Tuesday, January 31, 2012

ALBAR DITUNTUT MUNDUR!

KOMPAK: Ketua PWI Cabang Lampung Supriyadi Alfian (tengah) didampingi kandidat Ketua PWI Perwakilan Tulangbawang, yang juga General Manager Radar Tuba Helmi Jaya (kiri/memegang megaphone), berjabat tangan, usai menerima surat resmi laporan dari Segan Petrus Simanjuntak (kanan). FOTO: RADAR GRUP

BANDARLAMPUNG – Mulutmu Harimaumu. Ujar-ujar ini nampaknya dialami Penjabat (Pj.) Bupati Mesuji Albar Hasan Tanjung. Akibat tak bisa menjaga kata-kata yang keluar dari mulutnya, orang nomor satu di Kabupaten Mesuji itu dituntut mundur. Desakan itu datang dari kalangan jurnalis berbagai media dan organisasi pers kabupaten/kota se-Lampung.

Kemarin, ratusan wartawan yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Lampung (AJL) berunjuk rasa menuntut Albar Hasan Tanjung dicopot, karena telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Segan Petrus Simanjuntak, wartawan Radar Lampung (grup Radar Tuba) Biro Mesuji.

"Pelecehan terhadap profesi jurnalis saat ini masih saja terus terjadi di Lampung. Bahkan pada awal tahun 2012 sudah terjadi lagi. Ironisnya yang melakukan adalah seorang pejabat," ujar Koordinator Aksi Solidaritas, Taufik Wijaya, di sela-sela unjuk rasa di Kantor Gubernur Lampung, Senin (30/1). Sebelumnya mereka berkumpul dan berorasi di Tugu Adipura.

Menurut Taufik, jurnalis itu bukan binatang dan teroris, sehingga tidak perlu dicaci-maki dengan kata-kata tidak menyenangkan. Apalagi caci-maki itu dilontarkan seorang pejabat. "Penjabat Bupati Mesuji tersebut telah melakukan penghinaan terhadap profesi jurnalis saat melakukan peliputan di daerah itu," katanya di sela-sela aksi yang diikuti anggota PWI dan AJI setempat.

Hal tersebut, lanjut dia, terkait isi pemberitaan di Radar Lampung edisi Jumat, 27 Januari 2012 bertajuk ‘Dua Kubu Gelar Demo’, berisi aksi massa yang menuntut percepatan pelantikan bupati dan wakil bupati Mesuji terpilih Khamamik –Ismail Ishak. "Pemberitaan tersebut sudah sesuai dengan fakta di lapangan, bahkan bukti rekaman dan foto dari aksi itu juga ada, sehingga tidak benar kalau dikatakan tidak sesuai fakta," kata Petrus Segan Simanjuntak, wartawan yang merasa telah dilecehkan tersebut.

Ia menambahkan, kalau memang tidak benar dan memiliki fakta sendiri, maka ia mempersilakan yang bersangkutan untuk mengajukan hak jawab karena prosedurnya sudah ada dan tidak main kasar, apalagi pelakunya seorang pejabat. "Kami akan melanjutkan kasus ini ke pihak kepolisian karena pihak Pemprov Lampung baru akan menindaklanjutinya," ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung, Wakos, menyesalkan di era reformasi masih saja terjadi perlakukan yang tidak menyenangkan kepada jurnalis. "Pemerintah sudah menetapkan dalam UU mengenai kebebasan pers, namun oknum-oknum itu sediri yang telah melakukan pelanggaran sehingga harus ditindak tegas," ujarnya.

Ia menambahkan, selama seluruh pemberitaan yang dilakukan sudah sesuai fakta di lapangan, tentunya tidak bisa dikatakan telah menyalahi aturan, bahkan apabila terdapat narasumber yang tidak berkenan dengan pemberitaan tersebut dapat mengajukan hak jawab.

"Jadi, tidak perlu melontarkan kata-kata buruk hingga 'isi kebun binatang' terucap semua. Kami kira tidak sepantasnya seorang Penjabat Bupati melontarkan kata-kata kasar tersebut, maka perlu adanya penyelesaian secara tegas agar tidak terulang," katanya.

Ketua PWI Cabang Lampung Supriyadi Alfian menyayangkan kejadian pelecehan wartawan masih saja terjadi di provinsi ini, padahal kegiatan jurnalis sepenuhnya dilakukan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku. Untuk itu, ia mengharapkan Gubernur Lampung dapat menyikapi hal tersebut, agar tidak ada lagi kasus serupa sehingga mengakibatkan hubungan antara media dan pemerintahan menjadi tidak baik.

"Saya harap pemerintah menyikapi permasalahan ini dengan tegas, bahkan kalau perlu Penjabat Bupati Mesuji dicopot dari jabatannya,"tegasnya. Dengan ditemani para peserta aksi, Segan Petrus Simanjuntak lalu menuju Mapolda Lampung guna melaporkan Pj. Bupati Bupati Mesuji Albar Hasan Tanjung.

Pernyataan Sikap
Saat bersamaan di Tulangbawang (Tulangbawang), puluhan wartawan juga menggelar aksi menuntut agar Pj. Bupati Mesuji segera ditarik dari daerah otonomi baru (DOB) tersebut. Karena tindakan pencaci-makian yang diungkapkan Albar Hasan Tanjung sangat tidak mencerminkan perkataan seorang pejabat. Selain itu, mereka juga meminta agar yang bersangkutan meminta maaf kepada Segan Petrus Simanjuntak secara terbuka, sehingga tercermin bahwa Albar merasa bersalah atas ungkapannya yang sangat tidak pantas tersebut.

“Cacian dan makian tidak mencerminkan pejabat, apalagi pernah mengenyam pendidikan formal. Di terminal pun kami jarang mendengarnya,” ungkap Ketua PWI Tuba, Rusdi Rifai, S.E, sat melakukan orasi di terminal Menggala, Tuba. Aksi dimulai dari kantor PWI Tuba dengan mengendarai sepeda motor serta mobil, mereka langsung menuju Tugu Garuda, Terminal Menggala. Di simpang tiga yang cukup padat arus lalu lintas tersebut, para wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik, harian dan mingguan bergantian menyampaikan orasinya.

Rusdi menilai, mungkin saja gejolak yang terjadi di Mesuji karena sikap pemimpin yang arogan dan cenderung emosional. Meski tidak berimbas secara langsung, namun dukungan masyarakat dalam membangun daerah juga akibat dari sikap pemimpin. “Kalau pemimpinnya mengayomi, bertutur dengan santun, dan cerdas dalam bertindak, tentu tidak akan terjadi. Namun faktanya, arogansi dan sikap keras yang lebih dikedepankan,” ujar Rusdi. 
Sekretaris PWI Tuba, Hairudin mengatakan, sebagai salah satu wadah organisasi kewartawanan, ia berharap agar semua pihak dapat menjadikan permasalahan ini sebagai pelajaran yang sangat berharga demi kemajuan daerah. “Kami yakin, Mesuji tidak butuh pemimpin yang emosional. Mesuji butuh pemimpin yang cerdas. Kami berharap agar Gubernur Lampung menarik Pak Albar,” tandasnya. Mereka juga melakukan aksi teatrikal dengan berpura-pura Pj. Bupati Mesuji saat menelepon Segan.
 
Dari Mesuji, puluhan wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Mesuji, menggelar aksi solidaritas di depan kantor Pemkab Mesuji. Aksi puluhan wartawan Mesuji dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Mereka menuntut Albar diturunkan dari jabatannya. "Karena dia (Albar) tidak pantas memimpin Mesuji. Albar juga harus bertanggungjawab atas pelecehannya kepada profesi wartawan," ujar Ketua PWI Perwakilan Mesuji Juan Santoso Situmeang. Diungkapakan, setiap wartawan yang ditugaskan dilindungi Undang-undang Pers.

"Seharusnya Penjabat Bupati Mesuji Albar Hasan Tanjung tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak terpuji. Bila tidak terima dengan isi pemberitaan, maka dia memiliki hak jawab yang juga disampaikan di media. Bukan dengan kata-kata kotor dan cacian," tandas Juan. Tak hanya itu, Juan juga menuding bila selama kepemimpinan Albar Hasan Tanjung, banyak persoalan yang timbul. Bahkan kasus pelanggaran HAM berat di Mesuji yang terungkap, tidak mampu diselesaikannya. Juga persoalan tanah yang terjadi di Register 45 dan PT. BSMI yang menjadi isu nasional.
     
"Albar selama menjabat tidak memiliki kebijakan apapun. Sebaliknya, banyak persoalan yang timbul,” tukas Juan. “Kami meminta agar Gubernur Lampung mengevaluasi Albar selama memimpin Mesuji," katanya. Juan juga menyangkal perkataan Albar, jika selama ini pers tidak menciptakan suasana kondusif serta tidak ikut andil dalam pembangunan Kabupaten Mesuji.
"Salah besar bila Penjabat Bupati mengatakan bahwa pers tidak ikut berperan dalam membangun Mesuji. Terbentuknya Mesuji ini juga karena pers, karena adanya pemberitaan yang disajikan media, hingga pemekaran Tulangbawanga disetujui, " tandas Juan.

Setelah melakukan orasi, puluhan wartawan yang tergabung PWI Perwakilan Mesuji menyatakan sikap atas tindakan tidak terpuji Penjabat Bupati Mesuji Albar Hasan Tanjung, yang telah melakukan intimidasi terhadap profesi pers yang bertugas di Mesuji. "Pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliput, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, informasi baik bentuk tulisan, suara, gambar data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, dan segala jenis saluran yang tersedia," paparnya.

Terlebih, lanjut dia, pers juga dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalam pasal 4 berbunyi, kemerdekaan pers dijamin hak asasi warga negara, dan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelanggaran penyiaran. Selanjutnya, terus dia, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. “Undang-undang Pers juga diatur dalam pasal 18 UU No 40 Tahun 1999, dimana setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindak pidana berakibat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 yakni dikenakan hukuman 2 tahun penjara,” urainya.
Namun, Pj. Bupati Mesuji enggan menemui pendemo yang hendak memberikan pernyataan sikap kepadanya. Pernyataan sikap itu akhirnya diterima Sekda Mesuji Ruslan. "Ini (pernyataan sikap) saya terima dan akan saya sampaikan kepada Penjabat Bupati Mesuji," ujar Ruslan. Setelah itu, puluhan wartawan yang mendapat pengawalan ketat dari Polres Tuba dan Sat Pol PP membubarkan diri dengan tertib. (rus/hel/fei/san)
Share this article now on :