Wednesday, February 29, 2012

Hari Ini Perambah Dieksekusi


MESUJI – Setelah sempat tertunda, eksekusi terhadap para perambah yang mendiami kawasan Register 45, Sungaibuaya, Kabupaten Mesuji, rencananya akan dilaksanakan hari ini, Rabu (29/2). Guna memuluskan langkah tersebut, Pemkab Mesuji telah menyiapkan sebanyak 6.699 personil gabungan. Eksekusi tersebut akan dilaksanakan selama 4 hari berturut-turut, mulai 29 Febuari hingga 3 Maret mendatang. Langkah ini diambil setelah sebelumnya Pemkab Mesuji bersama berbagai elemen memberikan sosialisasi selama dua pekan, agar para perambah meninggalkan kawasan terlarang itu.

“Besok (hari ini) merupakan keputusan final Pemkab Mesuji untuk mengusir para perambah, agar segera mengosongkan kawasan Register 45 Sungaibuaya yang saat ini didiami,” terang Kabag Humas Pemkab Mesuji Harry Prasetyo, saat dikonfirmasi Radar Tuba, kemarin.

Namun demikian, Pemkab Mesuji tetap mengedepankan tim negosiator. Hal itu dimaksudkan agar para perambah meninggalkan lahan Register 45 dengan legawa, serta tidak menimbulkan gejolak yang bisa menimbulkan bentrok antara tim terpadu bentukan Pemkab Mesuji dengan para perambah. “Sebelum melakukan pengusiran dan evakuasi, tim negosiator yang berada di barisan depan akan mengupayakan negosiasi,” ujarnya seraya menambahkan, tim negosiator akan bersama dengan Kakan Pol. PP, Kabag Humas, Dinas Kesehatan, tokoh masyarakat dan Polres Tuba.

Sementara, tim terpadu tetap mengatur strategi dan personil yang disiapkan. Ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi bentrokan saat eksekusi pengusiran para perambah. “Sebelum bergerak ke lokasi, tim terpadu akan berkumpul di lapangan Indah Brabasan terlebih dahulu, untuk mengecek kesiapan 6.699 personil gabungan, terdiri dari TNI sebanyak 100 anggota, Polri dan Brimob 200 anggota, Pol. PP 100 anggota dan Polhut 10 anggota.

Dari Pemkab Mesuji terdiri dari Linmas sejumlah 2000 orang, Kesbangpol 5 orang, Dishub 5 orang, Tapem 5 orang, Bagian Hukum 4 orang dan Disnakertrans 4 orang. Selanjutnya dibantu dari Komisi Pembela HAM sebanyak 5 orang, Kesehatan 10 orang, Kejari 5 orang, DPRD 5 orang, penggemudi 40 orang, LSM 100 orang dan PHL 100 orang. “Pengusiran ini rencanya akan dimulai dari Brabasan dan sekitarnya terlebih dahulu,” imbuhnya.

Di sisi lain, Harry menepis anggapan yang menyatakan jika tim terpadu yang akan bergerak, hanya merupakan gabungan dari aparat Kepolisian, Pol. PP dan TNI saja. Sedangkan 4000 orang lainnya, yang merupakan warga dari 7 kecamatan se-Kabupaten Mesuji, hanya bersifat partisipatif. “Pemkab tidak pernah memaksa warga untuk ikut melakukan pengusiran terhadap para perambah,” kilah Harry.
           
Dari pantauan wartawan koran ini, kemarin, sebanyak 200 personil gabungan terdiri dari anggota Polres Tuba, Polda Lampung, Brimob, TNI dan Pol. PP, telah melakukan gelar pasukan. Bahkan, anggota Polres Tuba, Brimob dan TNI telah dibekali senjata. Ini dilakukan guna mengecek kesiapan pasukan dalam pelaksanaan eksekusi yang dijadwalkan hari ini.
           
Sementara, Kasat Pol PP Kabupaten Mesuji Murni, SP. MH, mengungkapkan, lokasi yang akan ditertibkan pada hari pertama dan kedua yaitu wilayah bagian Timur, meliputi Kampung Karya Tani, Tunggal Jaya, Karya Jaya, Sawit 99, Air Mati, Tanjung Harapan, Pelita Jaya, dan sekitar Muara Tenang.

Sedangkan pada hari ketiga dan keempat, penertiban akan dilakukan di wilayah bagian Barat meliputi Tugu Roda, Suko Agung dan daerah sekitar Wira Bangun, daerah Gedung Boga, serta daerah sekitar Simpang D. "Langkah ini dilakukan agar para perambah di kawasan Register 45 meninggalkan lokasi, untuk kembali ke daerah masing-masing," jelas Murni. Dia pun berharap dan berupaya agar tidak terjadi kontak fisik antara kelompok perambah dengan tim terpadu, yang melaksanakan penertiban," tutur Kasat Pol PP.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, para perambah Register 45, Sungaibuaya tak mau meninggalkan lokasi. Mereka tetap akan bertahan di lokasi. Itu seperti diungkapkan salah seorang perambah,  warga Pelita Jaya, yang enggan namanya dipublikasikan. “Kami di sini sudah kompak untuk tidak akan meninggalkan lokasi ini, sekalipun harus berkucur darah," tandasnya.

Bahkan, guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, para perambah telah mempersenjatai diri dengan peralatan seadanya, seperti bambu runcing, kayu dan sebagainya. Hingga Selasa (28/02) siang, para perambah yang berada di wilayah Timur, yang akan menjadi titik sasaran pertama penertiban, belum menunjukkan tanda akan meninggalkan kawasan tersebut.

Seorang tokoh masyarakat Mesuji, yang berdomisili di pasar Brabasan menduga akan terjadi bentrok fisik antara para perambah dengan aparat penertiban. “Karena para perambah tidak mendapatkan ganti rugi," ujarnya. Menurut tokoh tersebut, apabila pemerintah dapat memberikan ganti rugi kepada para perambah, dapat dipastikan mereka akan sukarela meninggalkan kawasan terlarang itu. “Sebab mereka merasa telah membeli dan tertipu oleh oknum yang  tidak bertanggungjawab, sehingga dengan alasan itu mereka tetap bertahan di sana,” imbuhnya. (san/ter/rus)

Read More »
2:12 AM | 0 komentar

Diskes Tuba Barat Operasi Katarak Gratis

TULANGBAWANG BARAT – Meskipun batas akhir pendaftaran akan ditutup pada 27 Maret, satu bulan mendatang, namun para penderita katarak yang akan mendapatkan pengobatan serta operasi katarak secara gratis telah cukup banyak. 

Hingga kemarin (28/2) tercatat 55 orang telah mendaftarkan diri melalui sejumlah puskesmas yang ada diwilayah setempat. Bakti sosial ini merupakan program pemerintah dalam rangka memeperingati HUT Kabupaten Tulangbawang Barat (Tuba Barat) yang ke-4.
 
Hal itu dijelaskan pelaksana tugas (Plt) Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tuba Barat) dr.Wita Hestriani didampingi ketua panitia Majril, S.Kep kepada Radar Tuba, kemarin (28/2). “Ke 55 orang itu sudah dilakukan pemeriksaan pertama. Hasilnya, mereka siap untuk mengikuti operasi katarak,” ungkap Wita. Meski demikian, sambung dia, saat pelaksanaan operasi mendatang, ke 55 orang tersebut akan kembali dilakukan pemeriksaan tahap kedua. ”Kalau memang kondisi pasien ini masih baik dan tidak ada keluhan lain setelah dilakukan pemeriksaan kedua, mereka bisa langsung menjalani operasi,” terang Wita.

Dia juga mengimbau  bagi warga yang menderita katarak namun belum terdaftar, agar segera mendaftarkan diri, karena jatah jumlah pasien yang disediakan sebanyak 100 orang. ”Bagi warga yang ingin mendaftar dapat menghubungi Puskesmas terdekat. Jangan khawatir soal biaya, karena ini semuanya gratis, mulai dari pemeriksaan hingga pelaksanaan operasi dan perawatan pascaoperasi,” jelas Wita.

Dia juga berharap agar seluruh Puskesmas di Tuba Barat, selalu memberitahukan kepada warga di wilayah kerjanya. ”Kita berharap program pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat dalam rangka HUT Tuba Barat ke-4 ini dapat berjalan sesuai dengan yang ditargetkan, dengan harapan dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat yang kurang mampu,” harap Wita.
 
Selain bakti sosial berupa operasi katarak, menurut Wita, masih banyak program pemerintah di bidang kesehatan lainnya. ”Beberapa program kesehatan yang akan segera dilaksanakan pemerintah Tuba Barat, dalam rangkaian peringatan HUT Tuba Barat yaitu donor darah,” ujar Wita. Rencananya kegiatan itu akan dilaksanakan pada 30 Maret mendatang. Di samping itu, juga ada kegiatan sunatan massal gratis yang akan dilaksanakan di Kecamatan Lambukibang,” urai Wita. (gus/rus)

Read More »
2:06 AM | 0 komentar

PKPB Bantah Dukung Heri Wardoyo

TULANGBAWANG  –  Dewan  Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Kabupaten Tulangbawang (Tuba) membantah keras pernyataan, yang menyebutkan jika PKPB Tuba sudah mendukung Heri Wardoyo calon wakil Bupati Tuba periode 2012 – 2017.

“Sangat kita sayangkan pernyataan tersebut di sejumlah media, karena PKPB Tuba sendiri belum pernah memberikan dukungan atau rekomendasi kepada salah satu bakal calon bupati maupun wakil Bupati. Terlebih, Heri Wardoyo hingga hari ini belum memberikan surat untuk meminta dukungan kepada kita. Jangankan surat, komunikasi saja dengan kader kita belum pernah, jadi bagaimana mungkin kita sudah bicara dukung mendukung,”jelas Ketua PKPB Paisol SH kepada Radar Tuba, kemarin.
 
Paisol mengatakan, sudah lima calon yang mendaftar melalui PKPB Tuba. Yakni ,  Hanan A Rozak, Agus Mardihartono, Frans Agung Mula Putra, Dedi Afrizal dan Ferdi Gunsang. Sementara  Ismet Roni sudah pernah melakukan komunikasi dengan PKPB Tuba. Menurut Paisol mereka meminta dukungan dari PKPB untuk posisi Bupati. Sedangkan untuk posisi wakil bupati hanya Sugiarto yang merupakan kader PKPB sendiri. “Tentu yang mendaftarlah yang akan kita tindaklanjuti,”tegas Paisol.
 
Semua calon tersebut, lanjut Paisol, telah diajukan ke DPD I PKPB Provinsi Lampung yang selanjutnya akan diteruskan ke DPP PKPB Pusat. “Menurut informasi rekomendasi dari pusat akan turun pada pertengahan Maret 2012 mendatang. Sekarang aja belum ada rekomendasi dari pusat siapa yang didukung oleh PKPB, kok Heri Wardoyo telah berkomentar bahwa dia telah didukung oleh PKPB, inikan lucu,” ungkapnya.
 
Paisol menerangkan,  PKPB Tuba mempunyai 3 kursi di  DPRD Tuba. Dengan demikian PKPB harus berkoalisi dengan partai lain agar dapat memenuhi persyaratan 15% guna mengajukan calon pada pilkada mendatang.

”Secara prinsip PKPB mendukung kader partai yang akan maju sebagai bupati atau wakil bupati Tuba.  Untuk posisi bupati kita juga tau diri, mengingat kita hanya mempunyai 3 kursi di DPRD Tuba. Akan tetapi untuk posisi wakil bupati PKPB sudah menyiapkan kader terbaik yakni Sugiarto, yang siap menjadi bakal calon wakil bupati pada pilkada yang rencananya akan digelar 27 September mendatang,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, saat Heri Wardoyo mengambil formulir pendaftaran di sekretariat DPC Partai Demokrat  (PD) Tuba dia menyatakan jika dirinya sudah didukung oleh beberapa partai. “Bersama PKS dan PKPB, kami telah mendeklarasikan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Tuba,” tutur Heri dalam kesempatan tersebut. (dan/dra)

Read More »
2:01 AM | 0 komentar

Polda Identifikasi Pembakar BSMI

Jodie Rooseto
BANDARLAMPUNG – Pihak kepolisian daerah (Polda) Lampung tengah mengidentifikasi dalang pelaku pembakaran gedung dan mes PT Barat Selatan Makmur Invesindo (BSMI) Mesuji, Lampung, yang terjadi Sabtu (25/2) lalu. "Kami sedang melacak keberadaan orang tersebut. Namun kami tidak dapat menyebutkan namanya. Ini demi kepentikan penyelidikan," ungkap Kapolda Lampung Brigjen Pol Jodie Rooseto, saat dikonfirmasi, kemarin (28/2). 

Sebelumnya, Polda Lampung sempat menyebut keluarga salah satu tokoh warga Desa Sritanjung, yang diduga sebagai provokator insiden pembakaran PT BSMI tersebut. Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih sebelumnya juga menjelaskan, massa yang melakukan pembakaran sebanyak 300 orang yang di antaranya berasal dari Desa Sritanjung, merupakan keluarga AE (Ajar Estikana). "Selebihnya warga berasal dari Desa Sungai Sodong, Sungai Ceper, Sungai Meneng dan Pagar Dewa OKI, Sumatera Selatan," terang Sulis, sapaan akrabnya. 

Ditambahkan, dalam unjukrasa yang kemudian berlanjut pada pembakaran, warga membawa senjata tajam dan bom molotov. Tidak diketahui, dari mana asal senjata tersebut. Namun, salah satu tokoh warga setempat, Ajar Estikana mengungkapkan temuan puluhan kotak berisikan peluru di rumah pejabat PT BSMI. "Peluru itu sudah dibagi-bagi pada masyarakat oleh oknum pejabat perusahaan itu, peluru berkode 71 - 91 dan AD 8,3 dan PIN 7,62 TM," tutur Ajar. 

Dia mensinyalir, puluhan kotak peluru yang sudah dibagi-bagikan kepada masyarakat itu, sengaja disimpan untuk sebuah rencana jika berhadapan dengan massa. "Untuk apa peluru puluhan kotak. Sedangkan di sana tidak ada lagi petugas. Jangan-jangan untuk digunakan Pam Swakarsa yang dipersenjatai untuk berhadapan dengan masyarakat," tandas Ajar.
Hingga kemarin, sejumlah warga Kecamatan Tanjungraya mengaku masih bersiaga penuh, mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal tidak diinginkan setelah insiden pembakaran gedung PT Barat Selatan Makmur Invesindo (BSMI). "Kami tetap bersiaga. Saat ini kami tidak bisa keluar dari kampung. Aparat juga menjaga ketat sekitar kawasan perkebunan sawit," kata Ajar. Insiden pembakaran kantor dan mes PT BSMI pada Sabtu lalu, menurut Ajar, merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut.
"Kami, seluruh warga dari delapan desa, sudah memegang hasil rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Mesuji. Jadi, kami tahu betul apa yang semestinya dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan agraria di sini," katanya. Namun, sampai saat ini, menurut dia, perusahaan belum memberi plasma sesuai dengan rekomendasi TGPF beberapa waktu lalu.
“Bagi kami, tekanan perusahaan untuk menakut-nakuti masyarakat tidak berarti lagi. Kami tetap mengambil apa yang semestinya menjadi hak, meskipun kawasan perkebunan itu dijaga ketat oleh aparat," ujar Ajar.
Konflik Agraria
Insiden pelanggaran HAM itu bermula dari satu konflik agraria, dengan dugaan PT BSMI dan PT Lampung Interpertiwi (LIP) yang menguasai lahan tanpa melalui proses ganti rugi. Dari 17 ribu hektare lahan inti PT BSMI yang digantirugi kepada warga hanya 5.000 hektare sisanya dianggap recognisi. Demikian halnya dengan PT LIP dari 6.628 hektare yang diganti hanya 3.314 ha.
Kelebihan areal PT BSMI dan PT LIP tanpa proses pembebasan seluas 2.455 ha dan lahan cadangan plasma PT BSMI yang dikuasai tanpa proses pembebasan juga seluas 7 ribu hektare. Kini, warga berharap pemerintah mengambil HGU perusahaan itu dan  mengganti pengelola perkebunan itu dengan perusahaan lain.

Pada Sabtu (25/2) lalu, ratusan warga Kecamatan Tanjungraya berunjuk rasa. Aksi itu dilanjutkan dengan melakukan pembakaran sejumlah gedung milik perusahaan itu. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun ditaksir kerugian akibat insiden itu mencapai Rp1 miliar. Aparat kepolisian melakukan penjagaan ketat di kawasan tersebut, termasuk di sejumlah titik rawan di Mesuji, Lampung. Selain melakukan penjagaan, polisi juga saat ini sedang melakukan penyelidikan terhadap sejumlah saksi dari warga untuk dimintai keterangan.
Sementara, pihak manajemen PT BSMI meminta masyarakat bersabar, menunggu keputusan Komisi II DPR RI dalam menyelesaikan sengketa lahan di perkebunan sawit tersebut. Penasehat Manajemen PT BSMI, Ali Fathan mengungkapkan, kasus BSMI saat ini tengah di tangani komisi II DPR RI. "Persoalan ini akan difasilitasi Komisi II DPR RI. Komisi II akan membentuk Panja. Kita sama-sama bersabar menunggu kesimpulannya," papar Ali Fathan. 

Dia mengaku, pihak manajemen BSMI sudah menggelar pertemuan dengan perwakilan warga dan Pemkab Mesuji saat diundang Komisi II pada 15 Februari lalu di Jakarta. Pihak BSMI, lanjut dia, akan menghormati apapun kesimpulan yang diambil komisi II DPR RI. "Pada prinsipnya, pihak manajemen BSMI siap menerima keputusan komisi II berdasarkan peraturan yang berlaku. Soal tuntutan mengenai plasma sudah disampaikan dihadapan Komisi II," katanya.
Menyikapi aksi perusakan dan pembakaran aset milik PT BSMI, Ali Fathan mengutarakan, pihaknya menyerahkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Dia menuding, aksi tersebut tidak murni dilakukan oleh warga yang bersengketa dengan perusahaan. "Itu kelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Kita serahkan kasus itu ke penyidik," tuturnya. (ist/rus)

Read More »
2:00 AM | 0 komentar

Ismet Mantapkan Langkah

Ismet Roni
TULANGBAWANG  –  Upaya pemantapan dan memuluskan langkah Ismet Roni SH menjadi Bupati Tulang Bawang (Tuba) terus dilakukan Partai Golkar (PG). Seperti halnya kegiatan yang dilakukan oleh  Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II PG kemarin.

“Persiapan untuk memenangkan calon dari PG terus kita lakukan. Salah satunya dengan kegiatan  konsolidasi organisasi yang digelar hari ini, (kemarin),” kata ketua DPD II PG Tuba, Herwan Saleh didampingi wakil sekretaris Hendra Sunandar.

Menurut Herwan, acara konsolidasi organisasi tersebut diadakan di jalan empat Kecamatan Menggala Tuba dihadiri dari berbagi seluruh pengurus PG Tuba dan sejumlah pengurus DPD I PG Lampung. Tak ketinggalan Pimpinan Kecamatan (PK) dan Pimpinan Desa (Pimdes) se Tuba.

“Kegiatan ini akan rutin kita laksanakan. Selain mempererat persatuan pengurus, hal ini juga dilakukan dalam rangka pemenangan calon yang diusung PG,” jelas Herwan.

Sementara sekretaris DPD I PG Lampung Ismet Roni SH mengatakan  kegiatan konsolidasi ini dilakukan untuk memperkuat  kelembagaan PG hingga di tingkat bawah. Rencananya konsolidasi ini akan dilakukan di seluruh kecamatan yang ada di Tuba.
“Jadi selain untuk memperkuat kelembagaan dan kesolidan kader partai, ini juga bertujuan dalam  mempersiapkan pilkada mendatang agar semuanya berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan tujuan partai,”  jelas ketua Komisi I DPRD Lampung ini. Terkait rencana koalisi, PG akan siap melakukannya dengan partai manapun. Karena dengan semua partai sudah dibangun kerja sama.

“Untuk masalah siapa yang akan menjadi wakil atau pasangan saya itu kami belum menentukan. Saya serahkan pada partai dan masalah penjaringan kami sudah melakukan penjaringan. Saat ini kita juga masih menunggu. Sekali saya tegaskan saya serahkan pada mekanisme partai yang berlaku di PG,” tandasnya. (dan/dra)

Read More »
1:39 AM | 0 komentar

Antisipasi DBD, Hanura Gelar Fogging


MENGGALA - Untuk mengantisipasi berkembangbiaknya nyamuk aides aegepty, yang memicu timbulnya penyakit demam berdarah dengue (DBD), mesti diterapkan pola 3 M dan PHBS. Selain itu, untuk membunuh nyamuk bercorak hitam putih tersebut, harus dilakukan pengasapan (fogging focus), terutama ditempat yang telah terjangkit DBD.

“Untuk merespon keluhan masyarakat, terkait kekhawatiran terkena DBD, kami mengadakan fogging,” jelas Ketua DPC Partai Hanura Tulangbawang Mustapa Kamal SE., saat dikonfirmasi Radar Tuba di lokasi pengasapan, Kota Menggala, kemarin (28/2). Pengasapan ini , lanjut dia, merupakan yang ketiga kalinya. Sebelumnya telah ita lakukan pada Kamis dan Jumat pekan lalu,” terangnya.

Dijelaskan, hal ini untuk menyikapi dan mengantisipasi munculnya wabah DBD di Kota Menggala. “Ada tiga titik tempat fogging focus yang kami lakukan,” kata pria yang juga menjabat wakil ketua Komisi D DPRD Tuba itu. Dijelaskan Mustapa, aksi pengasapan itu juga dilakukan untuk merespon keluhan masyarakat, terkait kekhawatiran terkena wabah DBD.”Kita menggunakan tiga alat fogging yang tersebar di beberapa titik,” ujar Mustapa.

Dirinya berharap, langkah pengasapan yang dilakukan bisa meminimalisir munculnya wabah DBD di Kota Menggala. “Hanura tentu tak berhenti sampai di sini saja, untuk menggelar pengasapan,” jelasnya. Jika memang nantinya ada laporan masuk, lanjut dia, pihaknya akan berusaha kembali menggelar pengasapan. Sebagai anggota DPRD Tuba, dirinya juga menilai langkah yang dilakukan Dinas Kesehatan Tulangbawang dalam melaksanakan sejumlah pengasapan, perlu diapresiasi positif.

“Namun,  pihak Diskes Tuba juga tetap harus responsif atas keluhan masyarakat, dengan melakukan jemput bola ke masyarakat,” imbau Mustapa.  Terpisah, Yogi, warga setempat menyatakan, langkah pengasapan seperti yang dilakukan DPC Hanura Tuba merupakan langkah tepat. Pasalnya, menurut Yogi, DBD kerap muncul bersamaan dengan tingginya intensitas hujan. “Pengasapan ini tepat dilakukan, karena jika ada korban jiwa akibat DBD, tentu masyarakat akan merasa khawatir. Kalau bisa program seperti ini terus dilakukan Hanura,”  harap Yogi. (dan/rus)

Read More »
1:35 AM | 0 komentar

Tuesday, February 28, 2012

Khawatir Ada Perlawanan Albar Tunda Eksekusi Perambah Register 45

HEARING: Penjabat (Pj.) Bupati Mesuji Albar Hasan Tanjung (kanan/pakaian safari), bersama Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Berlian Tihang (kiri), saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Pansus Konflik dan Sengketa Pertanahan Komisi II, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (15/2) lalu. FOTO: IST

MESUJI – Dikhawatirkan timbul perlawanan dari warga yang mendiami kawasan hutan Register 45 Sungaibuaya, Pemkab Mesuji akhirnya menunda proses penertiban, yang sedianya dilakukan hari ini. Penundaan itu dilakukan hingga waktu yang tidak ditentukan. Pembatalan penertiban oleh tim terpadu ini diambil karena risiko yang membayanginya. Pemkab menilai, jika penertiban dilakukan sekarang ini, risiko terjadinya bentrok sangat tinggi.
        
’’Kami terpaksa membatalkan jadual eksekusi yang telah ditetapkan. Pembatalan ini melihat dampak buruk antara perambah dengan masyarakat. Jika dilakukan sekarang, pasti akan ada perlawanan," kata Penjabat (Pj.) Bupati Mesuji Albar Hasan Tanjung, kemarin (27/2).
     
Dijelaskan, pihaknya tetap mengedepankan situasi agar tetap kondusif, aman, dan tidak terjadi pertumpahan darah serta pelanggaran HAM. ’’Memang pengusiran perambah ini merupakan harga mati. Namun, mereka tetap merupakan saudara kita yang kini telah dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab," tuturnya.
 
Sementara Kepala Badan Kesbangpol Mesuji Syahril Sakdullah mengatakan, penundaan itu atas permintaan langsung pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Tulangbawang. ’’Eksekusi ditunda karena ada surat dari Polres Tuba. Mereka (polisi) meminta supaya proses penertiban perambah di kawasan Register 45 ditunda,” ujarnya kemarin.
 
Sayangnya, Kapolres Tuba AKBP Shobarmen belum dapat dihubungi untuk menjelaskan alasan jajarannya menunda penertiban para perambah di kawasan Register 45. Meski ponsel genggamnya aktif, Shobarmen tidak mengangkat telepon saat dikonfirmasi wartawan koran ini.
 
Terpisah, sejumlah warga yang mendiami kawasan Register 45 mengaku siap berperang dengan tim penertiban bentukan Pemkab Mesuji. ’’Kami akan mempertahankan lahan ini hingga tetes darah penghabisan. Kami sudah habis-habisan, Mas,” ungkap salah seorang warga yang berdiam di Tuguroda/Alba VIII.
      
Dari pantauan, di beberapa titik lahan yang telah diduduki, warga telah siap siaga menghadapi ancaman penertiban oleh tim gabungan. Bahkan para perambah telah bersiap melakukan perlawanan. Mereka telah menyiapkan berbagai senjata seperti tombak dan parang untuk melakukan perlawanan.
 
Diketahui, pemkab dan aparat setempat melakukan sosialisasi kepada warga yang dituding sebagai perambah sejak Selasa (14/2). Sosialisasi ini dilakukan untuk mengusir warga yang sudah tiga bulan menduduki kembali kawasan hutan milik negara itu.
 
Jika sampai batas waktu 27 Februari 2012 belum kosong juga, aparat akan melakukan pengusiran secara paksa. Tahapan sosialisasi itu dilakukan di delapan titik, yakni Tuguroda/Alba VIII; Sukaagung; Gedungboga; Simpang D; Karyajaya; Bambukuning; Simpangmangga; dan Airmati. Sebelumnya, pemkab menyatakan akan menurunkan lebih dari enam ribu aparat gabungan dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, hingga masyarakat untuk kepentingan penertiban itu. (san/ter/rus)

Read More »
1:12 AM | 0 komentar

FKSDI Desak Pelantikan Khamamik

Khamamik
MESUJI – Genderang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji terpilih Khamamik-Ismail Ishak terus ditabuh. Satu persatu elemen tak jemu menyuarakannya. Kali ini, giliran Forum Komunikasi Sekretaris Desa Indonesia (FKSDI) Kabupaten Mesuji.
            
Pernyataan sikap FKSDI ini tertuang saat rapat kerja (Raker) tahunan yang digelar di Balai Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjungraya, pekan lalu. Selain membahas kebijakan dan program, raker juga memutuskan supaya Pemkab dan DPRD Mesuji mempercepat pelantikan Khamamik-Ismail Ishak.
            
Ketua FKSDI Kabupaten Mesuji Bejo Utomo, S.Pdi. mengatakan sikap forum sekretaris desa (sekdes) yang mendorong percepatan pelantikan bupati dan wabup terpilih merupakan hasil keputusan bersama. ’’Kami turut prihatin atas apa yang terjadi di kabupaten belakangan ini. Semua masalah ini muncul karena berlarut-larutnya pelantikan bupati dan wabup terpilih,’’ katanya, kemarin.
            
Untuk itu, sambung Bejo, pihaknya berharap supaya pihak-pihak yang berkompenten atas pelantikan Khamamik-Ismail Ishak tidak melakukan upaya penghambatan.  ’’Proses dan tahapan pilkada sudah rampung. Jadi, alasan apa lagi untuk tidak melantik Khamamik-Ismail Ishak,’’ tanyanya.
            
Bejo mengungkapkan Mesuji membutuhkan seorang pemimpin yang berpihak kepada masyarakat dan memiliki kebijakan pembangunan pro rakyat.  ’’Kami sebagai sekdes sudah banyak menerima pertanyaan dari masyarakat. Pak, kapan bupati dan wabup Mesuji terpilih dilantik,” tutur Sekdes Kejadian, Kecamatan Wayserdang ini menirukan pertanyaan warganya.
            
Ditambahkannya, Pemkab dan DPRD Mesuji harus satu suara dengan masyarakat terkait hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) 28 September 2011 silam.  ’’Kan sudah jelas pemenangnya. Sehingga, Pj.Bupati dan pimpinan dewan semestinya legawa atas hasil pilkada. Suara mayoritas ditujukan kepada Pak Khamamik dan Pak Ismail,’’ ungkapnya.
            
Terlebih lagi, terus Bejo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi sudah menerbitkan surat keputusan (SK) pengangkatan Khamamik-Ismail Ishak sebagai bupati dan wabup sekaligus pemberhentian Albar Hasan Tanjung sebagai Pj.bupati pada 20 Desember 2011.
     
’’Sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi berakhir yang dimenangkan pasangan Khamamik-Ismail, lalu SK Mendagri telah diterbitkan. Kami rasa dua keputusan lembaga negara itu sangat menguatkan untuk digelar pelantikan,’’ bebernya.
    
Keputusan kolektif forum sekdes ini diteken Wakil Ketua I FKSDI Supriadi; Wakil Ketua II Budi; Sekretaris Dahirin Aam Afandi; dan puluhan sekdes yang hadir dalam raker tersebut.  ’’Pernyataan sikap ini akan kami serahkan kepada Pemkab dan DPRD Mesuji serta gubernur,’’ pungkasnya.
 
Diketahui, Kementerian Dalam Negeri memang sudah mengisyaratkan pasangan itu layak dilantik melalui SK No. 131.18-975 tertanggal 20 Desember 2011 tentang Pemberhentian Jabatan Pj. Bupati Mesuji.
 
Namun, Pemerintah Provinsi Lampung belum juga melantiknya. Kepala Biro Otonomi Daerah Lampung Peturun A.S. mengaku pelantikan memang harus disegerakan. Hanya saja ada pertimbangan lain yang menyebabkan pelantikan belum bisa dilakukan meski Mendagri sudah menginstruksikan. ’’Ya, SK itu berlaku apabila bupati definitif sudah dilantik,’’ jelas Kepala Biro Otonomi Daerah Lampung Peturun A.S. kepada Radar Lampung, Minggu (26/2) lalu.
 
Peturun menepis adanya upaya mengulur waktu untuk mempertahankan status quo penjabat Bupati Albar Hasan Tanjung. ’’Tidak ada. Kan ada klausulnya, bahwa berlakunya (SK) sesudah dilantik. Jadi terhitung sejak pasangan itu belum dilantik, ya SK ini belum berlaku. Tapi  percayalah kami ini tengah mempercepat dan mengupayakan pelantikan. Tunggu saja,’’ terangnya. (san/rus)

Read More »
1:00 AM | 0 komentar

Kerugian PT BSMI Capai Rp1 Miliar

PT. BSMI

BANDARLAMPUNG -  Akibat pembakaran yang dilakukan oleh sekelompok orang pada Sabtu (25/2) lalu, PT Barat Selatan Makmur Invesindo (BSMI) mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai Rp1 miliar. "Kami belum melakukan inventarisasi kerusakan gedung yang dibakar. Namun dapat ditaksir mencapai satu miliar rupiah," terang Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih, saat dikonfirmasi, kemarin (27/2). 

Diungkapkan, kondisi kawasan perusahaan tersebut kini berangsur kondusif. Ratusan petugas kepolisian masih bersiaga di sana, guna menjaga kemungkinan amukan warga terulang kembali. "Selain di kawasan PT BSMI, aparat kepolisian juga melakukan penjagaan di sejumlah titik rawan konflik, khususnya di Kabupaten Mesuji," jelas Sulis, demikian wanita itu biasa disapa. Ditambahkan, saat ini juga pihak kepolisian tengah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, untuk mencari aktor pelaku pembakaran gedung perusahaan itu. "Awalnya, ratusan warga itu melakukan demonstrasi. Namun kemudian mereka melakukan pembakaran gedung. Warga membawa senjata tajam dan bom molotov," ujar Sulis.
 
Sementara, seorang anggota Tim Pengembalian Hak-Hak Rakyat Indonesia, Achmad Yakub berencana mengunjungi lokasi kejadian. "Kejadian itu tidak sepenuhnya salah rakyat,” tukasnya. Apa yang dilakukan warga setempat, menurut dia, sebagai bentuk luapan emosi atas persoalan agraria yang terkesan ada pembiaran dari pemerintah.
 
Insiden itu bermula dari satu konflik agraria, yakni PT BSMI dan PT Lampung Inter Pertiwi (LIP) yang menguasai lahan tanpa melalui proses ganti rugi. Dari sepuluh ribu hektare lahan inti PT BSMI, yang diganti rugi kepada warga hanya lima ribu hektare, sisanya dianggap recognisi. Demikian pula halnya dengan PT LIP, dari 6.628 hektare, yang diganti hanya 3.314 hektare. Kelebihan areal PT BSMI dan PT LIP tanpa proses pembebasan seluas 2.455 hektare dan lahan cadangan plasma PT BSMI yang dikuasai tanpa proses pembebasan juga seluas tujuh ribu hektare.
 
Senada diungkapkan Indra Firsada, aktivis sekretaris bersama Pemulihan Hak-hak Rakyat Indonesia (PHRI). “Pembakaran aset perusahaan sawit asal Malaysia, PT BSMI, merupakan manifestasi akumulasi kekecewaan warga di Kabupaten Mesuji, Lampung itu,” ujarnya. Itu dikarenakan, lanjut dia, dari awal warga menuntut pencabutan hak guna usaha (HGU) PT BSMI. “Namun, yang dilakukan TGPF dan pemerintah saat ini sama sekali tidak menyentuh hal yang menjadi persoalan ini," tukas Indra.
 
Menurut dia, jika memang TGPF merekomendasikan adanya audit izin PT BSMI, itu harusnya bisa menjadi pintu masuk pencabutan HGU perusahaan seperti yang diminta warga. "Coba dikaji lagi proses izinnya, apakah sudah memenuhi syarat. Contohnya soal ganti rugi yang bermasalah," tutur Direktur LBH Bandar Lampung ini.
 
Proaktif
Sementara, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Perkebunan didesak untuk proaktif dalam membantu menuntaskan konflik lahan, antara warga Tanjungraya, Kabupaten Mesuji dengan PT BSMI. Hal itu diungkapkan mantan anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Mesuji, Tisnanta. “Selain Pemkab Mesuji, penyelesaian konflik berkepanjangan antara warga Sri Tanjung, Kagungan Dalam dan Nipah Kuning itu, mesti melibatkan BPN dan Dinas Perkebunan sesuai rekomendasi TGPF,” paparnya.
 
Karena, menurut Tisnanta, tanpa peran serta dari tiga komponen tersebut, persoalan BSMI tidak akan pernah tuntas. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung itu menilai, persoalan akan semakin runyam jika penyelesaian konflik itu terus digantung.  "Yang bisa melaksanakan rekomendasi TGPF adalah BPN, pemerintah daerah, dan Dinas Perkebunan. Ketiga komponen inilah yang memegang kunci penyelesaiannya," urai Tisnanta.
 
Diketahui, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Mesuji yang dipimpin Wakil Menteri Hukum dan HAM, Deny Indrayana, telah mengeluarkan rekomendasi akhir terkait konflik lahan di PT BSMI, Kabupaten Mesuji. Namun sejumlah pihak menilai, rekomendasi tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan Pemkab Mesuji bersama pihak BPN dan Dinas Perkebunan, dalam upaya menuntaskan persoalan yang melibatkan warga Sri Tanjung, Kagungan Dalam, dan Nipah Kuning, Kecamatan Tanjungraya, Kabupaten Mesuji dengan PT BSMI.
 
Adapun isi rekomendasi TGPF untuk kasus BSMI di antaranya, BPN agar melakukan pengukuran areal HGU, inventarisasi hak dan penelusuran riwayat tanah masyarakat, serta memberikan tanda bukti kepemilikan hak sesuai peraturan perundangan. Lalu,  Kementerian Pertanian agar membekukan sementara aktifitas perkebunan PT Lampung Inter Pertiwi (Group BSMI), hingga selesainya review terhadap implementasi pola perkebunan inti rakyat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Kemudian, Kepala BPN agar melakukan review HGU PT BSMI dan PT LIP serta mendorong peralihan hak tersebut kepada perusahaan lain. Terakhir, Kementerian Lingkungan Hidup agar melakukan audit menyeluruh atas kelengkapan dokumen kelayakan lingkungan dan praktek pengolahan limbah PT BSMI dan PT LIP.
 
Diberitakan, karena merasa tidak ada penyelesaian konkrit dari persoalan agraria yang terjadi belasan tahun lamanya. ratusan warga Sabtu (25/2)  lalu, membakar perkantoran dan mes PT BSMI. Aksi pembakaran itu, merupakan satu bentuk keprihatinan tiga desa yakni Sritanjung, Nipahkuning dan Kagungandalam, karena lahan mereka diklaim oleh perusahaan tanpa adanya ganti rugi. "Bagi kami pencabutan HGU PT BSMI adalah harga mati, sudah tidak mungkin lagi kami bisa bekerjasama dengan perusahaan dan sebaliknya," kata Ajar Etikana, beberapa waktu lalu.
 
Sementara dalam agenda kunjungan Komisi IV DPR-RI beberapa waktu lalu, kuasa hukum warga kawasan BSMI mengatakan, perusahaan melakukan rekayasa terhadap lahan warga. "Perusahaan menakut-nakuti warga dengan mengatasnamakan hukum, hingga seolah-olah warga yang bersalah dan perusahaan telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku," katanya.

Insiden pelanggaran HAM itu bermula dari satu konflik agraria, yang mana PT BSMI dan PT Lampung Interpertiwi (LIP) yang menguasai lahan tanpa melalui proses ganti rugi. Dari 10 ribu hektare lahan inti PT BSMI yang digantirugi kepada warga hanya 5.000 hektare sisanya dianggap rekognisi. Demikian halnya dengan PT LIP dari 6.628 hektare yang diganti hanya 3.314 ha. (wdi/ist/rus)

Read More »
12:55 AM | 0 komentar

Heri Wardoyo Daftar ke Demokrat

Heri Wardoyo
MENGGALA – Kendati telah diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bakal calon kepala daerah (Balonkada) Kabupaten Tulangbawang Heri Wardoyo  tetap berupaya menggaet perahu lain. Kemarin, pria yang berprofesi sebagai jurnalis itu, sekitar pukul 14.00 WIB, mengambil formulir pendaftaran di sekretariat DPC Partai Demokrat  (PD) Tulangbawang (Tuba) secara langsung.

“Saya memang berniat maju dalam Pilkada Tuba 27 September mendatang,” terang Heri, saat dikonfirmasi. Dijelaskan, pendaftarannya melalui PD Tuba untuk posisi bakal calon wakil bupati (Balonwabup) Tuba. “Selain Demokrat, memang ada sejumlah partai yang sudah terang-terangan memberikan dukungan kepada saya,” ungkap Heri. \

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu dirinya bersama Balonbup Hanan A Razak, yang juga mendaftar di partai berlambang bintang Mercy itu, telah melakukan deklarasi dengan julukan ‘Handoyo’ (Hanan A Razak – Heri Wardoyo) di Banjaragung, Tulangbawang.

"Bersama PKS dan PKPB, kami telah mendeklarasikan diri sebagai pasangan calon buapti dan wakil bupati Tulangbawang,” tutur Heri. Menurutnya, pihaknya terus melakukan komunikasi intens dengan partai lain. Bahkan dengan beberapa di antaranya sudah membuat kesepakatan awal. "Namun soal pengambilan partai, itu sifatnya konfidential," jelas Heri. Pasalnya, lanjut dia, hal tersebut sangat terkait dengan hitung-hitungan politis.

Ketika disinggung alasan dirinya tertarik untuk maju dalam Pilkada Tulangbawang mendatang, menurut pria berkumis ini hal itu dikarenakan menilik problematika keseharian dan persoalan di Tuba, yang banyak menantang untuk diselesaikan. "K ita sudah siap dengan segala konsep dan programnya," tukas Heri.

Terpisah, sekretaris pendaftaran Partai Demokrat Tuba, Trova Pratama mengungkapkan, kedatangan Balonkada Heri Wardoyo hanya untuk mengambil formulir saja, tidak sekaligus mengembalikan formulir. "Penjaringan akan berakhir pada 29 Februari  besok (hari ini),” kata Trova. Setelah tahapan proses pendaftaran selesai, sambung dia, akan ada tahapan lain seperti penyampaian visi dan misi, yang rencananya akan digelar pada 17-19 Maret mendatang.

“Nantinya, rekomendasi Balonkada tetap akan diusulkan oleh DPP PD,” ujar Trova. Hingga sejauh ini, terus dia, jumlah pendaftar di PD Tuba tercatat sebanyak empat orang, terdiri dari dua orang cabup dan dua lainnya sebagai cawabup. Untuk posisi cabup terdaftar atas nama Hanan A Razak dan Frans Agung Mula Putra. Sedangkan Heri wardoyo dan Zuldin Alamsyah mendaftar untuk posisi cawabup. “Perlu diingat bagi para pendaftar, waktu pengembalian formulir pendaftaran juga akan berakhir besok (hari ini), bersamaan dengan waktu penutupan pendaftaran,” imbuh Trova. (wdi/rus)

Read More »
12:45 AM | 0 komentar

40 Hektare Padi Puso


TULANGBAWANG BARAT - Sekitar 40 hektare tanaman padi di sawah milik 18 kelompok tani (Poktan) di Kelurahan Dayamurni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulangbawang Barat, mengalami puso. Diduga, penyebab utamanya disebabkan serangan hama blas merah tak dapat ditanggulangi para petani. Di samping itu, buruknya kualitas bibit padi yang merupakan bantuan dari pemerintah setempat juag memicu gagal panen tahun ini.

”Meski kami mendapat bantuan bibit dari pemerintah, namun akibat serangan hama tersebut, saya dan puluhan petani lainnya mengalami kerugian.  Hasil kerja kami selama ini sia-sia saja,” ujar Wajimin dengan nada lemah, saat dihubungi Radar Tuba kemarin (27/2). Tatapan kekecewaan terlihat jelas di raut wajah petani yang juga merupakan salah satu anggota kelompok tani (Poktan) di Lingkungan Empat, Kelurahan Dayamurni, Tumijajar itu. Betapa tidak. Tahun ini, Wajimin harus merelakan setengah hektar lahan sawah miliknya tak bisa dipanen karena terserang hama blas merah.

Dijelaskan, akibat serangan hama tersebut tumbuhan padinya menjadi kerdil, daun tanaman padi berwarna merah dan mengering. Bahkan sebagian tanaman padinya langsung mati, disebabkan akar padi yang membusuk. Anehnya, keadaan seperti itu terjadi justru sejak dirinya menanam benih padi bantuan dari pemerintah, berjenis Ciherang. ”Saya tidak tahu pasti mas apa penyebab timbulnya hama tersebut. Padahal beberapa  tahun sebelumnya, ketika saya menanam padi yang bukan bantuan dari pemerintah, tidak pernah mengalami gagal panen seperti tahun ini,” ujar Wajimin.

Iroisnya, kegagalan panen ternyata tidak hanya dirasakan kelompok tani yang diikuti Wajimin. Menurut dia, ada 17 Poktan lainnya yang tergabung dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan) juga mengalami nasib yang sama. ”Untuk diketahui, luas lahan milik anggota Poktan yang tergabung dalam  Gapoktan, yang juga mengalami gagal panen diperkirakan mencapai 40 hektar, bahkan lebih mas,” terang Wajimin.
 
Untuk itu, mewakili petani lainnya yang tergabung dalam Gapoktan, Wajimin berharap, dalam memberikan bantuan benih hendaknya pemerintah memberikan jaminan kualitas benih kepada petani, sehingga tidak merugikan petani seperti saat ini. ”Kalau memang ada bantuan, kami harap agar lebih diperhatikan kualitasnya. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali,” pintanya. Namun bila dinas terkait memberikan bantuan tanpa memperhatikan , baik kualitas maupun kuantitas, lebih baik tidak usah. ”Karena kalau sudah begini kami juga yang dirugikan,” tukas Wajimin, yang diamini puluhan petani lainnya. (gus/rus)

Read More »
12:42 AM | 0 komentar

PT UJA Akui Belum Punya HGU

TUNTUT LAHAN: Ratusan warga Kampung Gunungkatun Tanjungan dan Gunungkatun Malai, Kecamatan Tulangbawang Udik, Kabupaten Tuba Barat, kemarin berunjuk rasa di kantor DPRD Tuba Barat. Mereka menuntut agar lahan 1.100 Ha yang dikelola PT. UJA dikembalikan kepada warga. FOTO: YUSUF AS

TULANGBAWANG – Pihak PT Umas Jaya Agrotama (UJA) mengaku belum memiliki hak guna usaha (HGU). Perusahaan tersebut telah berupaya hingga dua kali untuk mendapatkan HGU yakni pada 1997 dan 2003. Tetapi, langkah ini selalu dihalang-halangi masyarakat, sehingga petugas BPN enggan untuk melakukan pengukuran di lokasi.

”HGU memang belum ada. Tapi, kami memiliki izin lokasi dari pemerintah,” aku kuasa hukum PT. UJA, Gajah Mada SH, saat melakukan dengar pendapat (hearing) dengan Komisi A DPRD  Tuba Barat, kemarin (27/2).
 
Hearing itu dihadiri wakil ketua DPRD, Bukhori Muzzamil, dipimpin Ketua Komisi A, Joko Kuncoro didampingi beberapa anggota Komisi A seperti Paisol, Maryanto, Ahmad Huzaini, Supeno dan Kabag tata pemerintahan (Tapem), A. Hariyanto. Sedangkan pihak perusahaan diwakili oleh Kepala Divisi PT. UJA, Supardi didampingi kuasa hukum, Sukino dan Gajah Mada. Tampak pula Kabag Pertanahan Syofian.
 
Dalam hearing itu, Gajah Mada menduga Abdul Hakim merupakan aktor utama pada setiap kasus pengklaiman lahan perusahaan, yang ada di Kampung Gunungkatun Tanjungan dan Gunungkatun Malai, Tulangbawang Udik (TbU). Tudingan ini berdasarkan setiap muncul gugatan, Abdul Hakim selaku tokoh masyarakat selalu ada. Bahkan, Abdul Hakim juga turut memprovokasi warga untuk mengklaim lahan perusahaan. 

Padahal, kata dia, Abdul Hakim sebelumnya merupakan mantan karyawan perusahaan yang dipercayakan sebagai kepala keamanan dan turut membantu pengadaan lahan perusahaan. ”Dalam setiap proses ganti rugi, Abdul Hakim selalu terlibat. Tapi, saat ini dia malah menjadi aktor utama dalam setiap masalah yang timbul,” ujarnya.
 
Terkait kepemilikan lahan, kata dia, PT UJA mendapatkan pelimpahan dari PT. Arya Pelangi seluas 1.100 hektare (ha). Sementara, untuk perluasan lahan perusahaan juga telah membeli langsung kepada masyarakat seluas 800 ha. Namun, dari luasan tersebut perusahaan hanya bisa mengarap seluas 800 ha. “Kami agak curiga lahan 1.100 ha dan 800 ha ini kemungkinan berada dalam objek yang sama. Sebab, hingga saat ini perusahaan belum bisa membedakan yang mana lahan 1.100 ha dan 800 ha,” kata dia.

Sementara itu, wakil Ketua Komisi A DPRD Tuba Barat, Paisol dalam kesempatan itu sempat mendesak perusahaan untuk melakukan upaya hukum terkait ulah warga. Namun, Gajah Mada mengaku tidak bisa berbuat banyak karena data yang dimiliki perusahaan telah kadaluarsa. “Karena data yang kami miliki ini sudah kadarluarsa. Jadi kami menunggu saja tindakan warga terhadap lahan tersebut,” kata Gajah Mada.
 
Namun, Gajah Mada mengaku perusahaan siap jika warga melakukan upaya hukum terkait dengan masalah lahan tersebut. ”Makanya, kami tidak mau lagi bernegosiasi dengan warga, karena kami meminta mereka menempuh jalur hukum. Sebab, kami tidak ingin di tahun-tahun mendatang muncul kembali persoalan yang sama,” ujarnya.
 
Sedangkan mengenai program CSR, perusahaan mengaku telah melakukan penimbunan bahu jalan disepanjang jalan menuju jembatan gantung Kampung Gedungratu. “Untuk kegiatan CSR, kami hanya melakukan perbaikan jalan dengan menimbun jalan Gedungratu,” kata kepala divisi PT. UJA, Supardi.
Sementara dalam hearing tersebut diputuskan pemkab dan DPRD akan memfasilitasi pengukuran lahan PT. UJA. Hal itu dilakukan untuk menentukan kebenaran lahan yang dimiliki perusahaan. “Pengukuran ini dilakukan agar kita tahu yang mana 1.100 ha dan yang mana 800 ha. Dan ini bukan pengukuran untuk penerbitan HGU,” kata Joko Kuncoro. (fei/rus)

Read More »
12:31 AM | 0 komentar

Monday, February 27, 2012

Kasasi Ismail Ishak Ditolak Pemprov Upayakan Pelantikan Khamamik

BESUK: Bupati Mesuji terpilih Khamamik (berbaju coklat) saat berkunjung ke tempat pasangannya, Ismail Ishak (kanan), wakil bupati Mesuji terpilih itu dirawat, di RSUD Menggala (RSUDM) beberapa waktu lalu. FOTO: IST
MESUJI – Terkait penolakan kasasi Mahkamah Agung (MA) atas permohonan kasasi Wakil Bupati Mesuji terpilih Ismail Ishak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyatakan tetap akan mengupayakan pelantikan Khamamik-Ismail Ishak. Hal itu diungkapkan Kepala Biro Otonomi Daerah Lampung Peturun AS.

“Memang, Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan SK pemberhentian No.131.18-975 tertanggal 20 Desember 2011, tentang pemberhentian jabatan Pj. Bupati Mesuji,” terang Peturun. Namun, lanjut dia, SK itu hanya berlaku jika Khamamik-Ismail Ishak resmi dilantik. “SK itu berlaku apabila bupati definitif sudah dilantik. Ada klausulnya, berlakunya sesudah dilantik,” jelasnya, kepada Radar Lampung (grup Radar Tuba), kemarin (26/2).

Menyikapi perkembangan terakhir ditolaknya kasasi Wakil Bupati Terpilih Ismail Ishak oleh Mahkamah Agung, menurut Peturun, proses pelantikan tetap masih terus dilakukan. “Ini berarti inkracht, punya kekuatan hukum tetap. Kecuali kalau yang bersangkutan peninjauan kembali (PK),” katanya. Jika sudah punya kekuatan hukum tetap, lanjut Peturun, maka jika akan ada pelantikan, Ismail tinggal ‘dipinjam’ saja untuk dilantik.

“Kita pinjam sama pengadilan. Yang penting harus dilantik dulu,” kata dia. Saat ini, menurutnya Pemprov Lampung tengah berupaya melakukan koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri. “Yang jelas kita sedang meminta untuk memperkuat posisi gubernur ke Kemendagri, karena gubernur melantik harus dihadapan rapat paripurna. Sekarang kalau DPRD tidak mau paripurna, berarti dia dilantik tanpa paripurna. Ini kita bisa minta kepada menteri supaya dasar hukumnya kuat. Itu yang lagi kita usahakan,” pungkasnya.

Sementara, keluarga Ismail Ishak bersikukuh memperjuangkan kebebasan Ismail Ishak dengan mencari bukti-bukti baru (novum). Namun, menurut Leksi Ishak selaku juru bicara keluarga Ismail Ishak, hingga Sabtu (25/2) keluarga belum mendapat kabar resmi dari Mahkamah Agung (MA) terkait penolakan kasasi yang diajukan. ’’Kami memang sudah mendengar kabar itu. Tetapi, kami belum dapat surat resmi atau apa pun dari MA,” ujar Leksi.

Dijelaskan, pihaknya tetap berpegangan pada kabar resmi yang disampaikan MA kepada keluarganya. ’’Makanya, kepastian terkait persoalan penolakan itu belum ada di kita,’’ ujar dia. Leksi melanjutkan, jika memang permohonan kasasi Ismail Ishak tetap ditolak, maka dirinya akan berusaha mencari bukti-bukti baru.
Novum tersebut, menurutnya, diperlukan jika pihak keluarga hendak mengajukan peninjauan kembali (PK) kasus Ismail Ishak.

Dituturkan Leksi, tidak tertutup kemungkinan, pihaknya mengusahakan PK ke MA atas kasus Ismail Ishak. ’’Saat ini, kami juga tengah menuju Jakarta. Nanti mungkin kami juga mengunjungi Kementerian Dalam Negeri dan MA untuk mempertanyakan perkembangan permasalahan kasus Ismail Ishak,” kata dia.

Terpisah, Ketua Majelis Kasasi MA Djoko Sarwoko mengatakan, Ismail Ishak masih dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali setelah putusan kasasinya dieksekusi. ’’Apabila  nanti  PK  ditolak, mungkin masih bisa grasi (minta pengampunan kepada presiden),” paparnya. Namun, grasi ini mempunyai syarat yang mungkin sangat berat dilakukan oleh seorang terdakwa. Sebab, kata Djoko, Ismail harus mengakui kesalahannya telah melakukan suatu perbuatan pidana sehingga memohon ampunan kepada presiden.

Terkait izin pembantaran Ismail Ishak untuk pelantikannya, Djoko mengatakan, setelah ada putusan yang menolak permohonan kasasinya, pemberian izin pembantaran bukan lagi menjadi kewenangan pihaknya. Sebab, kata dia, status hukum terdakwa saat ini sudah di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Berbeda ketika yang bersangkutan masih dalam proses kasasi, secara yuridis status tahanan yang bersangkutan berada di bawah MA.

Diberitakan, selain Ismail Ishak, MA juga menolak permohonan kasasi anggota DPRD Tulangbawang Barat Khoiri. MA juga menolak permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Menggala dalam kasus yang sama. Dengan demikian, Ismail Ishak tetap dihukum penjara satu tahun dan denda Rp396 juta. Sementara Khoiri dihukum penjara satu tahun dan denda Rp303 juta.

’’Menolak permohonan kasasi pemohon kasasi I (JPU) dan para pemohon kasasi II (para terdakwa),’’ kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur di gedung MA, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Jumat (24/2).

Dijelaskannya, Pengadilan Negeri Menggala menghukum keduanya dengan satu tahun penjara dan denda Rp50 juta karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Lalu putusan itu diperkuat di pengadilan tinggi dan menyatakan Ismail Ishak dihukum satu tahun penjara dan denda Rp396 juta. ’’Sedangkan Khoiri dihukum penjara 1 tahun dan denda Rp303 juta,” ujarnya. (wdi/kyd/rus)

Read More »
3:55 AM | 0 komentar

Kondisi BSMI Berangsur Kondusif Polisi Kantongi Nama Provokator

LENGANG: Gedung kantor Divisi I PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) usai dibakar massa, Sabtu (25/2) lalu. FOTO: RADAR GRUP

MESUJI – Pascapembakaran gedung kantor Divisi I PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) yang terletak di Kampung Fajarbaru, Kecamatan Pancajaya, Kabuapten Mesuji, sekira pukul 10.30 WIB, Sabtu (25/2) lalu, polisi mengaku telah mengantongi nama  provokator pembakaran tersebut.  "Provokatornya berinisial AE, warga Sritanjung Mesuji," ungkap Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih, melalui pesan singkatnya, Sabtu (25/2). Dijelaskan, massa yang terdiri atas 300 orang yang melakukan pembakaran itu berasal dari Desa Sritanjung, yang sebagian besar masih keluarga maupun kerabat dekat dari AE.
 
Selain itu, lanjut Sulistyaningsih, massa juga berasal dari Desa Sungai Sodong, Desa Sungai Ceper, Sungai Meneng dan Desa Pagar Dewa Kabupaten OKI, Sumsel. "Masa membawa senjata tajam, senjata api rakitan, dan bom molotov, melakukan pembakaran terhadap gedung yang sebelumnya dibakar warga pada November 2011 lalu," terangnya.
 
Diketahui, karena merasa tidak ada penyelesaian konkrit dari persoalan agraria yang terjadi belasan tahun lamanya. ratusan warga Sabtu (25/2)  pagi, membakar perkantoran dan mes PT BSMI. Aksi pembakaran itu, merupakan satu bentuk keprihatinan tiga desa yakni Sritanjung, Nipahkuning dan Kagungandalam, karena lahan mereka diklaim oleh perusahaan tanpa adanya ganti rugi. "Bagi kami pencabutan HGU PT BSMI adalah harga mati, sudah tidak mungkin lagi kami bisa bekerjasama dengan perusahaan dan sebaliknya," kata Ajar Etikana, beberapa waktu lalu.
 
Sementara dalam agenda kunjungan komisi IV DPR-RI beberapa waktu lalu, kuasa hukum warga kawasan BSMI mengatakan, perusahaan melakukan rekayasa terhadap lahan warga. "Perusahaan menakut-nakuti warga dengan mengatasnamakan hukum, hingga seolah-olah warga yang bersalah dan perusahaan telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku," katanya.
 
Insiden pelanggaran HAM itu bermula dari satu konflik agraria, yang mana PT BSMI dan PT Lampung Interpertiwi (LIP) yang menguasai lahan tanpa melalui proses ganti rugi. Dari 10 ribu hektare lahan inti PT BSMI yang digantirugi kepada warga hanya 5.000 hektare sisanya dianggap rekognisi. Demikian halnya dengan PT LIP dari 6.628 hektare yang diganti hanya 3.314 ha.
 
Kondusif
Pascapembakaran kantor PT. BSMI, kondisi di sekitar wilayah perkantoran perusahaan tersebut kini berangsur kondusif. Hal itu seperti diungkapkan Agus Harahap, warga setempat kepada wartawan Koran ini, kemarin (26/2). ”Hingga saat ini (kemarin) tidak ada lagi pergerakan dari warga pascapembakaran kantor PT. BSMI,” tuturnya.

Menurut Agus,  pada saat pembakaran terjadi oleh massa, kondisi kantor memang sudah tak ada lagi penghuni. Adanya  insiden pembakaran kantor BSMI tersebut, disikapi sebagian warga sebagai hal yang biasa. “Warga Mesuji tidak terlalu terpengaruh. Di lokasi tempat kejadian perkara, garis polisi yang dipasang oleh Polres Tulangbawang masih tetap terpasang,” ujarnya.

Senada diungkapkan pihak Polda Lampung yang menyatakan kondisi kawasan PT BSMI Mesuji kini kondusif. "Kami sudah menghalau massa dan kini lokasi perusahaan itu telah dijaga ketat oleh aparat kepolisian setempat," kata Kapolda Lampung Brigjen Pol. Jodie Rooseto. Dijelaskan, warga sempat membakar gedung yang sebelumnya dibakar pada bulan November 2011.
 
"Massa berhasil dibubarkan petugas. Dipastikan massa tidak akan kembali lagi, karena petugas menjaga lokasi itu dengan ketat," kata dia. Pascaperistiwa kerusuhan tersebut, Polda Lampung kembali memperketat keamanan di titik-titik rawan konflik, khususnya Mesuji. Diuraikan, warga marah karena pemerintah tidak mengindahkan tuntutan warga serta rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait dengan penyelesaian konflik di sana.
 
Salah satu tokoh warga setempat Ajar Etikana sebelumnya sempat mengirimkan pesan singkat pada sejumlah awak media. Dalam pesan tersebut dia mengatakan bahwa, warga meminta DPR kembali mengunjungi warga setempat dan meminta mediasi penyelesaian konkret atas masalah yang telah mereka hadapi belasan tahun lamanya.
 
"Kami ingin cabut HGU PT BSMI dan PT LIP, karena itu harga mati buat kami, jangan sampai ada kerusuhan kembali di kawasan ini," ujar dia melalui pesan singkatnya itu. Kejadian itu bermula dari satu konflik agraria, yakni PT BSMI dan PT Lampung Interpertiwi (LIP) yang menguasai lahan tanpa melalui proses ganti rugi.
 
Dari 10 ribu hektare lahan inti PT BSMI, 5.000 hektare ada ganti ruginya, sisanya dianggap rekognisi. Demikian halnya dengan PT LIP dari 6.628 hektare yang diganti hanya 3.314 ha. Kelebihan areal PT BSMI dan PT LIP tanpa proses pembebasan seluas 2.455 ha dan lahan cadangan plasma PT BSMI yang dikuasai tanpa proses yang jelas.
 
Diberitakan, kompleks Perkantoran PT BSMI dibakar sekelompok orang tak dikenal beberapa waktu lalu. Kuat dugaan motif pembakaran adalah sengketa lahan antara warga dengan PT BSMI yang tak kunjung selesai. Sebenarnya, pembakaran BSMI sebelumnya juga sudah pernah terjadi pada 10 November 2011. Saat itu kompleks perkantoran di Divisi II beserta gedung pabrik dibakar massa. saat itu ada sekitar 21 unit gedung yang terbakar. Sementara, untuk pembakaran tanggal 25 februari lalu, diperkirakan ada 13 gedung yang terbakar, belum termasuk kendaraan alat berat seperti eskavator yang juga ikut terbakar.
 
Terpisah, kalangan DPRD Lampung menyatakan keprihatinan dengan konflik yang kembali terjadi di Mesuji. Menurut Ahmad Bastari, anggota komisi I, adanya konflik tersebut semakin memengaruhi iklim investasi di Provinsi Lampung. Para pengusaha, lanjutnya, tentu akan berpikir ulang untuk menanamkan investasinya di Lampung.
 
Kondisi tersebut, lanjut Bastari, pada akhirnya akan membuat perekonomian di Lampung terpengaruh. ’’Iklim investasi jadi terpengaruh, orang dari luar memandang Lampung ini sudah nggak aman lagi,’’ tuturnya. Legislator asal PAN ini menambahkan, Komisi I DPRD Lampung tentu nantinya mencermati perkembangan peristiwa pembakaran BSMI tersebut.  ’’Pertama tentu saja kita prihatin. Dan komisi I mungkin akan merapatkan langkah apa yang kira-kira perlu diambil. Kalau perlu turun ke lokasi,’’ sergahnya. (wdi/rus)

Read More »
3:47 AM | 0 komentar

Hujan Angin Tumbangkan Pohon Karet

MENGGALA - Para petani di tiga kecamatan, Gedungaji, Meraksaji dan Penawaraji, Kabupaten Tulangbawang, harus menelan pil pahit. Akibat hujan dan angin kencang yang terjadi sekitar pukul 14.00 WIB, kemarin (26/2), banyak pohon karet milik warga yang bertumbangan.

Pohon-pohon karet yang tumbang itu juga sempat mengganggu arus lalu lintas di Jalan Lintas Rawapitu, Kampung Kecubungjaya, Kecamatan Gedungaji, Tulangbawang, sehingga menyebabkan akses jalan ke beberapa kecamatan menjadi terganggu.

 Parman (55) warga setempat mengatakan, hujan deras berlangsung sekitar kurang lebih selama satu jam. Bahkan, hujan tersebut juga disertai angin kencang. “Saya baru tahu dari tetangga, katanya batang karet di kebun saya banyak yang roboh, hingga menutupi badan jalan,” jelasnya. Namun anehnya, lanjut dia, hujan yang mengguyur itu terjadi tidak seberapa lama, demikian pula dengan angin.

Sementara, Ujang (43) warga lainnya menyatakan, tumbangnya pohon karet itu menyebabkan kerugian material. “Itu juga belum diakumulasikan dengan keuntungan penghasilan jangka panjangnya,” jelas dia. Warga sendiri berharap agar cuaca ekstrim tersebut dapat segera berlalu dan tidak lagi terjadi.

Adanya fenomena alam hujan dan disertai angin kencang tak hanya terjadi di Kabupaten Tulangbawang saja. Melainkan juga terjadi di sejumlah kabupaten lain diwilayah Lampung. Beberapa waktu lalu bahkan angin puting beliung menghantam warga di Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Sedikitnya ada 100 kepala keluarga yang menjadi korban angin puting beliung.
 
Sementara, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Meteorologi BMKG Lampung memprediksikan, hujan disertai petir dan angin kencang berpeluang terjadi di sebagian wilayah Lampung.
 
Informasi yang disampaikan BMKG, Minggu (26/2) menyebutkan, berdasarkan pantauan Citra Radar Cuaca pukul 12.55 WIB terjadi peningkatan aktivitas pembentukan awan hujan di Lampung yang berpotensi terjadinya hujan, dengan intensitas sedang-lebat disertai petir dan angin kencang setelah pukul 13.00 WIB di Kabupaten Lampung Tengah, meliputi Kecamatan Terusan Nunyai.
 
Kemudian, di Kabupaten Lampung Timur meliputi Kecamatan Sukadana, Purbolinggo, Bandarsribhawono, dan sekitarnya. Kondisi itu diprediksikan akan terus berlanjut hingga pukul 15.30 WIB dan meluas ke Kabupaten Lampung Timur meliputi Kecamatan Way Jepara, Matarambaru, Brajaslebah, Labuhanratu, Sekampungudik, Ramanutara, Purbolinggo Utara, Margatiga, dan Waykambas.
 
Juga di Kabupaten Lampung Tengah meliputi Kecamatan Seputihraman, Seputihbanyak, Seputihmataram, Seputihsurabaya, Wayseputih, Rumbia, Bandarsurabaya, dan Bandarmataram.
Kemudian di Kabupaten Waykanan meliputi Kecamatan Blambanganumpu dan Waytuba. Di Kabupaten Tulangbawang meliputi Kecamatan Menggala, Gedongmeneng, Danteteladas, Penawaraji, Gedongaji, Rawajitu.
 
Selanjutnya di Kabupaten Tulangbawang Barat meliputi Kecamatan Dayamurni, Tulangbawang Tengah, Tulangbawangudik, dan Pagardewa. Berikutnya lagi di Kabupaten Lampung Barat meliputi Kecamatan Sumberjaya, Waytenong, dan Suoh, di Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Natar, serta di Kabupaten Pesawaran meliputi Kecamatan Negerikaton dan Tegineneng. (wdi/rus)

Read More »
3:18 AM | 0 komentar

Sekilas Kisah Manusia Tertinggi Indonesia Suparwono Pernah Jadi Korban Human Trafficking

TELAH TIADA - Suparwono bersalaman dengan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP saat berkunjung ke kantor Pemprov Lampung, didampingi Bupati Tulangbawang Abdurachman Sarbini. Kini, manusia tertinggi di Indonesia itu telah tiada. (foto: ist)

TULANGBAWANG BARAT – Suasana  duka sejak kepergian Suparwono, manusia tertinggi Indonesia, masih menyelimuti keluarga besarnya. Hal itu terlihat saat wartawan Radar Tuba tiba di kediaman Duta Wisata Lampung itu, setelah menempuh perjalanan sekira tiga jam, dengan jarak tempuh sekira 22 Km dari Menggala, ibukota Tulangbawang. Itu dikarenakan kondisi jalan yang rusak berat. Pihak keluarga pria bertinggi 2,42 meter itu menyambut wartawan koran ini dengan ramah. 
 
Setelah memperkenalkan diri, saya lalu dipersilakan masuk ke rumah permanen berwarna putih itu. Di depan, tampak berjajar papan bunga ucapan turut berduka cita dari pemerintah setempat. “Mari silakan masuk mas,” ajak Salima, kakak perempuan almarhum Suparwono dengan ramah. Di dalam, saya disambut Sugito (65), orangtua Suparwono.”Silakan duduk,” ujar ayah enam anak itu. 
 
Setelah berbasa-basi, Sugito mulai menuturkan selintas perjalanan anak kelimanya itu. “Banyak tantangan dan rintangan, sebelum dia (Suparwono) dibawa kerabatnya yang ada di Seputihbanyak ke Jakarta. Bahkan Suparwono pernah dibawa orang dan dijual hanya untuk kepentingan pribadi,” tukasnya. Bahkan, dirinya telah tiga kali meminta agar anaknya dikembalikan,namun tidak dikabulkan. Namun akhirnya Suparwono kembali.
 
Menurut dia, saat Suparwono hendak dibawa ke Jakarta, sempat dicegah untuk tidak pergi. Bahkan, saat di atas kapal, pria yang masih melajang hingga ajalnya itu, dipaksa untuk kembali ke Lampung dan tidak boleh bekerja di Jakarta. “Awal Suparwono dikenal orang sebagai manusia tertinggi di Indonesia, setelah dibawa kakak sepupunya, Hi. Sus, dari Seputihbanyak ke Jakarta,” jelasnya.  Di mata keluarga, banyak kenangan yang ditinggalkan Suparwono. “Yang masih nampak adalah tiga ekor sapi hasil jerih payahnya,” imbuhnya.
 
Pria kelahiran Pringsewu 26 tahun lalu ini juga pernah dibawa ke Surabaya. Jawa Timur, untuk jadi atlit bola basket selama empat tahun, hingga kahirnya ia mengundurkan diri karena kakinya sakit. “Dia belum pernah bermain sinetron. Namun pernah mengisi acara ‘Overa Van Java’ (OVJ) dan ‘Bukan Empat Mata’ di Trans 7,” terangnya.
 
Di sisi lain, pria kelahiran Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, 4 November 1985 lalu itu pernah dijanjikan akan ditunjuk sebagai Duta Transmigrasi oleh Menteri Transmigrasi Muhaimin Iskandar.”Dia juga akan diberikan gaji sebesar Rp5 juta. Namun belum sempat terlaksana, Suparwono dipanggil Yang Maha Kuasa,” ujarnya sedih.
 
Oleh pemerintah setempat, Suparwono pernha diberikan bantuan Rp15 juta. Uang itu lalu digunakannya untuk merenovasi rumah orangtuanya. “Kami membangun rumah ini dari hasil kebun karet,” jelas Sugito. Setiap ada even di Lampung, Suparwono yang merupakan Duta Wisata Lampung hanya diberikan uang saku. “Dia tidak digaji,” imbuhnya. Bahkan pernah, lanjutnya, saat ke Jakarta untuk mengikuti salah satu even, almarhum tidak diberikan uang saku. Suparwono menggunakan uang pribadinya.
 
Sugito menepis kabar yang mengatakan jika meninggalnya almarhum disebabkan tidak meiliki biaya untuk berobat. “Itu salah besar. Bila hanya Rp10 juta – Rp20 juta, saya masih sanggup,” tukas Sugito. Saat itu, dirinya tidak mengetahui jika Suparwono memiliki penyakit yang dideritanya. “Yang kami tahu ia kelebihan hormon,” papar Sugito.
 
Saat hendak dimakamkan, keluarga sempat kerepotan. Ini karena tinggi badan Suparwono yang mencapai 242 centimeter dan berat 176 kg. Warga kesulitan mengangkat jenazahnya. Untuk menutupi jenazahnya, dibutuhkan kain kafan sepanjang 39 meter dan dibutuhkan 18 orang untuk mengangkat jenazahnya. Saat dibawa ke pemakaman, jenazah itu tidak dimasukkan dalam keranda maupun peti seperti umumnya. Namun dibawa menggunakan mobil pick up bak terbuka. Suparwono dimakamkan di Kampung Tritunggal Jaya, SP 8, Kecamatan Gunungagung, Tuba Barat, sekitar pukul 11.00 Kamis (23/2) lalu.
 
Dia dimakamkan di tengah kebun karet milik orang tuanya, yang berjarak sekitar 200 meter dari kediamannya. Tidak ada tanda-tanda penyakit yang menyebabkan pria raksasa yang menjadi kebanggaan Lampung dan Indonesia itu meninggal. "Dia tidak ada penyakit apa-apa. Dia sempat menerima tamu yang datang, kebetulan didekat rumah ada hajatan," ujar Sugito.
 
Ibu Suparwono, Siti Aisyah menuturkan, ia sempat punya firasat tidak baik, beberapa hari sebelum Suparwono meninggal. Ia mengatakan, sempat bermimpi dikediamannya ramai dikunjungi orang."Saya mimpi di rumah ini banyak orang, seperti mau yasinan. Saya bilang sama bapak kok kayak mau pengajian, banyk orang," katanya.
 
Selain itu, kata Siti Aisyah, beberapa hari sebelum meninggal, Suparwono sempat mengatakan kepada teman-teman dikampungnya akan pergi dari kampungnya "Dia (Suparwono) bilang sama teman-temannya, Saya mau pergi, besok kalau tempat pak Jumali selesai hajatan saya mau pergi," ucap Siti Aisyah menirukan ucapan Suparwono kepada teman-temannya.
 
Suratmi, guru SD Suparwono sempat berkisah mengenai keseharian Suparwono. Ia juga mengaku kaget atas meninggalnya Suparwono. Ia mengatakan, setiap kali lewat didepan rumah Suparwono, mantan anak didiknya itu terlihat duduk di teras rumah, sembari merokok. "Kalau lewat dia hanya duduk-duduk aja di depan rumah. Saya juga kaget dia meninggal, tadinya nggak sakit, katanya dia abis sakit muntaber," tuturnya.
 
Suratmi merupakan guru matematika ketika Suparwono masih menjadi anak didilnya. Dimata Suratmi, Suparwono termasuk anak didiknya yang tidak banyak ulah. Dia orangnya pendiam, kalau soal pelajaran dia biasa-biasa aja," imbuhnya. Suparwono menyelesaikan pendidikan tingkat SD tahun 1996 silam Suparwono ditempatkan di urutan ke 19 dalam jajaran manusia laki-laki tertinggi di dunia sepanjang sejarah. Suparwono memiliki tinggi 242 sentimeter. Orang tertinggi dunia sepanjang sejarah adalah Robert Wadlow, warga AS, yang tutup usia pada 1940 dengan tinggi 272 cm. Wadlow, penderita gigantisme, juga meninggal di usia muda, 22 tahun jarak yang begitu panjang. (san/rus)

Read More »
2:57 AM | 0 komentar

Nelayan Diterkam Buaya


BANDARLAMPUNG – Nasib naas menimpa Usman (50), warga Desa Kuala Teladas, Tulangbawang. Pria yang berporofesi sebagai nelayan itu diterkam buaya, saat hendak menurunkan perahunya guna mencari ikan di tepi sungai Kuala Teladas,  Sabtu (25/2) lalu, sekira pukul 04.00 WIB. Hingga berita ini diturunkan, kondisi korban belum diketahui, karena tubuh pria itu belum juga ditemukan.
          
Hal itu seperti diungkapkan Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih. Menurut dia, peristiwa yang menimpa Usman itu terjadi saat korban hendak menurunkan perahu klotok yang biasa digunakannya untuk mencari ikan. “Namun baru sampai tepi sungai, buaya langsung menyambarnya. Sampai saat ini korban belum ditemukan,” ujar Sulistyaningsih, yang mendapat laporan dari petugas Polisi Air.
 
Untuk mencari korban, lanjut dia, pihak Direktorat Polisi Air Polda Lampung sudah menurunkan dua kapal patroli polisi dengan nomor Lambung 201 dan 305, untuk mencari keberadaan korban. “Sampai saat ini (kemarin) petugas dengan dua kapal patroli dibantu masyarakat setempat, masih melakukan pencarian korban,” ungkap Sulis. Usaha yang dilakukan di antaranya dengan menyisiri sungai Kuala Teladas. “Namun sampai saat ini korban belum juga ditemukan,” jelasnya. (esa/rus)

Read More »
2:47 AM | 0 komentar

KKP Respons Warga Dipasena

TEATRIKAL: Saat warga Bumi Dipasena menggelar aksi teatrikal 'pocong' dalam unjuk rasa di Istana Negara, baru-baru ini. FOTO: IST

MENGGALA- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya akan bertindak menyelesaikan persoalan di Bumi Dipasena, eks PT Aruna Wijaya Sakti (AWS). Berdasakan informasi yang diperoleh Radar Lampung (grup Radar Tuba), direncanakan Tim KKP akan menggelar sejumlah pertemuan membahas persoalan warga dan petambak.

“Benar. Informasi terakhirnya Tim Kementerian akan turun. Rencananya akan ditindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan di Kabupaten Tulangbawang,” jelas Marhusin, salah seorang perwakilan petambak, kemarin (26/2). Perwakilan petambak dan warga, lanjut dia, juga akan diberangkatkan ke Menggala, Tulangbawang untuk menghadiri pertemuan tersebut.

“Kita masih belum tahu subtansi permasalahan yang akan dibahas seperti apa. Apakah juga berkenaan dengan program Minapolitan KKP. Tetapi, intinya, KKP hendak membantu. Oleh karenanya kita akan dengarkan dulu hasil pertemuan besok (hari ini),” jelas dia.

Menurut Marhusin, tim KKP sebelum menggelar pertemuan di Tulangbawang, terlebih dulu akan digelar pertemuan di Bandarlampung, dengan perwakilan pemerintah provinsi (Pemprov) Lampung. Ia berharap, pertemuan tersebut membawa titik temu penyelesaian persoalan di eks PT AWS. Termasuk juga persoalan listrik yang selama ini didamba warga petambak.

Diketahui, keinginan warga dan petambak agar segera mendapat pasokan listrik beberapa waktu lalu, diwujudkan dengan aksi demonstrasi di sejumlah titik di Ibukota Jakarta. Aksi demonstrasi itu antara lain berlangsung di kantor CPP Grup, Kedubes Thailand hingga Istana Negar. Pada intinya, para petambak minta agar listrik segera teraliri di eks PT AWS. (wdi/rus)

Read More »
2:40 AM | 0 komentar

Saturday, February 25, 2012

PT UJA Siap Kerahkan Pam Swakarsa


MENGGALA – Buntut dari aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan warga Kampung Gunungkatun Tanjungan dan Gunungkatun Malai, Kecamatan Tulangbawang Udik, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tuba Barat), mendesak agar DPRD Tuba Barat segera memanggil pihak PT. Umas Jaya Agrotama (PT. UJA), yang hingga kini masih beroperasi di kampung setempat, terkait klaim lahan seluas 1.100 hektar, membuat PT UJA bereaksi. Pasalnya, jika tidak ada penyelesaian, warga mengancam akan menutup seluruh akses masuk ke areal yang telah belasan tahun dikelola PT. UJA Divisi Gunungkatun tersebut.
Melalui kuasa hukumnya, Gajahmada, SH, PT UJA meminta agar masyarakat tidak memaksakan kehendak. “Jika ada yang memaksa menduduki lahan, kami (PT. UJA) akan mengerahkan Pam Swakarsa, yang merupakan karyawan perusahaan,” tegas Gajahmada, melalui sambungan telepon, Jumat (24/2) kemarin. “Jika masyarakat mengerahkan massa, kita juga akan kerahkan karyawan Pam Swakarsa. Silakan, kalau mau perang, ya perang,” tandasnya.
Ketika disinggung mengenai undangan dari pihak DPRD Tuba Barat, terkait sengketa lahan yang kini diklaim masyarakat sebagai tanah milik 14 warga umbulan, Gajahmada menyatakan, PT UJA akan menghadiri undangan tersebut. Menurut dia, kehadiran pihaknya dalam acara tersebut semata-mata menghargai undangan DPRD Tuba Barat, yang ingin mendengarkan penjelasan dari perusahaan, terkait sengketa lahan tersebut. “Jadi kami hadir karena diundang DPRD, bukan atas desakan masyarakat. Kita hargai dan hormati. Mudah-mudahan saya dan beberapa jajaran manajemen akan hadir,” jelas Gajahmada.
Pihaknya pun menyatakan, hingga saat ini tidak ada negoisiasi ulang atas lahan tersebut. Sebab PT. UJA telah dua kali melakukan ganti rugi atau membebaskan lahan yang ada di Gunungkatun, Kecamatan Tuba Udik, Tuba Barat. “Yang menerimanya Hakim dan Mustofa,” ungkap Gajahmada. Pembebasan lahan tersebut, menurut dia, telah melalui prosedur. PT. UJA mempunyai bukti yang otentik. “Siapa pun yang menganggap PT. UJA bermasalah, saya minta agar diselesaikan secara hukum,” tukas Gajahmada.
Ditegaskan, lahan seluas 1.100 hektar eks PT. Arya Pelangi adalah mutlak merupakan hak PT. UJA. Ini merujuk pada surat perjanjian antara PT. Arya Pelangi yang diwakili Warrow Sende dan masyarakat yang diwakilkan Aryun Yusuf dan A. Muin Yusuf cs, tanggal 17-10-1992. Pada poin 4 berisikan, setelah PT. Arya Pelangi membayar ganti rugi kepada pemilik tanah, maka masyarakat eks pemilik tanah tidak dapat mengganggu gugat tanah, tanam tumbuh dan bangunan yang telah diganti rugi.
Namun demikian, lanjut Gajahmada, memang ada surat perjanjian antara PT. Arya Pelangi yang diwakili Warrow Sende dengan masyarakat, yang diwakilkan A. Muin Yusuf cs tertanggal 28 Desember 1991. Dalam Pasal 7 terdapat ketentuan yang menyatakan, apabila setelah dilakukan pembayaran ganti rugi, tanah tersebut ditelantarkan selama 3 tahun berturut-turut, maka tanah kembali dikuasai masyarakat (lampiran 4). “Tapi lihat juga perjanjian tahun 1992. Kalau tahun 1991 memang memuat pernyataan yang menyebutkan bahwa tanah itu kembali ke masyarakat,” paparnya dalam rilis yang dikirim ke Radar Lampung (grup Radar Tuba)kemarin.
Lebih lanjut Gajahmada mengungkapkan, kepemilihan lahan PT. UJA di Kampung Gunungkatun berdasarkan SK Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Lampung No.BPN.460/12/IL.TB/1997 tanggal 12 Nopember 1997 seluas ± 3700 Ha,  termasuk tanah 1100 hektar yang sudah diganti rugi oleh PT. Arya Pelangi. “Sebelumnya kami mengajukan permohonan izin lokasi seluas 4.500 hektar dan mendapatkan izin 3700 hektar,” paparnya.
Ditambahkan, karena PT. Arya Pelangi tidak dapat melanjutkan usahanya, maka izin lokasi tersebut dicabut. Selanjutnya dilakukan peralihan tanah 1100 hektar dari eks PT. Arya Pelangi kepada PT. UJA berdasarkan Akta Perdamaian No.2 Notaris Chairul Anom, SH No.2 Tahun 1999, dan ditindaklanjuti Akta Kesepakatan Bersama Akte Notaris Chairul Anom No. 3 Tahun 1999, serta Penyerahan Pelepasan Hak atas Tanah 1100 hektar melalui Pernyataan Pemindahan Hak No.2 tanggal 28 Juli 2003 Notaris Chairul Anom,SH. ”Ya inilah fakta yang ada,” tukas Gajahmada.
PT. UJA, menurut dia, juga telah membayar Rp330 juta kepada para ketua umbulan sesuai dengan perjanjian tanggal 11 Februari 2000. Kemudian untuk kepedulian, PT. UJA pun telah membayar uang kepedulian Rp150 yang tertuang dalam perjanjian tanggal 11-9-2000. “Setelah melaui proses seperti yang diuraikan pada poin 1-4, maka seluruh masalah tanah eks. PT. Arya Pelangi (1100 Ha) dan tanah yang dibebaskan langsung oleh PT. UJA telah selesai,” urai Gajahmada.
Tiga Kali
Diketahui, ratusan warga Kampung Gunungkatun Tanjungan dan Gunungkatun Malai, Kecamatan Tulangbawang Udik, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tuba Barat) menyambangi kantor DPRD setempat, sekira pukul 10.00 WIB, Kamis (23/2).
Mereka mendesak agar DPRD Tuba Barat segera memanggil pihak PT. Umas Jaya Agrotama (UJA), yang kini masih beroperasi di kampung setempat, terkait klaim lahan seluas 1.100 hektar. Jika tidak ada penyelesaian, warga mengancam akan menutup seluruh akses masuk ke areal yang telah belasan tahun dikelola PT. UJA Divisi Gunungkatun tersebut.
Ketua Komisi A, Joko Kuncoro berjanji, pada Rabu (29/2) mendatang, DPRD Tuba Barat akan mengundang para pihak terkait, guna membahas persoalan tersebut. “Sejak 2010 lalu, DPRD Tuba Barat dan Pemkab Tuba Barat telah tiga kali memanggil PT. UJA,” ungkap Joko. Namun hingga saat ini, sambung dia, belum ada itikad baik dari perusahaan yang menanam singkong, di areal Kampung Gunungkatun tersebut untuk bermusyawarah.
“Jika PT UJA tidak juga mengindahkan undangan DPRD mendatang, maka kami akan menempuh upaya lain, guna menyelesaikan sengketa lahan ini,” terang Joko. Dia mengimbau warga agar jangan bertindak anarkis, yang dapat membawa mereka ke jalur hukum. DPRD berjanji akan segera menindaklanjuti permasalahan sengketa lahan tersebut, serta akan segera memanggil dari pihak perusahaan. ”Kami berharap warga bisa bersabar. Kita akan berupaya menyelesaikan permasalahan ini,” janji Joko. (fei/rus)

Read More »
2:03 AM | 0 komentar

2012, Target Pengguna Jampersal 5473 Orang

MESUJI - Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Mesuji nampaknya harus kerja ekstra untuk menyukseskan program jaminan persalinan (Jampersal) di kalangan ibu-ibu hamil. Pasalnya, di tahun 2011 lalu, penggunaan Jampersal belum mencapai target dari 4767 orang yang ditargetkan sebagai pengguna Jampersal. Kendalanya adalah pengucuran dana yang terlambat.
        
Hal itu diungkapkan Kabid Bina Pemberdayaan SDM Yanuar Fitria S.Km, saat dikonfirmasi, kemarin (24/2). “Untuk tahun 2012 ini, target pengguna Jampersal 5473 orang,” jelasnya. 

Dikatakannya, terlambatnya pengucuran dana Jampersal berdampak pada ibu-ibu hamil yang hendak menggunakan Jampersal. Selain itu, sosialisasinya belum menyeluruh, sehingga target tahun 2011 lalu hanya mencapai 1.255 orang pengguna Jampersal.
        
"Untuk target tahun 2012 ini kita targetkan sebanyak 5473 orang pengguna Jampersal. Sedangkan untuk anggaran kita juga belum mengetahui besarannya. Akan tetapi bila ibu-ibu hamil hendak ingin menggunakan Jampersal ini tetap akan kita layani,"imbuhnya.
      
Lebih dalam dipaparkannya, penggunaan Jampersal untuk tahun 2011 dan 2012 ada peningkatan, dimana penggunaan jampersal pada tahun 2011 ini ibu hamil dilakukan 4 kali pemeriksaan atau disebut ante natal Care (ANC). Dimana dalam pemeriksaan pertama di triwulan pertama, kedua. Sedangkan di triwulan ketiga dilakukan pemeriksaannya dilakukan 2 kali.
        
"Pemeriksaan di triwulan pertama dikenakan dana sebesar Rp10 x 4 dengan total Rp40 ribu. Sementara untuk dana Persalinannya sendiri, dikenakan dana Rp350.000. Ditambhan dana PNC (pos natar care) 3 kali x Rp10.000. dan total Rp470.000. Dana ini yang akan diklaim menggunakan jampersal ini setiap ibu-ibu menggunakannya,"paparnya.
    
Perincian dana tersebut lanjutnya, tidak lain dana yang dikeluarkan melalui jampersal yang digunakan ibu-ibu hamil saat persalinannya. Meskipun dana sebesar Rp470.000 merupakan dana persalinan tetapi itu gratis bagi ibu-ibu hamil yang menggunakannya.
        
"Perincian itu tidak lain untuk mengklaim dari dana yang telah disediakan yakni Rp1,3 M dari APBN. Sedangkan tahap pengucuran dana ini dibagi dua tahap, dimana tahap pertama Rp580.711 dan tahap kedua Rp774.279 dengan tujuan untuk persalinan," imbuhnya.
        
Lebih dalam dipaparkannya, penggunaan Jampersal ini dapat dilakukan di Puskesmas, bidan desa, bidan praktek swasta, rumah sakit rujukan Menggala. "Bila ada bidan yang melakukan pungutan liar, maka Diskes tidak akan segan-segan mencabut izinnya. Sebab, Jampersal ini gratis bagi ibu-ibu hamil yang akan melahirkan," imbuhnya.
      
Untuk tarif di tahun 2012 ini Rp660 dengan perincian yakni ANC Rp20 ribu, ANP Rp20 ribu, dan biaya persalinan Rp 500 ribu. "Penggunaannya juga sama seperti tahun 2011 kemarin dan digratiskan. Dana sebesar Rp660.000 ini yang nantinya akan diklaim bidan, maupun puskesmas di Diskes,” tukasnya seraya mengatakan, bidan swasta harus meneken MoU terlebih dahulu dengan Diskes Mesuji untuk biaya persalinan. Ini tidak lain agar biaya persalinan bagi ibu-ibu hamil gratis. (san/rus)

Read More »
1:47 AM | 0 komentar

Lanud Astra Ksetra Gelar Kejurnas Paramotor


MENGGALA – Langit Tulangbawang, Jumat ( 24/2) siang semarak. Itu dikarenakan digelarnya kejuaraan nasional (Kejurnas) Paramotor Seri III di kabupaten berjuluk Sai Bumi nengah Nyappur itu, kemarin. Kejurnas olahraga terbang layang menggunakan mesin motor itu dibuka Ketua Federasi Aerosport Seluruh Indonesia (FASI) Lampung Letkol (Nav) Insan Sanjaya. Turut hadir Bupati Tulangbawang DR. Abdurachman Sarbini serta unsur Forkopimda setempat.
 
Pembukaan Kejurnas diwarnai aksi fun fly yang dilakukan para atlet yang mengikuti Kejurnas, di lapangan udara (Lanud) TNI-AU Astra Ksetra, Tulangbawang. Rencananya, Seri III itu akan digelar di tempat tersebut hingga 25 Februari, hari ini. Sedangkan pada 26 Februari besok, merupakan jadwal penutupan Kejurnas tersebut, yang akan dilaksanakan di lapangan Korpri, kompleks perkantoran Pemprov Lampung, di Bandarlampung.

“Paramotor adalah olahraga dirgantara yang paling baru diajarkan, di olahraga binaan FASI. Olahraga ini merupakan pengembangan dari paralayang.  Total ada 10 peserta yang mengikuti Kejurnas kali ini,” terang Insan, didampingi Kabid Pembinaan Prestasi FASI Lampung Yoli Moristo.
 
Tujuan pelaksanaan Kejurnas Paramotor ini, lanjut dia, untuk menentukan rangking nasional prestasi atlit Paramotor Indonesia dan sebagai seleksi atlit yang akan diberangkatkan ke Asean Beach Games (ABG) di China, Juni mendatang.
 
“Selain itu juga, aktivitas para atlit Paramotor berhubungan erat dengan pengembangan kepariwisataan dan pembinaan skill generasi muda,” jelas Insan. Oleh karena itu, sambung dia,  even Paramotor akan sangat menarik masyarakat umum, untuk menyaksikan maupun ikut serta. Bahkan, pengurus olahraga Paramotor di Indonesia juga telah mengadakan kejuaraan bertaraf Internasional, dengan mengadakan ‘The 1 st Internasional Paramotor Championship 2010, dalam rangka Festival Internasional Pemuda dan Olahraga Bahari V, di Pantai Anyer, Provinsi Banten, November 2010 lalu.

Diuraikan, sejumlah nomor yang diperlombakan antara lain ketepatan mendarat  (angine off), cloverleave, economical cross country (xc) , fest and slow dan foot drog. Untuk slalom, peserta akan melewati rintangan membentuk angka delapan. “Dalam Kejurnas kali ini, sambung Insan, total ada 7 Pengda yang mengikutsertakan atletnya, antara lain Pengda Lampung, Jatim, Jateng, Banten, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta dan Jawa Barat. “Minimal memang harus 4 Pengda agar bisa digelar Kejurnas,” jelas Insan. Ditambahkan, untuk tahun 2013 mendatang, even Kejurnas Paramotor akan kembali digelar di Provinsi Banten dan Riau.

“Tim penilai kami datangkan langsung dari FASI Pusat, Jakarta,” terang Insan, disela-sela kegiatan lomba, di Lanud Astra Ksetra. Nantinya, lanjut pria yang juga komandan lapangan udara (Danlanud) Astra Ksetra itu, para atlet yang mengikuti Kejurnas, akan mendapat kredit poin sesuai dengan tingkatan keterampilan mereka. ”Sehingga nantinya, akan menjadi penilaian untuk mengikuti Asean Beach Game,” jelasnya.

Sedangkan Seri I dan Seri II Kejurnas Paramotor sebelumnya, digelar di DI Yogyakarta. Jelang Kejurnas Seri III kali ini, terus Insan, Lanud Astra Ksetra Tulangbawang telah dikunjungi, untuk dilakukan survei awal lokasi Kejurnas. Lanud Astra Ksetra dinilai ideal untuk menggelar Kejurnas, karena lokasi untuk take off dan landing-nya dinilai baik. Kondisi tersebut membuat para pilot dapat bebas bermanuver. (dan/wdi/rus)

Peserta Kejurnas Paramotor Seri III:
Nama Atlet                    Asal
Bambang                    Jawa Timur
Thomas                      Jawa Tengah
Agung                        Jawa Timur
Dikma                        DKI Jakarta
Ferry                          Banten
Asep Rusnadi            Jawa Barat
Edwin Udzir              Lampung
Muhammad Akbar    Jawa Timur
Ali Sukoco                Jawa Timur
Asgaf                        Sulawesi Tengah

Read More »
1:47 AM | 0 komentar

Satu Kecamatan, Satu Damkar

MESUJI – Idealnya, untuk satu kecamatan dibutuhkan satu armada mobil pemadam kebakaran (Damkar). Itu dikarenakan jarak tempuh serta kondisi jalan di Kabupaten Mesuji yang rusak berat, sehingga menyulitkan mobil Damkar jika hendak melintasinya. Sementara, di Kabupaten Mesuji terdapat tujuh kecamatan. Sedangkan saat ini armada Damkar yang ada hanya satu unit.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD- PK) Kabupaten Mesuji Ir. Huminsa Lubis, saat dikonfirmasi Radar Tuba, kemarin (24/2). “Saat kejadian kebakaran, armada Damkar kita pasti terlambat datang,” ungkap Lubis, sapaan akrabnya. Menurut dia, tahun ini piohaknya telah mengajukan satu unit 1 mobil Damkar. “Kendati demikian, masih belum cukup. Minimal Pemkab Mesuji memiliki 5 unit Damkar,” jelasnya. Ditambahkan, 5 unit Damkar tersebut akan melayani tujuh kecamatan se-Kabupaten Mesuji, dikarenakan faktor jarak tempuh serta kondisi jalan yang sangat memprihatinkan.

Di sisi lain, Lubis mengimbau kepada masyarakat, jika terjadi kebakaran dapat menghubungi nomor 082181018899 atau melalui radio handy talkie (HT) dengan jalur frekuensi 014323 Hz. “Ini agar masyarakat dapat mudah menghubungi BPBD Mesuji, bila terjadi musibah kebakaran,” terangnya.

Namun, Lubis berharap, dalam memberikan informasi ke BPBD Mesuji, masyarakat jangan berdusta atau mempermainkan pihaknya. Selain itu, dia juga mengimbau kepada camat, kakam, maupun media massa, untuk dapat memberikan informasi. “Kami sangat berharap agar masyarakat ikut membantu. Selain memberikan informasi, diharapkan dapat mengantisipasi hal-hal yang bisa memicu terjadinya kebakaran,” pinta Lubis. (san/rus)

Read More »
1:40 AM | 0 komentar