, lanjut dia, kita patut bersyukur pula, karena atas kerja keras kita bersama, kabupaten ini telah mampu menunjukkan kemajuannya, baik fisik maupun non fisik.

“Namun ke depan, tentu masih banyak peluang dan tantangan yang membentang, sehingga kita pun harus terus termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Tulang Bawang,” tegas Mance. (dan/rus)

Read More »
2:18 AM | 0 komentar

Kejari Menggala Lirik Kasus Prona

Andrie W Stiawan
TULANGBAWANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Menggala mulai melirik pungutan liar (pungli) yang dilakukan panitia kampung  terkait program nasional agraria (prona) di Kabupaten Mesuji. 

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Menggala Andrie W Stiawan SH, MH, saat dikonfirmasi Radar Tuba, kemarin (19/3) mengatakan pihaknya masih mempelajari dugaan pungutan liar (pungli) Prona ini.

"Kita akan pelajari terlebih dahulu persoalan ini, baru kita akan menentukan langkah lebih lanjut, karena sekarang baru sebatas pengumpulan bahan bukti dan keterangan saja," singkatnya.

Diberitakan sebelumnya, pembuatan sertifikat Prona yang disalurkan pemerintah pusat diduga menjadi ajang korupsi semata. Bila sebelumnya program ini dimanfaatkan oleh oknum – oknum pemerintah kampung di Kampung Gedung Ram saja. Akan tetapi, ajang serupa juga terjadi di 7 Kecamatan se Kabupaten Mesuji.

Dar, salah satu warga setempat mengatakan, oknum kampung yang tergabung dalam tim pembuatan sertifikat Prona menarik biaya hingga ratusan ribu rupiah per satu buku. Menurutnya, dalam  setiap buku sertifikat dikenakan dana Rp 450 ribu hingga Rp700 ribu per buku. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan program yang disalurkan Pemerintah. Selain menjadi ajang korupsi, pembuatan sertifikat ini juga terkesan terselubung oleh oknum – oknum yang hanya mencari keuntunggan pribadi.

Menariknya, modus dalam melakukan penarikan dana tersebut, oknum-oknum tersebut berdalih untuk biaya administrasi untuk pengukuran dan biaya operasional. Padahal, setahu dirinya, pemerintah pusat telah menganggarkan dana milyaran rupiah untuk pembuatan sertifikat yang akan disalurkan ke masyarakat secara gratis.

“Kami sangat menyayangkan adanya ajang pencarian keuntungan oleh oknum –oknum tersebut. Bila ingin mencari keuntungan dalam pembuatan sertifikat tidak seperti itu, apalagi manarik dana hingga ratusan ribu rupiah dalam satu buku sertifikat dengan dalih administrasi dan sebagainya,” sesal Dar.

Dikatakannya, selain memberatkan masyarakat, ini juga telah merugikan negara, mengingat, program ini disalurkan pemerintah secara gratis. “Artinya,  program pembuatan sertifikat secara gratis itu tidak ada dan hanya bualan pemerintah semata,” lirihnya.

Sementara Kepala Kampung (Kakam) Gedung Ram, Salim, mengakui adanya penarikan sertifikat sebesar Rp450.000 tersebut, akan tetapi penarikan dana ini merupakan kesepakatan yang telah melalui musyawarah kampung dan dibentuknya panitai pembuatan sertifikat prona.

“Ini sudah melalui keputusan kampung dan dilakukan musyawarah dan itu memang dilakukan untuk pembuatan sertifikat. Sedangkan untuk pembelian buku sampul itu tidak dipaksanakan yakni Rp50.000. Kalau pembuatan sertifikat ini tidak ada biaya pembuatannya yang ditelah ditetapkan BPN dan ini murni gratis. Akan tetapi ini memang dilakukan oleh panitia kampung dan telah melalui kesepakatan,” aku Salim kemarin.

Panitia penasehat pembuatan sertifikat Karno, terkesan buang badan terkait penarikan dana sertifikat yang dilontarkan pemerintah secara gratis. Dia hanya menggaku tidak sepenuhnya terlibat dipersoalan itu, akan tetapi dia tetap mengakui bila pembuatan sertifikat di Kampung Gedung ram tetap dikenakan biaya.

“Tidak ada didunia ini yang gratis, terlebih dalam pembuatan sertifikat ini. Memang pembuatan sertifikat ini tetap ditarik anggaran Rp 400.000. Selain itu, saya juga tidak berkompenten di dalam panitia itu. Saya hanya ditunjuk dan seperti formalitas saja. Jadi yang lebih jelas keketuanya saja,”kilahnya, sembari mengatakan, bila memang pemerintah dalam pembuatan sertifikat ini telah mengganggarkan dirinya juga pengen meminta bagian.

Sedangkan Ketua Pantia pembuatan sertifikat, Sarju mengakui bila dalam pembuatan sertifikat ini dikenakan biaya Rp400.000, ditambah biaya sampul buku Rp50.000.”Memang pembuatan sertifikat ini dikenakan dalam satu buku sertifikat ini dikenakan dana segitu, akan tetapi dana ini digunakan untuk operasional. Sedangkan jumlah keseluruhan masyarakat yang membuat sertifikat sebanyak 411 warga,” akunya.

Menurutnya, dana pembelian sampul buku Rp50.000 itu tidak termasuk didalam dana Rp400.000 ini. “Sampul buku itu saya jual jadi tidak dipaksakan bila masyarakat ingin membeli ya silahkan, dan yang tidak ingin membelinya juga tidak apa – apa. Yang jelas, tujuan penarikan dana ini adalah untuk dana operasional,” tukasnya. (san/dan/dra)

Read More »
2:13 AM | 0 komentar

Ajak Duduk Satu Meja

KUNJUNGAN: Gubernur Lampung Sjachroedin ZP SH didampingi Direktur PT SGC, Fauzi Toha serta tokoh adat saat kunjungan kerja ke Kampung Bakung Ilir, Kecamatan Gedungmeneng, Kabupaten Tuba. FOTO: RADAR GRUP

BAKUNG ILIR - Pascakunjungan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP ke Kampung Bakung, Tulangbawang belum lama ini, Kepala Kampung (kakam) Bakung Ilir Yudispira mengaku sangat berterimakasih atas kunjungan orang nomor satu di Lampung tersebut, yang diketahui atas permintaan pribadi gubernur.

Maka, untuk menindaklanjuti hasil dari kunjungan tersebut, warga mempertanyakan kelanjutannya, sesuai dengan harapan seluruh masyarakat yang telah disampaikan pada Gubernur Lampung saat itu. "Bahkan, gubernur juga telah menyaksikan keadaan Kampung Bakung, baik itu kondisi jalan, listrik, dan sumber penghidupan yang lainnya," ujar Yudistira, saat menghubungi Radar Tuba melalui ponsel, kemarin (19/3).

Menurut dia, segala permasalahan yang ada di tiga kampung (Kampung Bakung Ilir, Bakung Udik dan Bakung Rahayu) tersebut, untuk bisa dibahas secara bersama-sama. "Artinya kita bisa duduk satu meja, baik itu kami dengan gubernur atau dengan mengajak pihak dari Sugar Grup," pintanya.

Menurut dia, nantinya di dalam pertemuan tersebut, kita akan bahas apa-apa yang menjadi harapan dari masyarakat di tiga kampung tersebut. "Intinya kita mengajak pemerintah dan perusahaan duduk bersama, guna mengembangkan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang (Tuba), khususnya di Kampung Bakung, baik itu Bakung Ilir, Bakung udik maupun Bakung Rahayu.

"Dengan duduk satu meja ini, diharapkan dapat menata lebih baik arah pembangunan di Kabupaten Tuba. Tidak hanya program pembangunan yang dibicarakan, namun hal-hal  yang selama ini menjadi miskomunikasi di masing-masing pihak akan lebih terhindarkan," harap Yudispira.

Ditambahkan, ada banyak hal yang harus dibahas, terutama menyangkut tiga kampung di wilayah Kampung Bakung dan sekitarnya. "Yang pasti ini menyangkut kehidupan masyarakat di tiga kampung itu," kata Yudispira.

Sementara itu, pihak Manajer Administrasi PT. SIL, Heru Sapto, saat dihubungi Radar Tuba melalui ponsel, terkait pascakunjungan Gubernur ke Kampung Bakung, mengenai tindaklanjut dari pertemuan tersebut mengatakan, jika Gubernur Lampung telah berjanji akan membahasnya secara bersama-sama. "Kan gubernur sudah menjanjikan akan segera duduk satu meja, dengan pihak masyarakat yang ada di tiga kampung tersebut, untuk membicarakan permasalahan yang ada. Ya, kita tunggu saja," ujar Heru. (hel/dra/rus)

Read More »
1:59 AM | 0 komentar

Stadion Tiuh Tohou Bisa Digunakan Malam Hari

Stadion Tiuh Tohou, Menggala, Tulang Bawang

TULANGBAWANG - Warga di Kabupaten Tulangbawang (Tuba) patut berbangga. Hal ini didasarkan pada hasil pembangunan yang dilakukan di segala bidang oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuba. "Termasuk halnya keberadaan stadion di Tuba," kata Zakaria (34) salah satu warga Kabupaten Tuba.

Menurut Zakaria, pertandingan sepakbola yang dilakukan di Stadion di Tuba tidak hanya dapat dilakukan di siang hari, melainkan pada malam hari. " Satu-satunya di Lampung satdion yang bisa menyelenggarakan pertandingan terutama sepakbola pada malam hari," paparnya bangga.

Zakaria juga mengatakan, sebagai masyarakat di Tuba, dia bangga karena upaya yang telah dilakukan pemerintah Tuba, telah membawa Kabupaten Tuba terkenal hingga ke tingkat nasional. "Selain proses pembangunan hampir di segala bidang, prestasi yang telah dicapai oleh Kabupaten Tuba juga cukup membanggakan di berbagai tingkatan,"kata Zakaria.

Senada diungkapkan Darsani (27),warga Kampung Gedungaji, kecamatan Gedungaji, Kabupaten Tuba. Darsani mengaku sangat bangga menjadi bagian dari masyarakat Tuba. "Saya berharap pembangunan akan terus berlanjut dan tidak terhenti sampai disini saja," tukasnya.

Sementara Bupati Tuba, DR Abdurachman Sarbini merespon baik apresiasi warga di Tuba. " Sebagai bagian dari masyarakat Tuba, terlebih saya merupakan warga asli Tuba, sudah menjadi kewajiban saya untuk membawa nama baik Kabupaten Tuba di Provinsi Lampung, bahkan kancah nasional,"kata bupati yang akrab disapa Mance ini.

Bupati Tuba dua periode ini juga mengatakan dirinya akan terus sekuat tenaga hingga akhir jabatannya untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Tuba." Saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama melanjutkan pembangunan di Kabupaten Tuba. Tentu saja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing,"papar Mance. (dra)

Read More »
1:45 AM | 0 komentar

Monday, March 19, 2012

Oedin Pastikan Lantik Khamamik Mendagri Usul Gubernur Gunakan Hak Diskresi


BANDARLAMPUNG - Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. memastikan pelantikan bupati dan wakil bupati Mesuji. Meski tak menyebutkan tanggal pastinya, Oedin –sapaan akrab Sjachroedin Z.P.– mengatakan, dalam waktu dekat Khamamik dan Ismail Ishak akan dilantik. "Kita akan lantik (Khamamik) dalam waktu dekat ini,” ujar Oedin, usai melakukan upacara HUT Ke-48 Lampung di PKOR Wayhalim, Bandarlampung, kemarin.

Oedin menegaskan, mau atau tidaknya Ismail Ishak dilantik, itu bukan masalah.  " Bupatinya (dilantik dahulu) tidak masalah. Wakilnya bisa menyusul. Mau atau tidak (Ismail Ishak dilantik), silakan tinggal menunggu waktunya saja,” tegas Oedin.

Dihubungi terpisah, Khamamik menyatakan, ia berharap banyak dengan janji Oedin yang akan segera melantik dirinya bersama Ismail Ishak dalam waktu dekat.
Khamamik juga mengapresiasi tersendiri atas kearifan Ismail Ishak yang menyatakan siap dilantik.

"Insya Allah, kami optimistis (segera dilantik). Selama ini, saya juga selalu berkomunikasi dan sering ketemu (dengan Ismail Ishak),” ungkap Khamamik, saat dihubungi melalui telepon selulernya kemarin.

Ditambahkan pria yang akrab disapa 'Wong Kebumen' ini, dia bersama Ismail Ishak dan masyarakat Mesuji sangat mengharapkan pelantikan segera dilakukan. Ini agar ada kepastian hukum atas hasil pesta demokrasi di Mesuji. "Hingga kini, kami menunggu jadwal pelantikan yang ditentukan Pak Gubernur,” tutur mantan anggota DPRD Lampung ini. 

Sementara ke depan, jika benar-benar sudah dilantik, Khamamik tak khawatir kinerjanya memimpin Mesuji jadi terhambat lantaran bekerja sendirian. Ini karena kondisi Ismail Ishak yang masih berurusan dengan hukum.

"Semuanya kan sudah jelas, bahwa tugas bupati itu diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan tugas wakil bupati diatur dalam UU No. 12/2008 tentang Perubahan UU No. 32/2004. Jadi, saya akan bekerja sesuai ketentuan peraturan yang berlaku,” ungkapnya, seraya memohon doa restu agar Mesuji segera memiliki bupati definitif dan kabupaten DOB ini menjadi lebih maju.


Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mulai jengah dengan sikap DPRD Mesuji yang cenderung mengulur waktu pelantikan bupati dan wakil bupati Mesuji terpilih Khamamik-Ismail Ishak. Padahal, Ismail Ishak sudah berjiwa besar dan menyatakan bersedia dilantik. ’’Untuk itu, jika DPRD terkesan berlarut-larut, Gubernur Lampung (Sjachroedin Z.P.) lebih baik menggunakan hak diskresinya saja,” ujar Gamawan, melalui Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Reydonnyzar Moenek, kemarin (18/3).

Menurut pria yang akrab disapa Donny ini, tanpa melalui sidang paripurna istimewa, gubernur bisa langsung melantik kepala daerah yang didasarkan pada Surat Edaran Mendagri Tahun 2005. ’’Artinya pelantikan tidak mesti di gedung DPRD, di hotel pun bisa,” ucapnya.

Untuk itu, lanjut Donny, gubernur Lampung harus cepat memanfaatkan momentum 'sikap jantan' Ismail Ishak. ’’Intinya semakin cepat semakin baik. Ini juga untuk menjamin kepastian hukum serta penyelenggaraan pemerintahan daerah Mesuji. Dikhawatirkan pada hari H-nya, yang bersangkutan tiba-tiba menolak lagi untuk dilantik. Ya mudah-mudahan itu tidak terjadi,” tuturnya.
         
Sementara untuk Ismail Ishak, sambung Donny, ada baiknya dia membuat surat pernyataan kepada Mendagri bahwa bersedia untuk dilantik. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang akan memicu polemik di kemudian hari.
Donny juga meminta Pemprov Lampung segera berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mengurus izin agar Ismail Ishak bisa dikelurkan dari tahanan untuk mengikuti proses pelantikan. ’’Sekarang tinggal masalah izin pembantaran dari Kemenkumham,” tandasnya.

Sebelumnya, Dirjen PAS Kementerian Hukum dan HAM Sihabudin mengatakan bahwa sebelum pihaknya mengeluarkan izin keluar tahanan untuk pelantikan kepala daerah, pihak yang memohon harus membuat permohonan resmi secara tertulis yang disampaikan kepada Menkumham Amir Syamsuddin, serta ditembuskan ke Dirjen Pemasyarakatan, kepala Kanwil Lampung, dan kepala rutan tempat narapidana ditahan.

’’Belum ada permohonannya sampai saat ini. Kami belum terima,’’ kata Sihabudin kepada koran ini. Menurutnya, setelah permohonan  tertulis diterima, pihaknya akan memprosesnya dengan berbagai  pertimbangan sebelum Menkumham mengambil keputusan untuk mengeluarkan tahanan guna menjalani proses pelantikan.
Untuk menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan, lanjut Sihabudin, pihaknya juga meminta kepastian waktu pelantikan serta surat rekomendasi dari gubernur yang menyatakan terdakwa akan menjalani proses pelantikan. Sehingga surat izin yang dikeluarkan tidak disalahgunakan.

’’Untuk prosesnya sampai yang keluarkan izin tergantung disposisi Pak Menteri. Kalau surat izinnya yang mengeluarkan Dirjen Pemasyarakatan,” papar dia.
Diakui Sihabudin, kewenangan untuk memberikan izin agar Ismail Ishak dapat keluar dari tahanan hanya untuk menjalani proses pelantikan berada di pihaknya. Apalagi setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan menolak permohonan kasasi terdakwa.

’’Kalau masih dalam proses hukum, itu bukan wewenang kami. Tetapi bila telah ada keputusan inkracht, itu sudah kewenangan kami,” jelasnya.
Apa ada kemungkinan izin pembantaran itu dikabulkan? Menurut Sihabudin, hal tersebut sangat dimungkinkan. Terlebih bila itu atas permintaan gubernur Lampung sebagai orang yang memang diberikan hak oleh undang-undang (UU) untuk melantik bupati dan wakilnya. ’’Kalau ada rekomendasi Pak Gubernur, kita mau bilang apa,” pungkasnya.

Diketahui, Asisten Bidang Pemerintahan Pemprov Lampung Tarmizi Nawawi mengatakan, kabar yang diterima pemprov, DPRD Mesuji tetap menolak untuk menggelar paripurna pelantikan.

Menurut Tarmizi, seharusnya ada pertemuan kedua antara pemprov, DPRD Mesuji, dan semua pihak yang terkait untuk membahas pelantikan kepala daerah Mesuji terpilih. Namun, pertemuan itu tidak jadi digelar. (kyd/c1/ary)

Ismail Bersedia Dilantik

Sebelumnya, Wakil Bupati Mesuji terpilih Ismail Ishak menyatakan kesediaannya segera dilantik. "Atas nama H. Ismail Ishak, kami menyampaikan bahwasanya Bapak (Ismail Ishak) sudah bersedia melaksanakan pelantikan," terang juru bicara keluarga Leksi Ishak saat menghubungi Radar Lampung (grup Radar Tuba) tadi malam.

Dia menyatakan, tak ada alasan-alasan khusus yang membuat Ismail Ishak berubah pikiran. Menurut Leksi, pertimbangannya adalah agar polemik pelantikan kepala daerah Mesuji tidak berlarut-larut lagi. Ismail juga mempertimbangkan kehendak masyarakat Mesuji.

Sedangkan pertimbangan yang paling utama adalah kemaslahatan masyarakat Mesuji pada umumnya. "Bapak memutuskan jika dibiarkan berlarut-larut, maka tentu akan berimbas kepada masyarakat Mesuji.  Yang pasti jika saat ini pemprov berkirim surat, maka akan kami balas surat pemprov dengan menyatakan bersedia dilantik,” terangnya.

Dilanjutkan, rencananya pada Senin (19/3) hari ini, surat klarifikasi Ismail Ishak akan dikirim ke DPRD Mesuji, Pemprov Lampung, dan Kementerian Dalam Negeri. Menurut dia, kubu Ismail Ishak juga tidak terlalu mempermasalahkan proses ke depannya setelah pasangan kepala daerah tersebut dilantik.

Itu artinya keluarga Ismail Ishak sangat memahami konsekuensi dari undang-undang jika menyetujui pelantikan. Yakni siap dinonaktifkan. " Kami tidak mempermasalahkan lagi proses tersebut," tuturnya.

Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Lampung Sutoto menyatakan, jika kabar itu benar, maka Pemprov Lampung tentu merasa bersyukur. " Artinya, proses pelantikan bisa berjalan lancar," katanya saat dikonfirmasi tadi malam.

Dia meneruskan, pada pertemuan sebelumnya memang diberikan waktu agar dilakukan pendekatan kepada Ismail Ishak. " Berarti proses pendekatan itu berjalan lancar,” kata Sutoto.

Sebelumnya, Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang memberikan sinyal bahwa pertemuan pada 17 Maret atau hari ini bisa dibatalkan. Dia juga menyatakan, pemprov menyiapkan skenario pelantikan tanpa Ismail Ishak dan tanpa paripurna DPRD Mesuji. Pemprov, lanjut Berlian, tengah berkonsultasi dengan Kemendagri.

Diketahui, Wabup Mesuji terpilih Ismail Ishak harus meringkuk dalam tahanan Kejaksaan Negeri Menggala, Tulangbawang, sejak 15 November 2011 silam. Majelis hakim PN Menggala memvonisnya satu tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan dalam perkara penyalahgunaan dana BUMD Tulangbawang tahun 2006.

Namun, pemenang Pilkada 28 September 2011 itu tak sendiri. Ia ditahan bersama Khoiri, anggota DPRD Tuba Barat. Perintah penahanan keduanya tertuang dengan Nomor: R-LIK-67/N.8.15/Dek.3/11/2011. Di tahanan, Ismail Ishak sempat sakit dan dirawat di RSUD Menggala selama kurang lebih seminggu. Hingga hari ini, usaha hukum yang dilakukan Ismail Ishak seluruhnya mentah di tangan Mahkamah Agung. (kyd/wdi/gus/sur/dra/rus)

Read More »
1:32 AM | 0 komentar

Sertifikat Prona Jadi Ajang Korupsi


MESUJI – Pembuatan sertifikat  program nasional agraria (Prona) yang disalurkan pemerintah pusat nampaknya menjadi ajang korupsi semata. Bila sebelumnya program ini dimanfaatkan oleh oknum – oknum pemerintah kampung di Kampung Gedung Ram saja, namun disinyalir juga terjadi di tujuh kecamatan se-Kabupaten Mesuji.

Dar, salah satu warga setempat mengatakan, oknum kampung yang tergabung di tim pembuatan sertifikat Prona menarik biaya hingga ratusan ribu rupiah per satu buku.

Menurutnya, dalam  setiap buku sertifikat dikenakan dana Rp 450 ribu hingga Rp700 ribu per buku. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan program gratis yang digulirkan pemerintah. Selain menjadi ajang korupsi, pembuatan sertifikat ini juga terkesan terselubung oleh oknum – oknum yang hanya mencari keuntunggan pribadi.

Menariknya, modus dalam melakukan penarikan dana tersebut, oknum-oknum tersebut berdalih untuk biaya administrasi untuk pengukuran dan biaya operasional. Padahal, setahu dirinya, pemerintah pusat telah menganggarkan dana milyaran rupiah untuk pembuatan sertifikat yang akan disalurkan ke masyarakat secara gratis.

“ Kami sangat menyayangkan adanya ajang pencarian keuntungan oleh oknum –oknum tersebut. Bila ingin mencari keuntungan dalam pembuatan sertifikat tidak seperti itu, apalagi manarik dana hingga ratusan ribu rupiah dalam satu buku sertifikat dengan dalih administrasi dan sebagainya,” sesal Dar.

Dikatakannya, selain memberatkan masyarakat, ini juga telah merugikan negara, mengingat, program ini disalurkan pemerintah secara gratis. “Artinya,  program pembuatan sertifikat secara gratis itu tidak ada dan hanya bualan pemerintah semata,” lirihnya.

Untuk itu, lanjutnya, mereka berharap baik pemerintah maupun pihak terkait dapat menyelidiki program pembuatan sertifikat prona ini. “Pihak terkait harus segera mengusut tuntas ajang korupsi ini. Bahkan, oknum panitia itu juga telah menjual sampul sertifikat dari harga Rp50.000 hingga Rp 80.000 per sertifikat dan ini tentunya tidak masuk akal,” tambahnya.

Yang sangat disayangkan, terus Dar, panitia juga berani meminta masyarakat untuk menggeserkan lahan dengan berbagai dalih. Sedangkan dana yang dimintai dari masyarakat digunakan untuk operasional pengukuran dan administrasi lainnya. ”Ini kan aneh. Pemerintah sudah menganggarkan dana milyaran tetapi masih dimintai,” tukasnya.

Sementara, kepala kampung (Kakam) Gedungram, Salim, mengakui adanya penarikan sertifikat sebesar Rp450 ribu tersebut. Akan tetapi penarikan dana ini merupakan kesepakatan yang telah melalui musyawarah kampung dan dibentuknya panitai pembuatan sertifikat prona.

“Ini sudah melalui keputusan kampung dan dilakukan musyawarah dan itu memang dilakukan untuk pembuatan sertifikat. Sedangkan untuk pembelian buku sampul itu tidak dipaksanakan yakni Rp50.000 .  Kalau pembuatan sertifikat ini tidak ada biaya pembuatannya yang ditelah ditetapkan BPN dan ini murni gratis. Akan tetapi ini memang dilakukan oleh panitia kampung dan telah melalui kesepakatan,” aku Salim kemarin.

Panitia penasehat pembuatan sertifikat Karno, terkesan buang badan terkait penarikan dana sertifikat yang dilontarkan pemerintah secara gratis. Dia hanya menggaku tidak sepenuhnya terlibat dipersoalan itu, akan tetapi dia tetap mengakui bila pembuatan sertifikat di Kampung Gedung ram tetap dikenakan biaya.

“ Tidak ada didunia ini yang gratis, terlebih dalam pembuatan sertifikat ini. Memang pembuatan sertifikat ini tetap ditarik anggaran Rp 400.000. Selain itu, saya juga tidak berkompenten di dalam panitia itu. Saya hanya ditunjuk dan seperti formalitas saja. Jadi yang lebih jelas keketuanya saja,”kilahnya, sembari mengatakan, bila memang pemerintah dalam pembuatan sertifikat ini telah menggangarkan dirinya juga pengen meminta bagian.

Sedangkan Ketua Pantia pembuatan sertifikat, Sarju mengakui bila dalam pembuatan sertifikat ini dikenakan biaya Rp400.000, ditambah biaya sampul buku Rp50.000.

”Memang pembuatan sertifikat ini dikenakan dalam satu buku sertifikat ini dikenakan dana segitu, akan tetapi dana ini digunakan untuk operasional. Sedangkan jumlah keseluruhan masyarakat yang membuat sertifikat sebanyak 411 warga,” akunya.

Menurutnya, dana pembelian sampul buku Rp50.000 itu tidak termasuk didalam dana Rp400.000 ini. “ Sampul buku itu saya jual jadi tidak dipaksakan bila masyarakat ingin membeli ya silahkan, dan yang tidak ingin membelinya juga tidak apa – apa. Yang jelas, tujuan penarikan dana ini adalah untuk dana operasional,” tukasnya.(san/dra)

Read More »
1:29 AM | 0 komentar

Polisi Gadungan Gasak Rp8 juta

ilustrasi

TULANGBAWANG - Supri (35) warga Kampung Agungjaya, Kecamatan Banjaragung, Tulangbawang (Tuba) terpaksa merelakan uang Rp8 juta miliknya, digasak dua orang yang berpura-pura sebagai anggota polisi dari Satuan Narkoba Polres Tuba. Pelaku berhasil membawa uang korban yang ia letakkan di dalam jok motor. 

Berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun Radar Lampung (grup Radar Tuba), peristiwa tersebut terjadi sekitar Pukul 10.00 WIB, tak jauh dari lokasi korban menimbang karet milik para petani. Bukan hanya itu, dua pelaku juga membawa kabur sepeda motor dan telepon seluler milik korban, yang sehari-hari ia gunakan untuk bekerja mencari nafkah untuk keluarganya.

Dijelaskan korban, pelaku yang berbadan cukup besar ini kesemuanya menggunakan senjata api, sehingga ia pun yakin bahwa keduanya merupakan anggota Polisi. Namun tanpa dinyana, dua pelaku malah merampok uang dan motor milik korban dengan cara menodong Supri menggunakan senjata api.

Berdasarkan cerita korban, pagi menjelang siang itu ia dihentikan dua orang yang mengaku anggota Polisi dengan alasan sedang razia narkoba. Karena merasa tidak pernah menggunakan barang haram tersebut, korban pun berhenti dan menurut kemauan kedua pelaku.

Di saat itu pula, kedua pelaku memeriksa kantong celana dan baju milik korban hingga ke dalam jok motor. “Setelah memeriksa itu mereka menemukan uang untuk saya membeli karet penderes yang biasa menjual ke saya. Selain uang dan motor, pelaku juga mengambil HP Nokia milik saya,” katanya seraya mengatakan keduanya langsung kabur ke arah Unit II.

Kapolsek Lambukibang, AKP. Dulhafid hingga berita ini diturunkan belum dapat dikonfirmasi atas peristiwa tersebut. Beberapa kali ponselnya dihubungi Radar Lampung, meski aktif namun tidak kunjung diangkat. (fei/dra)

Read More »
1:10 AM | 0 komentar

Forpetra Mengadu ke Komnas Perempuan

Seorang pedagang wanita menderita luka di kepala

TULANGBAWANG - Berbagai upaya terus dilakukan pedagang pasar Unit II yang tergabung dalam Forpetra, untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Seperti yang dilakukan Forpetra terhadap kejadian pada 20 Februari 2012 lalu. Buntut dari peristiwa ini, Forpetra secara resmi melaporkan kepada Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan  Terhadap Perempuan).

Deputi Informasi dan Komunikasi Forpetra, Helen Evalina Gultom, mengatakan, pedagang yang kebetulan menjadi korban perempuan dalam aksi 20 April 2012 semuanya perempuan. Karena itu, Forpetra secera resmi telah melaporkan kejadian ini  kepada Komnas Perempuan.

"Forpetra melalui Charles Roy Sijabat, SH dari Lembaga Low Office DSS and patners beralamat di Jalan KH Wahid Hasyim No 27 Kebon Siri, Jakarta, sudah melakukan pengaduan langsung diterima staff pengaduan di Komnas Perempuan,"kata wanita yang akrab disapa Eva ini kepada Radar Tuba di sekretariat Forpetra.

Eva mengatakan, surat yang mereka ajukan sudah menadapat balasan dari Komnas perempuan dengan nomor surat : 09 / KNAKTP/ Pemantauan/UPR/III/2012 yang ditandatangani oleh Choirunnisa, ketua unit Pengaduan untuk Rujukan di Komnas Perempuan. "Menurut mereka, secepatnya Komnas akan turun untuk mengecek peristiwa ini," papar Eva.
Dia menambahkan, Forpetra akan terus berusaha sekuat tenaga untuk melakukan upaya agar pembongkaran pasar Unit II dapat ditunda pembongkarannya. " Karena itu merupakan ladang usaha kami, jadi akan kami perjuangkan semaksimal mungkin untuk mempertahankan hak-hak kami,"ungkapnya.(dra)

Read More »
12:59 AM | 0 komentar

Balon Demokrat Adu Visi Misi

TULANGBAWANG - Dewan pimpinan cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Kabupaten Tulangbawang, menggelar penyampaian visi dan misi bakal calon bupati (Balonbup) dan bakal calon wakil bupati (Balon Wabup) Tulangbawang, bagi lima kandidat balon yang telah mendaftarkan diri ke partai berlambang Mercy tersebut, Sabtu (17/3).

Kegiatan itu berlangsung di halaman kantor DPC Partai Demokrat Tulangbawang, dengan dihadiri lima balon, terdiri dari  dua balonbup yakni Ir.Hanan A. Razak, dan DR (cand) Frans Agung MP. Sementara itu, tiga balonwabup yakni Heri Wardoyo, Darwis Fauzi dan Zuldin Alamsyah, menyampaikan visi dan misi sebagai balonwabup.

Di hadapan Tim 9 bentukan DPD dan DPC Partai Demokrat Lampung, Balonbup Tuba Hana A Razak menyampaikan keinginannya membangun Tuba, karena dirinya mengetahui kondisi geografis, jumlah penduduk, ekonomi, serta sosial budaya masyarakat setempat.
  
Hanan yang tampil pertama bersama pasangannya Heri Wardoyo mempunyai visi Tulangbawang Bermartabat, Aman, Ragam, dan Unggul. Sedangkan misi dibagi dalam 4 poin yakni mewujudkan karakter masyarakat yang religius dan berbudaya, berlandaskan penguatan kearifan lokal. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar dengan optimalisasi pembangunan yang terstruktur dan merata melalui tata kelola sumebr daya strategis. Mewujudkan kekuatan tatanan social budaya dan ekonomi yang dinamis, produktif, dan berdaya saing. Menumbuhkan kreatifitas dan prakarsa aparatur serta peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
  
Sedangkan untuk strategi pembangunan, Hanan membaginya dalam 6 bagian yakni pemberdayaan sumber daya manusia. Pemerataan pembangunan. Pengembangan ekonomi kerakyatan. Akselerasi pembangunan infrastruktur, serta partisipasi masyarakat. “Untuk program prioritas, ada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, pemerintahan, hukum, sarana dan prasarana. sosial dan budaya. Program Prioritas khusus bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, usaha mikro, kecil, dan menengah, budaya dan pariwisata,”katanya.
  
Sedangkan balon bupati, Dr (cand) Frans Agung Mula Putra, atau yang kerap disapa Kiay-Frans, menyatakan siap memberikan pembuktian jika kelak mendapat kepercayaan sekaligus amanah untuk meneruskan kepemimpinan orang tuanya.
  
Dia juga menegaskan pencalonan dirinya bukan atas dasar Dinasti karena Negara Indoseia bukan Negara Monarki, namun atas dorongan masyarakat dan mengingat semua WNI mempunyai hak yang sama untuk berdemokrasi. “Saya akan terus menjalin komunikasi dengan baik kepada  seluruh masyarakat di Kaputen Tuba, dan jika diberikan kesempatan untuk memimpin maka saya akan berikan pembuktian, sesuai dengan visi dan misi saya,”ungkapnya saat ditemui usai menyampaikan visi dan misinya di DPC Demokrat, Sabtu (17/03).
  
Frans menambahkan, berbagai program unggulan juga telah dimatangkan, selain itu Frans menjelaskan, kelak terpilih pihaknya akan aktif memprioritaskan pembangunan di berbagai bidang, seperti Bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, kesra dan  ekonomi kerakyatan, pemerintah dan SDM aparatur, pelayanan publik.
  
Selain itu, juga terprioritas dibidang Politik dan Hukum, Keamanan, Pertanian, perikanan, dan peternakan. Termasuk dibidang Infrastruktur, Pemuda, olah raga, dan Pariwisata, sejumlah program tersebut tengah menjadi persiapannya. “Banyak program yang akan kita lakukan untuk masyarakat di Kabupaten Tulangbawang, dan ada langkah terpenting yakni bekerjasama dengan sejumlah Satker untuk menjemput bola bantuan dari pemerintah pusat, selanjutnya akan disalurkan kepada masyarakat hingga merata,”pungkasnya.
  
Sedangkan bakal Calon Wakil Bupati Tuba, Heri Wardoyo membawa Visi agar “Tulang Bawang Yang Sejahtera, Berbudaya, dan Berkeadilan, dan Misi untuk menuju masyarakat Tuba yang Maju dan Sejahtera, lalu Memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis berdasarkan kearifan lokal yang berbudaya serta memperkuat penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang partisipatif dan berkeadilan.
  
“Agenda kerja, saya mempunyai 11 agenda kerja salah satunya yakni, pembangunan ekonomi kerakyatan secara kraetif berbasiskan pertanian untuk peningkatan kesejahteraan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, peningkatan kinerja birokrat, pembangunan potensi wisata, dan peningkatan pendapatan per kapita, PDRB, dan pertumbuhan ekonomi (makro ekonomi), yang nantinya juga akan bekerjasama dengan Bupati guna menjalankan program kerja ,”jelasnya.
  
Selanjutnya Bakal Calon Wakil Bupati Tuba, Drs. Darwis Fauzi mengatakan, Visinya adalah Akan melanjutkan pembangunan Tuba secara berkesenambungan di segala bidang. Sedangkan untuk program kerja, tentunya akan disesuaikan dengan program bupati, karena saya yakin tidak ada satupun program kerja yang disampaikan oleh calon bupati dan wakil bupati yang tidak untuk mensejahterakan rakyat Tuba.
  
“Saya merupakan birokrat asli yang memulai karir dari Gol II A hinggga sekarang menjadi Sekda Kabupaten Tuba, jadi sudah barang tentu saya sangat mengerti apa yang diinginkan dan yang dibutuhkan masyarakat Tuba, untuk itu diharapkan Tim 9 Partai Demokrat dapat memberikan penilaian seobjektif mungkin kepada calon bupati dan wakil bupati sesuai dengan track rekotnya masing-masing calon,”tukasnya.
  
Lain hal, Bakal Calon Wakil Bupati Tuba, Zuldin, menggatakan untuk visi misinya tidak panjang lebar akan tetapi terfokus untuk melanjutkan Pembangunan di Kabupaten Tuba di segala bidang sesuai isi spanduk yang telah saya pasang sekarang ini. (fei/rus)

Read More »
12:54 AM | 0 komentar

Kredit Motor Ditagih, Pisau Bicara

TULANGBAWANG - Nyoman Karta yang merupakan warga Kampung Indah Jaya Kecamatan Banjaragung Tulangbawang, ditangkap oleh anggota polsek setempat. Tersangka diduga  telah menganiaya Solihin, yang bekerja sebagai kolektor. 

Penganiayaan itu dipicu saat korban hendak menagih angsuran sepeda motor di kediamannya, Sabtu (17/3) lalu. Akibat perbuatannya, korban mengalami luka robek di bagian tangan akibat senjata tajam dan luka memar di beberapa bagian tubuhnya.

Kepada Radar Tuba, Kapolsek Banjaragung AKP Deny Andreas menjelaskan, polisi terpaksa harus menangkap pelaku dikarenakan Nyoman telah melakukan pemukulan dan penganiayaan terhdap Solihin yang mana akibat perbuatannya, Nyoman karta dilaporkan oleh pihak perusahaan akibat melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Karyawan PT SOF cabang Tulangbawag

Dituturkan, kronologis kejadian tersebut bermula Sabtu (17/3) sekitar pukul  10.30 WIB. Saat itu, karyawan PT SOF Tulangbawang melakukan penagihan kredit motor jenis Honda Beat bernopol BE 5305 SS ke rumah debitur yang bernama I wayan Jagre. "Itu dikarenakan telah menunggak selama 22 bulan dan baru mengangsur 2 bulan, dengan massa angsuran selama 2 tahun.Biaya angsurannya sebesar Rp600 ribu per bulan," terang kapolsek, mengutip keterangan korban. Namun saat berada di rumah I wayan, lanjut Deny, ternyata kendaraan tersebut sudah di tangan Nyoman Karta. "Atas dasar itulah maka Solihin pun melakukan penagihan ke rumah Nyoman Karta," ungkapnya.

Namun saat ditagih, di rumahnya, Nyoman Karta naik pitam. Tersangka lalu mengusir korban. Bahkan Nyoman juga memukul Solihin menggunakan tangan kiri. "Pelaku juga sempat melempar rokok yang sedang dihisapnya ke wajah korban, tapi korban mengelak," kata kapolsek. Kemudian pelaku masuk ke dalam rumahnya dan keluar kembali dengan membawa pisau dapur, lalu berusaha menyerang korban, dengan cara menyabetkan pisau ke arahnya. 

"Namun dapat ditangkis korban, sehingga mengakibatkan luka gores di jari tengahmya," ujar Deny. Tak lama kemudian, anak pelaku keluar dari rumah dan ikut menyerang korban. Namun korban berhasil melarikan diri dari kejaran anak pelaku.

Korban lalu melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Banjaragung. "Atas laporan korban, pelaku berhasil kami bekuk. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolsek Banjaragung untuk diproses lebih lanjut," kata kapolsek.

Saat dikonfirmasi, kepala pimpinan PT SOF Tulangbawang Herwindo membenarkan. "Kami terpaksa melaporkan hal ini ke pihak kepolisian," ujarnya. Dia beraharap hal ini menjadi pembelajaran bagi konsumen lainnya. "Saya sangat menyayangkan dengan adanya kejadian ini,” sesal Herwindo. Menurut dia, saat ini pelaku telah meminta maaf dan menyesali perbuatannya, serta menginginkan perdamaian. ”Semoga ini dapat dijadikan sebagai contoh dan pelajaran bagi masyarakat, utamanya nasabah kami, agar tidak bertindak anarkis.Yang jelas, kami pun telah memberikan maaf,” harapnya. (dan/rus)

Read More »
12:44 AM | 0 komentar

Saturday, March 17, 2012

MANCE: ITU INKONSTITUSIONAL


TULANGBAWANG - Setelah sebelumnya Ketua Dewan Perwatin Masyarakat Adat Megou Pak Tulangbawang (Tuba) menilai Kepengurusan Megou Pak Tuba Provinsi Lampung, yang dibentuk Bupati Tuba tak diakui, karena pembentukannya dianggap tidak melalui peppung adat (sidang adat), kini giliran Ketua Dewan Pembina Megou Pak, DR Abdurachman Sarbini mengungkapkan hal serupa. Pria yang juga Bupati Tuba ini mengatakan, Megou Pak yang diketuai Kherlani itu inkonstitusional (cacat hukum).

"Megou Pak ini sudah lama terbentuk. Aslinya Megou Pak milik orang Tuba yang meliputi wilayah Menggala, Tuba Barat dan Gedungaji. Semua orangpun tahu itu," tegas pria yang akrab disapa Mance ini, usai mengikuti kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis, yang digelar di Rumah Sakit Umum Daerah Menggala (RSUDM), kemarin (16/3).

Menurut bupati dua periode ini, dia tidak perlu merisaukan langkah apa yang dilakukan dengan dibentuknya Megou Pak yang dideklarasikan di Tuba Barat, Kamis (15/3) lalu. "Ya, biarkan saja, karena kami yakin dengan kepengurusan yang sudah lama terbentuk. Biarkan masyarakat yang menilainya," tukas Mance.

Diketahui, Ketua Dewan Perwatin Masyarakat Adat Megou Pak Tulangbawang (Tuba) Berlian Tihang gelar Menak Kemala Dewa, tidak mengakui kepengurusan Megou Pak Tulangbawang yang dibentuk Bupati Tuba Abdurachman Sarbini. Hal itu diungkapkannya saat melantik kepengurusan perwatin masyarakat adat Tulangbawang Provinsi Lampung, di lapangan Merdeka, Kelurahan Panaraganjaya, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tuba Barat, Kamis (15/3) lalu.
 
“Dibentuknya pengurus perwatin masyarakat adat Megou Pak Tuba Provinsi Lampung ini, karena melihat berbagai macam pertimbangan,” jelas Berlian. Pertama, menurut dia, karena melihat kepengurusan yang dibentuk Bupati Tulangbawang itu tidak melalui prosedur yang benar. “Tidak melalui peppung perwatin atau sidang perwatin,” ujarnya. Kemudian, lanjut Berlian, pembentukannya tidak melalui formatur, tapi ditunjuk secara langsung orang per orang.
 
”Masyarakat adat Megou Pak Tulangbawang Provinsi Lampung, bukan hanya di Kabupaten Tulangbwanga saja. Namun sebagian besar berada di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tuba Barat). Jadi ini sudah merupakan lintas kabupaten,” papar pria yang menjabat sekretrais daerah provinsi (Sekdaprov) Lampung itu.
 
Berlian juga menilai, pengurus Megou Pak yang dibentuk tersebut sudah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan politik. Masyarakat adat Megou Pak merasa malu dan terpukul dengan ulah oknum, salah satunya dengan mengaku memiliki lahan milik negara di Register 45, bahkan sudah dijual kepada masyarakat yang tidak mampu. “Sekarang sudah terbukti, salah satu oknumnya sudah diamankan pihak yang berwajib,” ungkap Berlian.
 
Ditambahkan, pihaknya juga merasa dipermalukan ulah oknum Megou Pak yang mengedarkan video, yang menunjukkan bahwa di Kabupaten Mesuji telah terjadi pembunuhan secara sadis dengan cara pemenggalan kepala. Kendati belakangan terbukti jika peristiwa sadis itu terjadi di Fatani, Thailand Selatan, bukan di Kabupaten Mesuji. ”Namun dampaknya merusak citra atau mencoreng masyarakat Indonesia umumnya, Provinsi Lampung khususnya, karena video ini beredar di internet,” jelasnya.
 
Atas dasar itulah, lanjut Berlian, pengurus Megou Pak Tulangbawang lintas kabupaten diambil alih Provinsi Lampung. “Sebenarnya kita tidak perlu mengambil langkah ini,” ujarnya. Namun karena hal tersebut telah mencoreng masyarakat adat Megou Pak Tulangbawang, sambung dia, maka dilakukan hal ini. “Tidak ada salahnya Pemerintah Provinsi Lampung melakukan langkah ini,” tukas Berlian.
 
Dijelaskan, seluruh pengurus yang dibentuk telah mewakili empat 4 marga, yakni Tegamoan, Buay Bulan, Suay Umpu dan Buay Aji. Hampir seluruh kampung tua yang ada di Kabupaten Tuba Barat dan Kabupaten Tuba ini sudah terwakili, mulai dari Teladas yang paling hilir, ke hulu Karta untuk daerah Way Kiri, kemudian daerah Way Kanan paling hulu yakni Gunungterang dan Gunungagung. (dra/gus/rus)

Read More »
1:51 AM | 0 komentar

Istigasah Bersama HUT Tuba ke-15 Aspek Material dan Spiritual Harus Seimbang


TULANGBAWANG - Dimensi keseimbangan antara aspek material dengan aspek spiritual dalam pembangunan, adalah sebuah hal penting yang perlu diperhatikan. Dengan adanya keseimbangan antara kedua aspek tersebut, diharapkan setiap langkah dan hasil-hasil pembangunan yang telah dan akan tercipta, akan senantiasa dipenuhi berkah, bermanfaat secara optimal, dan mendapat ridho dari Allah SWT.

Hal itu diungkapkan Bupati Tulangbawang (Tuba) Abdurachman Sarbini, saat mengikuti kegiatan istigasah bersama, menyambut serta memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Tulangbawang ke-15, di Islamic Center Menggala, Jumat (16/3). Kegiatan itu dihadiri Ustad KH. Hendra Umar Al Farid dari Sumedang, Jawa Barat, serta seluruh satuan kerja Pemkab Tuba.

“Dalam kegiatan istigasah bersama ini, mari kita menyampaikan permohonan doa dan perkenan Ilahi, agar senantiasa memberikan rahmat, ridho serta mengabulkan segala doa,” imbau Mance, sapaan akrab bupati. Karena tanpa restu dari Allah SWT, lanjut dia, maka tidak mungkin kabupaten Tulangbawang dapat tumbuh dan berkembang seperti sekarang ini.

“Oleh karena itu, tiada henti saya mengajak hadirin dan seluruh masyarakat Tulangbawang, untuk selalu berdoa, berikhtiar serta berusaha dengan sepenuh hati guna memajukan pembangunan, demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan daerah kabupaten Tulangbawang,” papar Mance.

Diuraikan, agam Islam sebagai agama rahmatan lil’alamin, mengajarkan untuk selalu bertutur dan berperilaku mulia. Untuk itu, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai umat muslim, agar terus berperan optimal dalam membangun tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Namun tidak hanya maju dan modern, melainkan juga kental dengan nuansa religious, sebagai landasan mental spiritualnya, agar terbentuk pembangunan yang maju, beradab, berakhlaq serta bermartabat.

“Karena itulah, melalui kegiatan istigasah bersama ini, marilah kita tingkatkan iman dan taqwa, serta mendekatkan diri kehadirat Allah SWT. Saya berharap, hal ini dapat menjadi sebuah sarana untuk mendukung mantapnya ukhuwah islamiyah dan rasa kekeluargaan, yang dapat mendorong langkah kita untuk berkarya secara positif bagi nusa, bangsa dan masyarakat, khususnya bagi Tulangbawang,” urai bupati dua periode ini. (dan/rus)

Read More »
1:17 AM | 0 komentar

Sekdakab Siap Panggil BKD Soal Oknum Pegawai Diduga Pungli

Pahada Hidayat
TULANGBAWANG BARAT – Terkait dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tuba Barat), Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tuba Barat Pahada Hidayat berjanji akan memanggil pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten setempat, dalam waktu dekat.

“Kami akan memanggil sekretaris BKD (Herlina), sebagai yang bertanggungjawab atas staf-staf di bawahnya, terkait dugaan pungli ini,” ujar Pahada kepada Radar Tuba, kemarin (16/3). Ditambahkan, pemanggilan sekretaris BKD Tuba Barat Herlina ini dikarenakan, saat ini BKD Tuba Barat belum memiliki pejabat setingkat kepala. “Maka yang bertanggungjawab penuh adalah sekretaris BKD,” terang Pahada.

Ditegaskan, siapapun yang melakukan pelanggaran administrasi, apalagi pungli, maka Pemkab Tuba Barat tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas. Bila perlu sesuai dengan yang disampaikan bupati saat rakor beberapa waktu lalu. “Oknum pegawai yang melakukan pungli akan diberhentikan dari pekerjaannya,” tegas Pahada.

Namun demikian, pihaknya tidak akan sembarangan dalam mengambil tindakan. “Kalau memang terbukti di lingkungan BKD Tuba Barat ada yang melakukan pungli, maka akan kita berikan sanksi tegas, bahkan akan kita keluarkan,” tukas Pahada. Sebaliknya, lanjut dia, bila hal itu tidak terbukti, pihaknya berharap BKD dapat lebih baik lagi ke depannya.

Diberitakan, oknum pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tuba Barat), diduga melakukan pungutan liar (pungli) biaya pengambilan SK honorer salah satu tenaga cleaning service (pelayanan kebersihan) di salah satu kantor satker, di kabupaten setempat. Ini diungkapkan salah satu tenaga honor daerah, yang bekerja di salah satu satker di Kabupetan Tuba Barat, kepada sejumlah wartawan, Kamis (15/3) lalu.

“Setiap tahun, SK honorer selalu diperbaharui. Meski tidak meminta dan menyebutkan jumlah nominalnya, namun salah satu pegawai di BKD mengatakan, kalau ingin mengambil SK, harus ada biaya administrasinya,” ungkapnya. Setelah dirinya memberikan biaya administrasi Rp100 ribu, barulah SK honorer tersebut diberikan.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris BKD Kabupaten Tulangbawang Barat Herlina membantah. “Saya tidak pernah memerintahkan staf saya untuk meminta pungutan biaya kepada siapapun dengan alasan apapun, apalagi kepada tenaga honor,” ujarnya. Menurut dia, itu dikarenakan perbuatan tersebut tidak manusiawi. “Saya tidak terlibat dalam hal itu,” tegas Herlina. Sebagai istri dari Inspektur Kabupaten, dirinya sangat menjaga citra sang suami. “Di samping itu, saya bekerja untuk memajukan kampung saya sendiri. Bahkan, akan saya bantu apapun keperluan masyarakat di kabupaten ini, sesuai dengan kemampuan saya. Tanpa imbalan apapun saya siap,” tukas Herlina.

Selama dirinya mengabdi sebagai pegawai sekitar delapan tahun lebih di BKD Lampung Utara, tak pernah sedikitpun melakukan pungutan. “Bahkan, orang memberi saya tolak. Apalagi ini tenaga honorer. Saya sangat prihatin. Bagaimana saya mau meminta. Bila perlu saya yang memberi. Apalagi ini kampung saya sendiri,” terang Herlina. Dia berjanji, jika mengetahui stafnya yang melakukan hal ini, akan ditindak tegas. “Apalagi beberapa waktu lalu saat rakor, Bupati Tulangbawang Barat Bachtiar Basri menyampaikan, akan memberhentikan oknum pegawai yang melakukan pungutan. Saya pun siap bila dilakukan pemeriksaan kapan pun juga,” tandas Herlina.

Untuk diketahui, di tiap satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat ditugaskan tiga orang tenaga honor daerah, yang diakui dan digaji oleh Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tuba Barat). Ketiganya adalah yakni sopir, cleaning service dan penjaga malam. Tiap bulannya, ketiga tenaga honorer ini diberikan tunjangan sebesar Rp500 ribu. (gus/rus)

Read More »
1:02 AM | 0 komentar

RSUD Menggala Terakreditasi Nasional


TULANGBAWANG - Salah satu prestasi pembangunan pemerintah kabupaten Tulangbawang yang sangat membanggakan di bidang kesehatan adalah, telah terakreditasinya lima pelayanan RSUD Menggala secara nasional, dengan predikat baik. Dengan prestasi ini, maka RSUD Menggala menjadi satu-satunya rumah sakit milik pemerintah kabupaten yang telah terakreditasi secara nasional.

“Hal ini menegaskan bahwa, RSUD Menggala milik pemerintah kabupaten Tulang Bawang, adalah rumah sakit pemerintah terbaik dari seluruh rumah sakit milik pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung,” papar Bupati Tulangbawang Abdurachman Sarbini, pada HUT VI RSUD Menggala, sekaligus perayaan HUT VII Kabupaten Tulangbawang, kemarin (16/3). Selain itu, RSUD Menggala juga merupakan rumah sakit penyelenggara terbaik RSSIB (Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi) Tahun 2011.

Dalam memperingati dua hari besar itu, pihak RSUD Menggala menyelenggarakan berbagai rangkaian kegiatan bakti sosial serta kegiatan lainnya. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan kemarin di antaranya donor darah, operasi katarak, peletakan batu pertama pembangunan Masjid Asy-sifa RSUD Menggala, launching profil dan website RSUD Menggala. Juga peresmian gedung Ponek, ruang mata, THT dan Syaraf, ruang perawatan, penyerahan mobil jenazah, serta panggung hiburan dan bazaar bagi seluruh masyarakat.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Pesawaran Aries Sandi Darma Putera dan wakilnya, Musiran, Ketua DPRD Tulangbawang Winarni, Ketua TP PKK Tulangbawang Sri Adyati Rachman, satuan kerja di lingkungan Pemkab Tuba, serta masyarakat Tulangbawang.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah kabupaten Tulangbawang melakukan berbagai upaya, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di segala bidang. Selain itu, pemerintah juga telah berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya (SDM), seiring dengan peningkatkan fasilitas serta sarana dan prasarana pembangunan,” terang Mance, demikian Abdurachman Sarbini biasa dipanggil.

Oleh sebab itu, lanjut dia, dirinya mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih ini, mengungkapkan rasa bangga, serta menyampaikan rasa terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, khususnya segenap keluarga besar RSUD Menggala serta Dinas Kesehatan Tuba. “Prestasi ini juga merupakan milik seluruh masyarakat kabupaten Tulangbawang, karena tanpa dukungan penuh masyarakat, kita tidak akan mampu meraih prestasi ini secara maksimal,” ujar bupati dua periode ini.

Seluruh rangkaian acara ini, sambung Mance, bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di kabupaten Tulang Bawang. Selain itu, kegiatan ini juga memiliki tujuan khusus yaitu, menurunkan angka kesakitan katarak, menyediakan darah bagi kepentingan masyarakat yang membutuhkan dan memfasilitasi pendonor darah, serta meningkatkan kebersamaan dan tali silaturahmi antara pemerintah kabupaten, RSUD Menggala, komponen daerah serta masyarakat.

“Dengan terselenggaranya seluruh rangkaian kegiatan ini, saya berharap manajemen RSUD Menggala beserta segenap jajaran, dapat terus termotivasi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat. Sayapun mengajak, mari kita tingkatkan prestasi membanggakan ini, dengan memberikan kontribusi terbaik serta peran aktif dalam setiap aktivitas kerja, serta jagalah kekompakan tim, semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Saya yakin dengan memiliki hal tersebut, maka prestasi yang lebih tinggi dibidang kesehatan akan dapat kita raih dimasa mendatang,” beber Mance.

Sementara, Direktur RSUD Menggala Dr H Lukman Pura Sp,PD mengatakan,dari sekian banyaknya pembangunan yang ada di Tulangbawang yang dapat kita banggakan, adalah di bidang kesehatan, baik di tingkat lokal Propinsi Lampung maupun nasioanal. “Buktinya, RSUD Mengala telah terakreditasi di lima pelayanan. Saat ini kami sudah memiliki 7 dokter spesialis,” jelasnya. 

Adapun tujuan pihaknya melaksanakan kegiatan ini, menurut Lukman, adalah untuk meningkatkan aksebilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Tuba, serta untuk menurunkan angka penderita katarak di Kabuapten Tuba. “Juga untuk mempererat tali silahturahmi antarkaryawan RSUDM, aparatur pemerintah dan masyarakat,” ungkap Lukman. (dan/rus)

Read More »
12:52 AM | 0 komentar

Warga Harapkan Distribusi BBM Lancar


TULANGBAWANG - Sejumlah warga Tulangbawang mengharapkan pendistribusian bahan bakar minyak tetap lancar menjelang rencana penaikan harga pada awal April nanti. "Di sejumlah SPBU di Tulangbawang belum terlihat adanya petugas keamanan yang berjaga-jaga mengantisipasi lonjakan calon pembeli menjelang kenaikan harga BBM, terutama dari penimbun yang bisa menghambat pendistribusian," kata Edison, warga Tulangbawang, kemarin (16/3).
 
Sebab, lanjut dia, ada beberapa pembeli menggunakan jerigen tetap dilayani dan kendaraan yang digunakan untuk mengangkutnya pun berasal dari kota ini. "Kalau itu kendaraan luar daerah, mungkin untuk persediaan di jalan atau dijual eceran. Tetapi ini mobil dalam kota terlihat dari plat nomor kendaraannya. Untuk apa BM itu," katanya.

Warga lainnya, Kadarsyah mengatakan hal serupa bahwa perlunya antisipasi lonjakan calon pembeli serta pemantauan jangan sampai terjadi aksi penimbunan yang dilakukan oknum untuk menggapai keuntungan namun caranya salah. "Kami rakyat sebagai konsumen tidak bisa berbuat banyak. Ketika harga naik pun akan tetap dibeli. Tetapi, jangan sampai terjadi kekurangan. Itu saja harapannya," kata dia.

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) Fuel Retail Marketing Region II Sumbagsel menjelaskan penyaluran BBM Bersubsidi jenis premium dan solar di Provinsi Lampung pada dasarnya berjalan secara normal. "Rata-rata realisasi penyaluran premium harian pada Januari-Februari 2012 yaitu sebesar  2014 KL/Hari. Angka realisasi ini secara umum lebih tinggi dari tiga bulan terakhir di tahun 2011 (Oktober s/d Desember) yaitu sebesar 1970 KL/Hari," kata Asisten Manajer External Relation PT Pertamina Fuel Retail Marketing Region II Sumbagsel Roberth MV.

Sedangkan kondisi penyaluran solar harian pada Januari-Februari 2012 sebesar 1860 KL/Hari, angka tersebut apabila dibandingkan dengan tiga bulan terakhir tahun 2011 masih dalam kondisi normal. "Kondisi saat ini, pascamaraknya pemberitaan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi, warga mulai marak melakukan praktik  'panic buying' sehingga menyebabkan antrean di cukup banyak SPBU di Wilayah Lampung," katanya.

Karena itu, guna menyikapi praktik "panic buying"  tersebut, SPBU menerapkan pelayanan pembelian menggunakan satu pompa dispenser, untuk menjaga ketersediaan BBM di SPBU tersebut agar tidak cepat terserap habis. Roberth juga menjelaskan, kondisi pemberitaan mengenai Kenaikan BBM bersubsidi juga dimanfaatkan oleh para spekulan untuk membeli BBM secara berulang-ulang. "Berdasarkan hasil pengamatan tim di lapangan, kebanyakan para spekulan ini kemudian menjual kembali BBM bersubsidi tersebut dengan harga yang lebih tinggi," kata dia.

Ia pun menambahkan, praktek spekulan tersebut dapat juga terindikasi dari menjamurnya para pedagang eceran yang berlokasi persis di samping SPBU, ketika pasokan BBM di SPBU tersebut mulai terserap habis. Guna mengatasi kondisi tersebut, lanjutnya, Pertamina melaksanakan langkah progresif dengan berkoordinasi bersama Asisten II Pemda Lampung mengenai sosialisasi Perpres 15 Tahun 2012, selain itu menjalin koordinasi dengan distamben kota maupun kabupaten mengenai penertiban penjual eceran di SPBU.

"Terminal BBM Panjang, Lampung juga telah berkordinasi dengan Polda Lampung untuk pengamanan dan penertiban pendistribusian BBM tidak hanya di SPBU namun juga terhadap lokasi startegis seperti TBBM Panjang, Lampung sendiri," kata dia. (ist/rus)

Read More »
12:46 AM | 0 komentar

UN Tingkat SMA April Mendatang MKKS SMA Tuba Barat Maksimalkan Persiapan

TULANGBAWANG BARAT – Menjelang pelaksanaan ujian nasional (UN) yang rencananya akan digelar pada 16 - 19 April mendatang, musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) SMA Kabupaten Tulangbawang Barat (Tuba Barat) terus melakukan berbagai upaya dan persiapan maksimal. Hal ini demi tercapainya kelulusan dengan nilai yang terbaik sesuai dengan yang diharapkan.

Demikian dikatakan Ketua MKKS Kabupaten Tuba Barat Drs. Pujianta,M.Pd didampingi Sekretaris MKKS Tuba Barat Sirdin Effendi,S.Pd kepada Radar Tuba Jum’at (16/3) kemarin.

Menurut Puji, dalam menghadapi Ujian Nasional (UN) tingkat SMA yang pelaksanaannya hanya menunggu hitungan hari, MKKS SMA Kabupaten Tulang bawang Barat akan melakukan langkah-langkah, demi mencapai hasil maksimal dalam pelaksanaan UN di tahun 2012 ini. ”Kami juga membutuhkan dukungan dari para orang tua dan wali murid, sehingga kita bisa mencapai hasil sesuai dengan yang kita harapkan bersama,”ujarnya.
       
Ditambahkan, selain lebih memaksimalkan sistem pengajaran, pihaknya juga sudah melaksanakan sosialisasi UN yang melibatkan seluruh kepala sekolah SMA yang ada di Kabupaten Tulangbawang Barat, baik yang berstatus negeri ataupun swasta. ”Kami telah melaksanakan sosialisasi UN kepada seluruh kepala sekolah SMA,"ujarnya.

Selain itu, lanjut Puji, MKKS Kabupaten Tuba Barat juga sudah melakukan pendataan terhadap siswa peserta UN melalui Format R1, yang diterbitkan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung guna menetapkan nomor peserta ujian, yang nantinya akan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. "Jumlah siswa peserta UN di Kabupaten Tuba Barat tahun 2012 ini seluruhnya berjumlah 1081 orang,"terangnya.
       
Ditambahkan Sekretaris MKKS Sirdin Effendi, S.Pd, MKKS Tuba Barat juga telah melakukan bedah standar kompetensi lulus (SKL), try out sebanyak tiga kali, pembahasan prediksi UN 2012, melaksanakan latihan ujian nasional (LUN) di setiap SMA. ”Juga dilakukan analisa terhadap tingkat ketercapaian LUN dan ujian praktek di setiap sekolah,” jelas Sirdin.

Pada 19 hingga 27 Maret mendatang, lanjut dia, akan diselenggarakan ujian akhir sekolah (UAS). Selain itu, juga akan dilaksanakan sosialisasi tentang pengawasan UN. Untuk mempermudah pengelolaan UN, dibagi menjadi 2 sub rayon, yang terdiri dari sub rayon Tumijajar dan Pagardewa.

”Di samping itu, setiap sekolah juga melakukan bimbingan belajar guna mengasah pengetahuan siswa, dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti UN. Kami juga berharap dukungan dari berbagai pihak demi lancarnya UN, dan kepada orang tua siswa diharapkan untuk selalu mendoakan anak-anaknya," pungkasnya. (cw-2/gus/rus)

Read More »
12:36 AM | 0 komentar

Friday, March 16, 2012

Oedin, Fokorpimda, SGC Kunjungi Kampung Bakung Siap Bantu Jalan dan Listrik


GEDUNGMENENG - Gubernur Lampung Hi.Sjachroedin Z.P. akan membantu perbaikan jalan dan pengadaan listrik di tiga kampung di Kecamatan Gedungmeneng, Kabupaten Tulangbawang (Tuba). Hal ini disampaikan Gubernur Lampung Hi.Sjachroedin Z.P., beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpimda) saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke tiga kampung yakni Kampung Bakung Udik, Bakung Ilir dan Bakung Rahayu. Kegiatan tersebut dipusatkan di Kampung Bakung Ilir, Kecamatan Gedungmeneng, kemarin (15/3)

Dalam kesempatan tersebut, gubernur menjanjikan akan merealisasikan bantuan jalan dan listrik dimulai pada Agustus 2102. "Akan kita alokasikan dalam draf Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Namun yang harus diingat, bantuan akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan juga dengan anggaran yang dimiliki,"paparnya.

Gubernur juga meminta kepada semua pihak untuk menyelesaikan semua persoalan pada aturan hukum yang berlaku. Pernyataan tersebut juga menanggapi permintaan perwakilan tokoh adat wakil dari tiga kampung, Hamdani Talib, terkait tuntutan warga yang menginginkan penggunaan dan pengelolaan lahan kepada masyarakat.

"Semua persoalan termasuk di Kampung Gedungmeneng akan bisa diselesaikan. Negara kita adalah  negara hukum. Jadi bila ada masalah, bicarakan dan disertai dengan fakta dan bukti yang mendukung. Baru kita carikan solusi secepatnya," kata gubernur. Pria yang akrab disapa Oedin ini berjanji akan menyelesaikan semua persoalan di masyarakat. "Pemerintah siap membantu masyarakat, selama masyarakat itu benar dan memiliki dasar hukum yang kuat," kata Oedin. Menariknya dalam kesempatan tersebut, rombongan Gubernur dan Fokorpimda juga disambut dengan pemotongan dua ekor kerbau yang diletakan di atas meja.

Tokoh adat, Hamdani Talib mengatakan, pihaknya memang memotong dua ekor kerbau. Satu berukuran besar dan satunya lagi berukuran kecil. "Keduanya melambangkan adanya rakyat, pemerintah dan pengusaha yang harus bersinergi antara yang satu dengan yang lainnya,"kata Hamdani.

Sementara itu, Yudispira juga meminta agar perusahaan sugar group companies (PT SGC) membantu masyarakat dengan cara memberdayakan ekonomi masyarakat di kampung setempat. "Tanpa mengesampingkan bantuan sosial yang diberikan. Kita berharap pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bisa membuat warga menjadi mandiri dan menopang kehidupan warga. Itu yang terpenting,"kata Yudis.

Yudis mencontohkan, pemberdyaan ekonomi dapat dilakukan dengan cara memberikan keterampilan dalam membuat keramba atau kerajinan tangan masyarakat. Selain itu koperasi dan jenis usaha yang lain yang sifatnya lebih permanen dalam mendongkrak perekonomian masyarakat. "Usaha yang bersifat mandiri itu yang paling dibutuhkan,"tukasnya. (dra)

Read More »
12:31 AM | 0 komentar

Bupati Dukung Pelantikan Khamamik

Albar Hasan Tanjung
MESUJI - Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji terpilih Khamamik dan Ismail Ishak, mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji. Bahkan, Pemkab Mesuji siap melakukan pelantikan kapan saja, bila telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
     
Hal ini ditegaskan Penjabat (Pj.) Bupati Mesuji Albar Hasan Tanjung. “Pada prinsipnya, Pemkab Mesuji siap melakukan pelantikan bupati dan wakil bupati Mesuji terpilih kapan saja," ujar Albar, ketika dikonfirmasi, kemarin (15/3). Di samping siap melaksanakan pelantikan, menurut dia, Pemkab Mesuji juga telah menyiapkan anggaran untuk pelantikan. “Dana itu pun cukup," tukas Albar, tanpa merinci jumlahnya.
   
Namun demikian, Pemkab Mesuji tetap menunggu hasil keputusan rapat antar Ketua Fraksi di DPRD Mesuji. "Kita tetap menunggu hasil dari DPRD Mesuji. Bila Pemprov Lampung memerintahkan untuk pelantikan, kita juga siap," tegas Albar.
   
Berbeda dengan DPRD Mesuji. Ketua DPRD Mesuji Haryati Candralela menyatakan jika DPRD Mesuji menolak pelantikan yang saat ini akan dilakukan. "Hasil rapat antar fraksi memutuskan menolak pelantikan, sebelum proses hukum Ismail Ishak jelas," ujar Haryati, saat dikonfirmasi, kemarin.
 
Diuraikan, dalam rapat antarfraksi tersebut terungkap, Fraksi PKPB menyatakan menunggu proses hukum Ismail Ishak. Sedangkan dari Fraksi Mesuji Bersatu menyatakan mendukung pelantikan bupati Mesuji. Ini dilontarkan dari Partai Hanura dan PKS. Sedangkan Partai Gerindra, PPRN, PBR dan PPNUI menginginkan menunda pelantikan.
   
Sementara, Fraksi Pelopor dan Amanat Demokrasi menyimpulkan, dari Partai Pelopor mendukung pelantikan, PDK juga mendukung. Sementara PAN menyatakan menunda pelantikan. Fraksi Demokrat mendukung pelantika. Sementara Fraksi Golkar tetap menunggu proses kasasi di MA. Fraksi PDI-P selaku partai pengusung menghendaki menunda pelantikan. “Yang jelas, semua fraksi mengharapkan pelantikan bupati dan wakil bupati Mesuji terpilih, dapat dilakukan dalam sidang paripurna di DPRD Mesuji,” ungkap ketua DPRD Mesuji.
  
Usai DPRD Mesuji melakukan rapat fraksi, Ketua DPC PDIP Mesuji Ferdi Gunsan mendatangi gedung dewan, guna menyampaikan sikap agar pelantikan bupati dan wakil bupati Mesuji terpilih ditunda, sebelum proses hukum wakil bupati Ismail Ishak jelas. "Apabila dipaksakan, kami sebagai partai pengusung tidak setuju. Terlebih jika pelantikan dilaksanakan di provinsi atau Kemendagri. Hal ini mengingat wakil bupati Mesuji merupakan warga Mesuji," ujar Ferdi. (san/rus)

Read More »
12:26 AM | 0 komentar

Oknum Pegawai BKD Diduga Pungli

TULANGBAWANG BARAT – Oknum pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tuba Barat), diduga melakukan pungutan liar (pungli) biaya pengambilan SK honorer salah satu tenaga cleaning service (pelayanan kebersihan) di salah satu kantor satker, di kabupaten setempat. 

Ini diungkapkan salah satu tenaga honor daerah, yang bekerja di salah satu satker di Kabupetan Tuba Barat, kepada sejumlah wartawan, kemarin (15/3).

“Setiap tahun, SK honorer selalu diperbaharui. Meski tidak meminta dan menyebutkan jumlah nominalnya, namun salah satu pegawai di BKD mengatakan, kalau ingin mengambil SK, harus ada biaya administrasinya,” ungkapnya. Setelah dirinya memberikan biaya administrasi Rp100 ribu, barulah SK honorer tersebut diberikan.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris BKD Kabupaten Tulangbawang Barat Herlina membantah. “Saya tidak pernah memerintahkan staf saya untuk meminta pungutan biaya kepada siapapun dengan alasan apapun, apalagi kepada tenaga honor,” ujarnya. Menurut dia, itu dikarenakan perbuatan tersebut tidak manusiawi. “Saya tidak terlibat dalam hal itu,” tegas Herlina. 

Sebagai istri dari Inspektur Kabupaten, dirinya sangat menjaga citra sang suami. “Di samping itu, saya bekerja untuk memajukan kampung saya sendiri. Bahkan, akan saya bantu apapun keperluan masyarakat di kabupaten ini, sesuai dengan kemampuan saya. Tanpa imbalan apapun saya siap,” tukas Herlina.

Selama dirinya mengabdi sebagai pegawai sekitar delapan tahun lebih di BKD Lampung Utara, tak pernah sedikitpun melakukan pungutan. “Bahkan, orang memberi saya tolak. Apalagi ini tenaga honorer. Saya sangat prihatin. Bagaimana saya mau meminta. Bila perlu saya yang memberi. Apalagi ini kampung saya sendiri,” terang Herlina. 

Dia berjanji, jika mengetahui stafnya yang melakukan hal ini, akan ditindak tegas. “Apalagi beberapa waktu lalu saat rakor, Bupati Tulangbawang Barat Bachtiar Basri menyampaikan, akan memberhentikan oknum pegawai yang melakukan pungutan. Saya pun siap bila dilakukan pemeriksaan kapan pun juga,” tandas Herlina.

Untuk diketahui, di tiap satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat ditugaskan tiga orang tenaga honor daerah, yang diakui dan digaji oleh Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tuba Barat). Ketiganya adalah yakni sopir, cleaning service dan penjaga malam. Tiap bulannya, ketiga tenaga honorer ini diberikan tunjangan sebesar Rp500 ribu. (gus/rus)

Read More »
12:15 AM | 0 komentar

Festival Megou Pak Masuk Kalender Tahunan Kemenbudpar


TULANGBAWANG - Puncak acara Festival Megou Pak Tulang Bawang ke-7 dengan tema ‘Semarak Sai Bumi Nengah Nyappur’, di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012, digelar di Kawasan Wisata Cakat Raya, Tulangbawang, Kamis (15/3).

Kegiatan itu dihadiri Staf Ahli Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Dra Titein Sukarya M, SI, Bupati dan Wakil Bupati Peswaran Aris Sandi Darma Putera dan Musiran, Komandan Brigif 3 Marinir Piabung, para anggota Muspida Plus Kabupaten Tulangbawang, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Tulangbawang. 

Juga hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulang Bawang beserta pengurus dan anggota, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tulang Bawang, para Pejabat Esselon II, III dan IV di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulangbawang, Penyimbang Adat Megou Pak Tulangbawang, para Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda serta masyarakat Tulangbawang.

“Sai Bumi Nengah Nyappur adalah julukan bagi kabupaten Tulangbawang yang bersahaja, yang memiliki arti cermin masyarakat yang bersatu, damai, serta hidup berdampingan dengan baik. Inilah makna daerah yang harus dan terus dijunjung oleh kita, masyarakat dan seluruh komponen daerah yang ada di Tulangbawang,” papar Bupati Tulangbawang Abdurachman Sarbini.

Menurut Mance, sapaan akrab bupati, puncak acara Festival Megou Pak Tulang Bawang ke-7 mengusung tema ‘Semarak Sai Bumi Nengah Nyappur’. “Acara ini semakin mengukuhkan kemajemukan dan kebersamaan di antara kita semua,” ujar bupati Tuba dua periode ini. Ditambahkan, rangkaian kegiatan sebagai bagian dari Festival Megou Pak telah dilaksanakan. 

Dimulai dari lomba tetabuh, tari bedana, parade lagu daerah nusantara, tari kreasi bedana, pagelaran pesona budaya megou pak, prosesi pemberian gelar adat, hingga kegiatan megou pak music competition, menjadi wujud nyata semaraknya ‘Sai Bumi Nengah Nyappur’. Kebahagian pun semakin terpancar, karena rangkaian kegiatan festival megou pak ke-7, diselenggarakan dalam rangka menyambut HUT ke-15 kabupaten Tulang Bawang tahun 2012.

“Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi kebahagiaan dan suka cita melalui puncak acara Festival Megou Pak Tulangbawang ke-7, Semarak Sai Bumi Nengah Nyappur. Saya berharap, kebahagiaan ini, dapat mendorong dan memotivasi kita semua untuk lebih mencintai dan memajukan kabupaten Tulangbawang,” harap Mance. 

Festival Megou Pak Tulang Bawang ke-VII tahun 2012, berisikan berbagai macam rangkaian kegiatan yang mengakomodasi upaya pelestarian seni budaya Lampung Megou Pak Tulangbawang. “Pada penyelenggaraannya yang ke-VII tahun ini, kegiatan Festival Megou Pak memiliki tujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan, sekaligus sebagai upaya pelestarian budaya Lampung Megou Pak Tulangbawang seutuhnya,” jelas bupati.

Selaku pimpinan daerah, Mance memberikan apresiasi serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya acara Festival Megou Pak ke-7, Semarak Sai Bumi Nengah Nyappur ini. “Karena saya yakin dan percaya, kegiatan ini dapat semakin mendukung visi dan misi pembangunan yang akan kita laksanakan ke depan, agar terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya,” kata Mance.

Staf Ahli Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Dra Titin Sukarya M.Si mengungkapkan rasa bangga dan terharu dengan kegiatan Festival Megou Pak Tulangbawang. “Kegiatan Festival Megou Pak telah masuk ke dalam kalender tahunan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) Republik Indonesia,” jelasnya. 

Dia juga terpesona dengan keindahan Tulangbawang yang masih alami dan hijau. “Saya jarang melihat daerah yang begitu hijau seperti di sini,” tutur Titin. Selain itu, dia mengaku sangat terkesandengan budaya Lampung, khususnya Tulangbawang. “Ini merupakan daya tarik pariwisata. Harapan saya agar budaya ini tetap dilestarikan,” imbaunya.

Sementara, Bupati Pesawaran Aris Sandi Darma Putera mengungkapkan rasa kagumnya dengan kegiatan ini. “Saya akan mencontoh acara ini untuk diterapkan di Kabupaten Pesawaran,” tukas Aris, sapaan akrabnya. Dia berharap, kelak siapapun yang menjadi pemimpin di Tulangbawang, dapat meneruskan kegiatan ini dan pembangunan di Kabupaten Tulangbawang. (dan/rus)

Read More »
12:11 AM | 0 komentar

Penangguhan Wan Mauli Dipelajari

Wan Mauli (kanan)

BANDARLAMPUNG – Kendati penangguhan penahanan Wan Mauli oleh Bupati Tulangbawang Dr. Hi. Abdurachman Sarbini, M.H. sudah disampaikan namun Polda Lampung tetap profesional dalam mempelajari berkas yang dijaminkan seorang Bupati.
Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan keputusan sebelum mempelajari dahulu berkas permohonan penangguhan yang dijaminkan oleh bupati Tulangbawang itu.
”Jika layak akan kami tangguhkan tapi kalau tidak, maka tak mungkin kami tangguhkan,” ungkap Sulistyaningsih, kemarin (15/3). Perwira menengah ini menegaskan, saat ini Wan Mauli masih berada di sel tahanan Polda Lampung selama 24 hari sebelum menjalankan proses selanjutnya.
Surat Abdurachman Sarbini itu bernomor 331/37/1.5/TB/III/2012 tentang Permohonan Penangguhan Penahanan tanggal 12 Maret 2012 dengan kop Pemerintah Kabupaten Tulangbawang. (yud/rus)

Read More »
12:10 AM | 0 komentar

Tak Akui Megou Pak Mance Berlian Lantik Pengurus Megou Pak


TULANGBAWANG BARAT – Ketua Dewan Perwatin Masyarakat Adat Megou Pak Tulangbawang (Tuba) Berlian Tihang gelar Menak Kemala Dewa, melantik kepengurusan perwatin masyarakat adat Tulangbawang Provinsi Lampung. Kegiatan itu digelar di lapangan Merdeka, Kelurahan Panaraganjaya, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tuba Barat, kemarin (15/3).

“Dibentuknya pengurus perwatin masyarakat adat Megou Pak Tuba Provinsi Lampung ini, karena melihat berbagai macam pertimbangan,” jelas Berlian. Pertama, menurut dia, karena melihat kepengurusan yang dibentuk Bupati Tulangbawang itu tidak melalui prosedur yang benar. “Tidak melalui pupung perwatin atau sidang perwatin,” ujarnya. 

Kemudian, lanjut Berlian, pembentukannya tidak melalui formatur, tapi ditunjuk secara langsung orang per orang. ”Masyarakat adat Megou Pak Tulangbawang Provinsi Lampung, bukan hanya di Kabupaten Tulangbwanga saja. Namun sebagian besar berada di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tuba Barat). Jadi ini sudah merupakan lintas kabupaten,” papar pria yang menjabat sekretrais daerah provinsi (Sekdaprov) Lampung itu.

Berlian juga menilai, pengurus Megou Pak yang dibentuk tersebut sudah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan politik. Masyarakat adat Megou Pak merasa malu dan terpukul dengan ulah oknum, salah satunya dengan mengaku memiliki lahan milik negara di Register 45, bahkan sudah dijual kepada masyarakat yang tidak mampu. “Sekarang sudah terbukti, salah satu oknumnya sudah diamankan pihak yang berwajib,” ungkap Berlian.
           
Ditambahkan, pihaknya juga merasa dipermalukan ulah oknum Megou Pak yang mengedarkan video, yang menunjukkan bahwa di Kabupaten Mesuji telah terjadi pembunuhan secara sadis dengan cara pemenggalan kepala. Kendati belakangan terbukti jika peristiwa sadis itu terjadi di Fatani, Thailand Selatan, bukan di Kabupaten Mesuji. ”Namun dampaknya merusak citra atau mencoreng masyarakat Indonesia umumnya, Provinsi Lampung khususnya, karena video ini beredar di internet,” jelasnya.

Atas dasar itulah, lanjut Berlian, pengurus Megou Pak Tulangbawang lintas kabupaten diambil alih Provinsi Lampung. “Sebenarnya kita tidak perlu mengambil langkah ini,” ujarnya. Namun karena hal tersebut telah mencoreng masyarakat adat Megou Pak Tulangbawang, sambung dia, maka dilakukan hal ini. “Tidak ada salahnya Pemerintah Provinsi Lampung melakukan langkah ini,” tukas Berlian.

Dijelaskan, seluruh pengurus yang dibentuk telah mewakili empat 4 marga, yakni Tegamoan, Buay Bulan, Suay Umpu dan Buay Aji. Hampir seluruh kampung tua yang ada di Kabupaten Tuba Barat dan Kabupaten Tuba ini sudah terwakili, mulai dari Teladas yang paling hilir, ke hulu Karta untuk daerah Way Kiri, kemudian daerah Way Kanan paling hulu yakni Gunungterang dan Gunungagung. (gus/rus)

Read More »
12:07 AM | 0 komentar