Wednesday, January 4, 2012

Tiga Tahun Penjara untuk Mantan Kepala BPN Tuba

BANDARLAMPUNG – Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulangbawang (Tuba) Syukri Hidayat hanya bisa tertunduk lesu saat hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Lampung menghadiahinya vonis tiga tahun penjara di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang kemarin.
 
Selain hukuman penjara, Syukri juga diharuskan membayar denda Rp150 juta subsider 4 bulan penjara. Hukuman ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Gustina, S.H. dan Dolly, S.H. yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan enam tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.
 
Ketua majelis hakim Ida Ratnawati, S.H. menyatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tipikor pengadaan proyek nasional agraria (Prona) sertifikat tanah sehingga menyebabkan masyarakat merugi sebesar Rp1,6 miliar. Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 12 Huruf e UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor. 

Menanggapi vonis ini, Syukri melalui penasihat hukumnya, Pitriyadi, S.H., langsung mengajukan banding. Sementara, JPU menyatakan pikir-pikir.
 
Diketahui, pada 2008 tujuh kampung di Tuba mendapat alokasi prona Rp2,52 miliar dari APBN. Masing-masing, Kampung Makartitama dan Setiatama, Kecamatan Gedongaji Baru; Kampung Fajarbaru (Pancajaya); Kampung Sumberagung (Rawapitu); Kampung Bujukagung (Banjarmargo); Kampung Trirejomulyo (Penawartama); dan Kampung Indraloka I (Waykenanga).
 
Selaku kepala BPN Tuba, Sukri telah melakukan pungutan uang pengurusan sertifikat transmigrasi. Kegiatan tersebut terdiri atas penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengukuran bidang/tugu orde empat, penetapan hak, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat. Padahal yang tidak dibiayai dalam DIPA Prona atau dibiayai sendiri masing-masing pemohon hanya BPHTB atau pajak penghasilan (PPh.). (esa/fik)
Share this article now on :