Tuesday, January 31, 2012

ALBAR DITUNTUT MUNDUR!

KOMPAK: Ketua PWI Cabang Lampung Supriyadi Alfian (tengah) didampingi kandidat Ketua PWI Perwakilan Tulangbawang, yang juga General Manager Radar Tuba Helmi Jaya (kiri/memegang megaphone), berjabat tangan, usai menerima surat resmi laporan dari Segan Petrus Simanjuntak (kanan). FOTO: RADAR GRUP

BANDARLAMPUNG – Mulutmu Harimaumu. Ujar-ujar ini nampaknya dialami Penjabat (Pj.) Bupati Mesuji Albar Hasan Tanjung. Akibat tak bisa menjaga kata-kata yang keluar dari mulutnya, orang nomor satu di Kabupaten Mesuji itu dituntut mundur. Desakan itu datang dari kalangan jurnalis berbagai media dan organisasi pers kabupaten/kota se-Lampung.

Kemarin, ratusan wartawan yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Lampung (AJL) berunjuk rasa menuntut Albar Hasan Tanjung dicopot, karena telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Segan Petrus Simanjuntak, wartawan Radar Lampung (grup Radar Tuba) Biro Mesuji.

"Pelecehan terhadap profesi jurnalis saat ini masih saja terus terjadi di Lampung. Bahkan pada awal tahun 2012 sudah terjadi lagi. Ironisnya yang melakukan adalah seorang pejabat," ujar Koordinator Aksi Solidaritas, Taufik Wijaya, di sela-sela unjuk rasa di Kantor Gubernur Lampung, Senin (30/1). Sebelumnya mereka berkumpul dan berorasi di Tugu Adipura.

Menurut Taufik, jurnalis itu bukan binatang dan teroris, sehingga tidak perlu dicaci-maki dengan kata-kata tidak menyenangkan. Apalagi caci-maki itu dilontarkan seorang pejabat. "Penjabat Bupati Mesuji tersebut telah melakukan penghinaan terhadap profesi jurnalis saat melakukan peliputan di daerah itu," katanya di sela-sela aksi yang diikuti anggota PWI dan AJI setempat.

Hal tersebut, lanjut dia, terkait isi pemberitaan di Radar Lampung edisi Jumat, 27 Januari 2012 bertajuk ‘Dua Kubu Gelar Demo’, berisi aksi massa yang menuntut percepatan pelantikan bupati dan wakil bupati Mesuji terpilih Khamamik –Ismail Ishak. "Pemberitaan tersebut sudah sesuai dengan fakta di lapangan, bahkan bukti rekaman dan foto dari aksi itu juga ada, sehingga tidak benar kalau dikatakan tidak sesuai fakta," kata Petrus Segan Simanjuntak, wartawan yang merasa telah dilecehkan tersebut.

Ia menambahkan, kalau memang tidak benar dan memiliki fakta sendiri, maka ia mempersilakan yang bersangkutan untuk mengajukan hak jawab karena prosedurnya sudah ada dan tidak main kasar, apalagi pelakunya seorang pejabat. "Kami akan melanjutkan kasus ini ke pihak kepolisian karena pihak Pemprov Lampung baru akan menindaklanjutinya," ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung, Wakos, menyesalkan di era reformasi masih saja terjadi perlakukan yang tidak menyenangkan kepada jurnalis. "Pemerintah sudah menetapkan dalam UU mengenai kebebasan pers, namun oknum-oknum itu sediri yang telah melakukan pelanggaran sehingga harus ditindak tegas," ujarnya.

Ia menambahkan, selama seluruh pemberitaan yang dilakukan sudah sesuai fakta di lapangan, tentunya tidak bisa dikatakan telah menyalahi aturan, bahkan apabila terdapat narasumber yang tidak berkenan dengan pemberitaan tersebut dapat mengajukan hak jawab.

"Jadi, tidak perlu melontarkan kata-kata buruk hingga 'isi kebun binatang' terucap semua. Kami kira tidak sepantasnya seorang Penjabat Bupati melontarkan kata-kata kasar tersebut, maka perlu adanya penyelesaian secara tegas agar tidak terulang," katanya.

Ketua PWI Cabang Lampung Supriyadi Alfian menyayangkan kejadian pelecehan wartawan masih saja terjadi di provinsi ini, padahal kegiatan jurnalis sepenuhnya dilakukan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku. Untuk itu, ia mengharapkan Gubernur Lampung dapat menyikapi hal tersebut, agar tidak ada lagi kasus serupa sehingga mengakibatkan hubungan antara media dan pemerintahan menjadi tidak baik.

"Saya harap pemerintah menyikapi permasalahan ini dengan tegas, bahkan kalau perlu Penjabat Bupati Mesuji dicopot dari jabatannya,"tegasnya. Dengan ditemani para peserta aksi, Segan Petrus Simanjuntak lalu menuju Mapolda Lampung guna melaporkan Pj. Bupati Bupati Mesuji Albar Hasan Tanjung.

Pernyataan Sikap
Saat bersamaan di Tulangbawang (Tulangbawang), puluhan wartawan juga menggelar aksi menuntut agar Pj. Bupati Mesuji segera ditarik dari daerah otonomi baru (DOB) tersebut. Karena tindakan pencaci-makian yang diungkapkan Albar Hasan Tanjung sangat tidak mencerminkan perkataan seorang pejabat. Selain itu, mereka juga meminta agar yang bersangkutan meminta maaf kepada Segan Petrus Simanjuntak secara terbuka, sehingga tercermin bahwa Albar merasa bersalah atas ungkapannya yang sangat tidak pantas tersebut.

“Cacian dan makian tidak mencerminkan pejabat, apalagi pernah mengenyam pendidikan formal. Di terminal pun kami jarang mendengarnya,” ungkap Ketua PWI Tuba, Rusdi Rifai, S.E, sat melakukan orasi di terminal Menggala, Tuba. Aksi dimulai dari kantor PWI Tuba dengan mengendarai sepeda motor serta mobil, mereka langsung menuju Tugu Garuda, Terminal Menggala. Di simpang tiga yang cukup padat arus lalu lintas tersebut, para wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik, harian dan mingguan bergantian menyampaikan orasinya.

Rusdi menilai, mungkin saja gejolak yang terjadi di Mesuji karena sikap pemimpin yang arogan dan cenderung emosional. Meski tidak berimbas secara langsung, namun dukungan masyarakat dalam membangun daerah juga akibat dari sikap pemimpin. “Kalau pemimpinnya mengayomi, bertutur dengan santun, dan cerdas dalam bertindak, tentu tidak akan terjadi. Namun faktanya, arogansi dan sikap keras yang lebih dikedepankan,” ujar Rusdi. 
Sekretaris PWI Tuba, Hairudin mengatakan, sebagai salah satu wadah organisasi kewartawanan, ia berharap agar semua pihak dapat menjadikan permasalahan ini sebagai pelajaran yang sangat berharga demi kemajuan daerah. “Kami yakin, Mesuji tidak butuh pemimpin yang emosional. Mesuji butuh pemimpin yang cerdas. Kami berharap agar Gubernur Lampung menarik Pak Albar,” tandasnya. Mereka juga melakukan aksi teatrikal dengan berpura-pura Pj. Bupati Mesuji saat menelepon Segan.
 
Dari Mesuji, puluhan wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Mesuji, menggelar aksi solidaritas di depan kantor Pemkab Mesuji. Aksi puluhan wartawan Mesuji dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Mereka menuntut Albar diturunkan dari jabatannya. "Karena dia (Albar) tidak pantas memimpin Mesuji. Albar juga harus bertanggungjawab atas pelecehannya kepada profesi wartawan," ujar Ketua PWI Perwakilan Mesuji Juan Santoso Situmeang. Diungkapakan, setiap wartawan yang ditugaskan dilindungi Undang-undang Pers.

"Seharusnya Penjabat Bupati Mesuji Albar Hasan Tanjung tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak terpuji. Bila tidak terima dengan isi pemberitaan, maka dia memiliki hak jawab yang juga disampaikan di media. Bukan dengan kata-kata kotor dan cacian," tandas Juan. Tak hanya itu, Juan juga menuding bila selama kepemimpinan Albar Hasan Tanjung, banyak persoalan yang timbul. Bahkan kasus pelanggaran HAM berat di Mesuji yang terungkap, tidak mampu diselesaikannya. Juga persoalan tanah yang terjadi di Register 45 dan PT. BSMI yang menjadi isu nasional.
     
"Albar selama menjabat tidak memiliki kebijakan apapun. Sebaliknya, banyak persoalan yang timbul,” tukas Juan. “Kami meminta agar Gubernur Lampung mengevaluasi Albar selama memimpin Mesuji," katanya. Juan juga menyangkal perkataan Albar, jika selama ini pers tidak menciptakan suasana kondusif serta tidak ikut andil dalam pembangunan Kabupaten Mesuji.
"Salah besar bila Penjabat Bupati mengatakan bahwa pers tidak ikut berperan dalam membangun Mesuji. Terbentuknya Mesuji ini juga karena pers, karena adanya pemberitaan yang disajikan media, hingga pemekaran Tulangbawanga disetujui, " tandas Juan.

Setelah melakukan orasi, puluhan wartawan yang tergabung PWI Perwakilan Mesuji menyatakan sikap atas tindakan tidak terpuji Penjabat Bupati Mesuji Albar Hasan Tanjung, yang telah melakukan intimidasi terhadap profesi pers yang bertugas di Mesuji. "Pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliput, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, informasi baik bentuk tulisan, suara, gambar data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, dan segala jenis saluran yang tersedia," paparnya.

Terlebih, lanjut dia, pers juga dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalam pasal 4 berbunyi, kemerdekaan pers dijamin hak asasi warga negara, dan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelanggaran penyiaran. Selanjutnya, terus dia, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. “Undang-undang Pers juga diatur dalam pasal 18 UU No 40 Tahun 1999, dimana setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindak pidana berakibat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 yakni dikenakan hukuman 2 tahun penjara,” urainya.
Namun, Pj. Bupati Mesuji enggan menemui pendemo yang hendak memberikan pernyataan sikap kepadanya. Pernyataan sikap itu akhirnya diterima Sekda Mesuji Ruslan. "Ini (pernyataan sikap) saya terima dan akan saya sampaikan kepada Penjabat Bupati Mesuji," ujar Ruslan. Setelah itu, puluhan wartawan yang mendapat pengawalan ketat dari Polres Tuba dan Sat Pol PP membubarkan diri dengan tertib. (rus/hel/fei/san)

Read More »
3:17 PM | 0 komentar

Proyek Rp9 Miliar Amburadul

ilustrasi
MESUJI - Proyek pembangunan normalisasi saluran primer sekunder dari Desa Sp 9 Tirtalaga hingga Desa P 10 A, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji yang dikerjakan PT. Mutiara Bintang bermasalah. Tanggul yang berada di lokasi proyek tersebut longsor hingga menyebabkan air meluap dan menggenangi areal persawahan milik warga.
 
Hal itu seperti diungkapkan Saiful, warga Sp9 - Sp 10 A Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji. “Warga tidak terima dengan pembangunan normalisasi saluran primer sekunder yang dikerjakan PT. Mutiara Bintang Selatan, dengan Ketua Pelaksana Sony,” papar Saiful, saat ditemui Radar Tuba, kemarin.
 
Dijelaskan, prioyek pembangunan saluran normalisasi air primer dan sekunder tersebut, yang dibangun mulai dari Desa SP 9 Tirtalaga sampai dengan Desa Sp 10 A, itu menggunakan anggaran sebesar Rp9 miliar. “Sumber dananya berasal dari dana percepatan infrastruktur daerah tahun 2011,” terang Saiful.
 
Pria itu mengungkapkan jika pembangunan proyek tersebut terkesan asal-asalan sehingga hasilnya menjadi amburadul. Dia menyrankan agar proyek tesebut diperiksa pelaksanaannya oleh dinas/instansi terkait. “Sebab, akibat proyek yang asal-asalan tersebut mengakibatkan tanggul longsor, hingga akhirnya saluran air primer menjadi dangkal, parit gendong (menampung air yang menggenangi pemukiman dan sawah) tidak dicuci oleh pelaksana sama sekali. Akibatnya rumput menutupi saluran,” ungkap Saiful.
 
Menurut dia, tanggul yang seharusnya terbuat dari gunungan lumpur, namun oleh pelaksana proyek dibuat dengan menggunakan timbunan batang pisang. Diduga hal ini dilakukan untuk mengurangi estimasi biaya pelaksanaan, demi keuntungan pribadi sang pelaksana proyek, sehingga terjadi kelongsoran. “Kesan pengerjaan proyek ini dikerjakan secara sal-asalan sangat kentara. Imbasnya, warga yang menanggung dan menderita kerugian,” tukasnya. Pasalnya, sawah warga tergenang air. 

“Otomatis sawah tidak bias digunakan untuk bercocok tanam, terbengkalai dan tak berguna.” ujarnya.
Sementara, ketua pelaksana proyek normalisasi saluran primer skunder sepanjang Desa Sp 9 Tirtalaga hingga Desa P 10 A, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Sony, dari PT. Mutiara Bintang, belum bisa dihubungi. (pen/rus)

Read More »
3:07 PM | 0 komentar

Kirnali Pendaftar Terakhir PDIP Tuba Resmi Tutup Pendaftaran

MENGGALA –Asisten I Pemkab Tulangbawang (Tuba) Kirnali M. Yus nampaknya tertarik turut meramaikan bursa Pilkada Tuba September mendatang. Kemarin, Kirnali resmi mengembalikan formulir pendaftaran di secretariat Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Tuba.


Pendaftaran Kirnali sebagai Cawabup Tulangbawang merupakan pendaftar terakhir untuk partai banteng bermoncong putih. Sebab masa pendaftaran di DPC PDI-P telah ditutup. ”Pak Kirnali orang terakhir yang mendaftarkan diri, sebab PDIP sudah menutup pendaftaran pada hari ini (kemarin),” jelas Hery Koko.

Dengan demikian Cabup dan Cawabup asal PDI-P telah cukup. Adapun tujuh bakal calon bupati yaitu Winarti, Dedi Afrizal, AA Syofandi, Ferdi Gunsan, Ir Hanan A. Rozak, Agus Mardiharono dan Hotman Atiek. Sementara untuk pendaftar calon wakil bupati, sebanyak empat orang yaitu Heri Koko, Heri Wardoyo, Edi Saputra, dan Kirnali M.Yus. “Keseluruhan nama yang telah mendaftar dan belum mengembalikan formulir pendaftaran, akan ditunggu untuk mengembalikan formulir pendaftaran ke DPC PDIP Tulangbawang pada 7 Februari mendatang,” terangnya.

Pada 9 – 16 Februari, lanjut dia, akan dilakukan verifikasi calon untuk local. Pengiriman berkas ke DPD PDIP Provinsi Lampung jatuh pada 16 Februari mendatang. “Untuk Cawabup, sudah cukup karena saat ini telah ada empat nama yang bakal diusulkan, guna mendapatkan restu dari DPD dan DPP. Jadi untuk hari ini (kemarin) penutupan pendaftaran,” pungkas Heri Koko.

Dibandingkan pada pembukaan pendaftaran tahap pertama lalu, minat bakal calon kepala daerah (Balonkada) Tulangbawang (Tuba), yang mendaftar di DPC PDIP Tuba pada tahap kedua kali ini nampaknya menurun drastis.       
 
“Sejak dibukanya pendaftaran tahap kedua 24 hingga 30 Januari ini, baru satu bakal calon yang mengambil formulir pendaftaran,” ungkap Ketua Panitia Pendaftaran Bupati dan wakil Bupati Tuba Sopi’i kepada Radar Tuba. Dijelaskan, satu Balonkada yang mendaftar itu yakni Kadek Suwartika, yang saat ini menjabat Ketua DPC PDIP Tuba.   
 
"Beliau (Kadek Suwartika) mengambil formulir pada Jum’at (27/1) pekan lalu,” terangnya. Namun demikian, lanjut dia, hingga kemarin, formulir pendaftaran tersebut belum dikembalikan. “Akan kita tunggu sampai besok (hari ini), apakah beliau akan mengembalikan berkas formulir dan resmi mendaftarkan diri atau tidak,” tukas Sope’i. Mengingat hari ini, 30 Januari 2012 merupakan hari terakhir pembukaan penjaringan bakal calon tahap kedua yang dilakukan DPC PDIP Tuba. “Pada saat mengambil formulir, beliau (Kadek Suwartika) mendaftar sebagai Balon Wakil Bupati,” ungkap Sope’i.       
 
Sementara, Yusril Hakim Yohansyah yang pada pembukaan penjaringan calon tahap pertama tidak sempat mengembalikan berkas formulir, akibat telah ditutupnya waktu pendaftaran karena salah persepsi, hingga dibukanya kembali pendaftaran tahap kedua,  belum juga mengembalikan berkas formulir, serta tidak ada kabar beritanya.
   
"Kita tunggu sampai besok (hari ini). Mungkin Kadek Suwartika dan Yusril Hakim akan mengembalikan berkas formulir, sehingga lengkap dan memenuhi minimal 4 pasang calon," kata Sope’i.
      
Namun jika tidak ada lagi bakal calon yang mendaftar di DPC PDIP Tuba, menurut dia, maka pihak DPC PDIP Tuba akan melakukan verifikasi berkas kelengkapan bakal calon yang sudah ada saat ini. “Nantinya akan diteruskan ke DPD PDIP Provinsi Lampung, untuk selanjutnya dilakukan survei bakal calon bupati dan wakil bupati, yang dilakukan lembaga survey yang ditunjuk PDIP,” tutur Sope’i. (san/dan/rus)

Read More »
3:02 PM | 0 komentar

Hantam Mobil Parkir, Dua Tewas

ilustrasi

TULANGBAWANG TENGAH –
Akibat sepeda motor yang dikendarainya menabrak mobil yang sedang diparkir, dua pria meregang nyawa. Pandi (40) dan Yoga (14) warga Banyuwangi Kampung Panaraganjaya Indah, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Tulangbawang Barat (Tuba Barat) tewas seketika di tempat kejadian perkara (TKP). Kedua korban mengalami luka cukup parah di bagian kepala, serta patah di bagian leher.
 
"Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, barang bukti berapa satu unit sepeda motor Yamaha Vega R milik korban dan mobil Daihatsu pick up bermuatan karet, yang dikemudikan Andi (23), warga Kecamatan Menggala, Tulangbawang kita amankan di Unit Laka," terang Kapolpos Kalimiring Bripka Sukiman, S.H kepada Radar Tuba kemarin.

Menurut dia, kronologis peristiwa laka lantas ini ada dua versi. Pertama, sepeda motor Yamaha Vega R yang dikendarai korban, menabrak mobil Daihatsu pick up yang sedang diparkir di pinggir jalan, di Kampung Tirtakencana atau sekitar beberapa meter dari kantor Polsek TbT, kemarin. “Diperkirakan sepeda motor yang datang dari arah Kampung Pulungkencana ini melaju dengan kecepatan tinggi. Karena kondisi jalan licin akibat hujan, motor terpeleset dan menabrak mobil muatan karet yang sedang diparkir di pinggir jalan,” tutur Sukiman.
 
Sedangkan versi kedua, lanjut dia, diduga sepeda motor yang dikendarai kedua korban ini nyaris bersenggolan dengan sepeda motor lainnya,  yang berada di depannya. Karena berupaya menghindari sepeda motor tersebut, sepeda motor yang dikemudikan korban menabrak mobil yang sedang parkir di pinggir jalan. “Namun saat kita (Polisi) tiba di TKP, sepeda motor yang diduga bersenggolan dengan sepeda motor korban, telah pergi," ujarnya.   
  
Dijelaskan, selama Januari 2012 ini, telah terjadi enam kasus lakalantas yang terdata di kepolisian setempat. Dari enam kasus tersebut, tiga kasus di antaranya korban meninggal dunia dan tiga kasus lainnya korban luka ringan dan luka serius. "Faktor utama penyebab tingginya angka lakalantas ini disebabkan ruas jalan yang empit, kelalaian (human error) karena tidak mentaati aturan lalu lintas dan kebut-kebutan di jalan," ungkap Sukiman. 
 
Biasanya, sambung dia, kejadian yang sangat fatal akibat pengendara tidak mengenakan helm, karena rata-rata korban tewas akibat mengalami luka serius di bagian kepala yang tidak memakai helm. "Untuk itu, kami selalu mengimbau kepada masyarakat, agar dapat mentaati peraturan lalu lintas yang ada. Salah satunya dengan cara mengenakan helm,” imbau Sukiman. Dengan demikian, jumlah korban jiwa dalam peristiwa lakalantas, dapat diminimalisir. Dia juga mengingatkan untuk selalu berdoa, ketika hendak berkendara maupun saat telah berada di atas kendaraan. “Dengan demikian, mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan," tutur Sukiman. (gus/rus)

Read More »
2:58 PM | 0 komentar

Terkait Pembakaran Mapolsek Gedungaji Polres Tuba: Proses Hukum Jalan Terus

Mapolsek Gedungaji yang dibakar warga

MENGGALA - Pihak Polres Tulangbawang bergeming. Pihak polres memastikan pemeriksaan jalan terus terkait ricuh pembakaran Mapolsek Gedungaji.

Kepastian itu dikemukakan Kapolres Tuba AKBP Shobarmen kemarin (30/1). "Sementara proses sedang berjalan termasuk pemeriksaan saksi-saksi," katanya. Proses hukum masih berkutat pada pemeriksaan saksi. Dan disisi lain, proses pemeriksaan atas dua anggota polisi juga jalan terus.

Sementara itu terpisah, DPRD Tulangbawang juga mulai mengambil sikap terkait adanya pembakaran Mapolsek Gedungaji beberapa waktu lalu. Dewan juga berencana mengundang pihak Polres untuk didengarkan keterangannya terkait persoalan tersebut.

Dikatakan Ketua Komisi A Hendriwansyah, rencana mendengarkan keterangan pihak Polres itu direncanakan pada pekan ini. "Insyallah Jumat," kata kader PAN Tuba itu kemarin.

Terkait pembakaran Mapolsek Gedungaji dan penembakan warga Donny Bin Hambali (25), Lampung Police Watch juga angkat bicara.

Ketua LPW MD Rizani menyatakan, pengusutan atas penembakan donny harus dilakukan. Dan menurutnya, jika memang anggota dinyatakan bersalah maka atasan pun harus bertanggungjawab. Karena menurutnya, anggota polisi yang ada di lapangan tentu tak lepas dari pengawasan melekat pimpinannya.

Diketahui, beberapa waktu lalu sekelompok orang membakar Mapolsek Gedungaji. Amuk massa itu dipicu oleh tewasnya Donny, warga Desa Penawar Gedungaji diperkebunan sawit. Donny tewas dengan luka tembak ditubuhnya. Pasca pembakaran mapolsek, saat ini warga berencana membangun mapolsek secara swadaya. (wdi/rus)

Read More »
2:53 PM | 0 komentar

Monday, January 30, 2012

Terkait Pembakaran Mapolsek Gedungaji Atasan Juga Harus Bertanggungjawab!

MENGGALA – Peristiwa penembakan yang menewaskan warga, diduga dilakukan oknum anggota kepolisian sektor Gedungaji, Tulangbawang, hingga berbuntut pembakaran Mapolsek setempat, menuai kritikan. Seperti dari pengamat kepolisian Lampung Police Watch (LPW). Bahkan LPW mendesak dua tingkat atasan pelaku harus dicopot dari jabatannya.
“Jika terbukti bersalah, tidak hanya oknum polisi yang melakukan penembakan saja yang harus dihukum,” tukas MD Rizani, Ketua LPW, kemarin (29/1). Tetapi, lanjut dia, ketika bawahan bersalah, dua tingkat atasannya yakni Kanitreskrim dan Kapolsek, harus dicopot dari jabatannya. “Kapolsek juga harus dicopot dari jabatannya. Tak bisa hanya anggota saja yang dihukum. Karena jelas, fungsi pengawasan melekat (waskat) dari pimpinan terbukti tidak berjalan. Artinya, jangan bolak-balik mengorbankan teman-teman saja,” sergah Rizani. Pasalnya, menurut Rizani, polisi yang bertugas di lapangan sudah tentu dalam penugasan atasan.
Sebenarnya, lanjut dia, dalam kasus dugaan penembakan yang berujung dibakarnya Mapolsek Gedungaji, ada yang tidak beres dalam sistem kepolisian. “Itu bukan salah oknum, tapi sistemnya. Masak, (korban Donny) habis ditembak nggak dicari. Pemburu hewan saja kalau habis menembak buruannya dan dirasa kena, pasti akan dicari,” tukas Rizani.
Diungkapkan, di wilayah hukum Polres Tuba, dugaan penembakan yang diduga dilakukan oknum polisi, bukan kasus yang pertama kali terjadi. “Terakhir (penembakan) terjadi di Dayamurni (Tuba Barat). Kalau itu Provost terang-terangan (menembak),” ujar Rizani. Idealnya, menurut dia, harus ada perombakan total mulai dari level Polres Tuba. “Sejak dulu LPW mendesak agar di setiap markas polisi ada lapangan tembak,” jelasnya. 

Hal itu dimaksudkan agar polisi dapat berlatih menembak guna melumpuhkan pelaku kejahatan. Di sisi lain, dengan adanya peristiwa yang berujung pada pembakaran Mapolsek Gedungaji, dikarenakan tidak berjalannya sosialisasi kesadaran hukum di masyarakat Tuba. “Padahal, anggaran untuk itu (sosialisasi) sudah tersedia di Pemkab dan kepolisian.

Seperti diberitakan, markas kepolisian sektor (Mapolsek) Gedungaji, yang terletak di Jalan Lintas Rawapitu, Kecamatan Gedungaji, Tulangbawang sekira pukul 9.00 WIB, Rabu (25/1) lalu dibakar massa.. Itu dipicu tewasnya Donny bin Hambali (25), warga Kampung Penawar, Kecamatan Gedungaji, Tulangbawang, yang diduga ditembak anggota Polsek setempat. Akibatnya, kantor polisi yang dibangun berkat swadaya masyarakat setempat, habis dilalap api. Bahkan satu unit mobil Patroli serta enam unit sepeda motor yang ada di lokasi, juga ikut hangus dilalap si jago merah.
Wakapolda Lampung Kombes Rusman, saat meninjau lokasi Mapolsek Gedungaji, Kamis (26/1) lalu memastikan, proses hukum terkait peristiwa pembakaran Mapolsek Gedungaji, akan terus berjalan. Proses hukum tersebut dilakukan di internal kepolisian, maupun terkait pelaku pengrusakan Mapolsek.
“Anggota polisi yang terbukti bersalah, akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Demikian pula dengan masyarakat yang melakukan pengrusakan serta pembakaran Mapolsek Gedungaji, akan diproses hukum. Harus berimbang,” tegas Rusman. Untuk penanganan internal Polri, akan dilakukan Bidpropam Polres Tulangbawang. “Saat ini masih dilakukan pemeriksaan dan dilakukan pendalaman oleh Propam,” jelas Rusman. (wdi/rus)

Read More »
9:53 AM | 0 komentar

Mance Resmi Nakhodai PAN Lampung Kondusif Hingga Tingkat Ranting


BANDARLAMPUNG - Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Provinsi Lampung mendukung sepenuhnya Ketua Umum PAN Hatta Rajasa sebagai calon presiden (Capres) pada pemilihan presiden (Pilpres) yang akan datang.
"Hatta Rajasa merupakan sosok yang tangguh, cerdas, dan terbukti membuat ekonomi Indonesia lebih baik. Bahkan diakui di dunia internasional," papar Ketua DPW PAN Lampung, Abdurrahman S Natamenggala, usai pelantikan pengurus DPD PAN Lampung, di GOR Saburai Bandarlampung, Sabtu (28/1).
Menurut Mance – sapaan akrab pria yang juga Bupati Tulangbawang itu -  kemenangan Ketua Umum DPP PAN sebagai presiden, nantinya akan melanjutkan kepemimpinan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono, serta akan membawa perubahan yang lebih baik lagi. “PAN di Lampung dalam kondisi kondusif,” tegas Mance. Hal itu, lanjut dia, ditandai dengan berbagai macam kegiatan sosial yang dilakukan untuk masyarakat dan selalu melibatkan pengurus Muhammadiyah di Lampung. “Struktur kepengurusan PAN di Lampung sudah mencapai tingkat ranting,” jelas Mance.
Sementara Ketua Umum DPP PAN, Hatta Rajasa dalam sambutannya mengatakan bahwa partai berlambang Matahari itu, mendukung karier politik seluruh kader partainya. "Sekjen saat ini, bergerak dari ranting hingga kini menjadi Sekjen. Masih banyak lagi kader lainnya yang bergerak maju dari bawah. Inilah satu bukti bahwa PAN memberi peluang pada semua kadernya untuk maju," ujarnya.
Dia menambahkan, kader-kader PAN di Lampung merupakan kader yang tangguh dan militan. "Saya merasa bersalah, semestinya kedatangan saya di Lampung lebih awal. Tapi meskipun saya terlambat, kader di Lampung masih setia menunggu. Inilah yang membuat saya bangga," ungkap Hatta.
Dijelaskan, logo PAN, Matahari, merupakan satu simbol mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan sendiri. "Tujuan kita adalah mensejahterakan rakyat, dalam hal itu, kita memerlukan kerja keras dan fokus," jelas Hatta.
Hatta berpesan pula kepada para kadernya dalam berpolitik untuk kepentingan rakyat banyak, karena dengan demikian, rakyat se-Indonesia akan sejahtera. "Inilah yang selalu saya ingatkan, bahwa keberadaan kita di partai untuk bekerja memenuhi kepentingan rakyat. Melalui kendaraan partai ini, kita bekerja untuk rakyat," tegas Hatta. (ist/rus)

Read More »
9:45 AM | 0 komentar

Berlian Tihang Tegur Albar

Berlian Tihang
BANDARLAMPUNG - Pihak Pemprov Lampung juga mengecam tindakan yang dilakukan Pj. Bupati Mesuji Albar Hasan Tanjung terhadap jurnalis Radar Lampung, Segan Petrus Simanjuntak.

Sekda Provinsi Lampung Berlian Tihang menegaskan pihaknya telah menegur Albar karena telah bersikap tidak bijaksana sebagai pejabat negara. “ Apalagi, jurnalis itu profesi yang sangat mulia, dan pemberitaan yang ditulis yang bersangkutan (Segan, Red) pun sudah sesuai fakta,” tegasnya.

Namun, sejauh ini, Pemprov Lampung belum menunjukkan siakap tegas terkait pemberian sanksi terhadap Albar. Dia hanya berharap semuanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan hingga klir dan hubungan kedua pihak kembali baik-baik dan harmonis seperti semula.

“Yang pasti kami di pemprov prihatin dan menyayangkan sikap dan perkatakan yang disampaikan saudara Pj. Bupati Mesuji terhadap jurnalis Radar Lampung. Tidak seharusnya ia melakukan hal-hal yang mengarah pada intimidasi dan mengucapkan kata-kata yang kasar begitu,” katanya.

Mengenai teguran pun, katanya kemarin, hanya disampaikan kepada Albar melalui pesan singkat. “Pj bupati Mesuji sudah saya SMS, agar tidak begitu (berkata kotor) lagi dan saya berharap semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik tanpa ke jalur hukum,” tuturnya.

Sementara Puluhan wartawan dari berbagai media massa dan organisasi profesi seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menggelar aksi damai di Tugu Adipura dan dilanjutkan ke kantor gubernur Lampung, Senin (29/1).

“Ini sebagai aksi solidaritas wartawan terhadap pelecehan yang dialami Segan, apalagi pernyataan tidak terpuji ini disampaikan seorang pejabat negara,’’ kata koordinator Lapangan Taufik Wijaya.(tru/dna/dra)

Read More »
9:39 AM | 0 komentar

Elemen Dukung Frans Agung

Frans Agung Mula Putra
TULANGBAWANG - Dukungan kepada Frans Agung Mula Putra untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Tulang Bawang (Tuba) mulai berdatangan. Seperti yang disampaikan pengurus Karang Taruna Griya Perumnas Nuansa Menggala kepada Radar Tuba semalam.

Ketua Karang Taruna Griya Perumnas Nuansa Menggala, Hartawan Nur SB.,SH., mengatakan, dukungan ini dilakukan murni karena melihat perkembangan Kabupaten Tuba yang dipegang DR Abdurachman Sarbini saat ini yang sudah sangat maju pesat dan cukup disegani di Provinsi Lampung.

"Termasuk sebagai  penggagas lahirnya dua kabupaten baru yakni Kabupaten Mesuji dan Tulangbawang Barat. Kepiawaannya dalam bekerja sudah tidak diragukan lagi. Kemampuan tentu akan terlihat di putra sulung beliau (Frans Agung MP, red) saat memimpin Kabupaten Tuba kedepan. Biasanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya," paparnya.

Diungkapkannya, Frans dinilai sudah sangat cakap di dunia kebirokrasian, mengingat dirinya bekerja sebagai aparatur pemerintahan (PNS, red) di Jakarta. " Kita minta masyarakat tidak salah memilih pemimpin. Mari kita berpikir maju. Caranya dengan sama-sama memenangkan Frans sebagai Bupati, karena kalau bukan kita, siapa lagi harapan kita untuk menentukan dan melanjutkan pembangunan di Kabupaten Tuba,"cetusnya.

Masyarakat, papar Hartawan, sudah pasti tahu bukti pembangunan yang telah dilakukan Bupati Tuba DR Abdurachman Sarbini yang juga ayahanda dari Frans. " Infrastruktur dalam berbagai bidang termasuk halnya di bidang Pendidikan dan kesehatan  serta bidang lainnya sudah bisa dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kabupaten Tuba,"ungkapnya.

Karena itu, terus ketua Tim Operasional Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (TOPAN RI) ini, dia telah menghimbau kepada warga khususnya anggoat TOPAN RI secara santun mengajak  masyarakat untuk memilih Frans. " Dia sudah cukup layak terlebih terlahir dari bibit unggul yang sudah teruji,"pungkasnya. (dra)

Read More »
9:31 AM | 0 komentar

Dirut PLN Rekomendasikan Petambak ke Wilayah

Warga saat memindahkan kabel listrik. FOTO: IST.

MENGGALA - Usaha para petambak eks PT Aruna Wiajaya Sakti (AWS) untuk bertemu dengan Direktur Utama PLN (Persero) di Jakarta, menemui kegagalan. Namun demikan, pihak PLN pusat mendisposisikan surat permohonan para petambak kepada General Manager (GM) PLN Wilayah Lampung.

“Dalam waktu dekat, perwakilan petambak akan bertemu dengan GM PLN Lampung,” terang Marhusin, perwakilan petambak Rawajitu Timur, kemarin (29/1). Memang, lanjut dia, pihaknya tidak berhasil bertemu dengan Direktur Utama PLN. “Tetapi surat kita didisposisikan ke Bandarlampung. Dalam satu hingga dua hari mendatang, kita akan menemui GM PLN Wilayah Lampung,” papar Marhusin.


Masih menurut dia, harapan warga agar aliran listrik tetap mengalir ke dalam eks kompleks PT Aruna wijaya Sakti, tidak akan pernah pupus di tengah jalan. “Saat ini, lanjut Marhusin. pemasangan jaringan kabel listrik  yang dilakukan warga secara gotong-royong, telah selesai dilaksanakan. “Kabel-kabel itu sudah dipasang. Hanya tinggal menunggu aliran listriknya saja,” terang dia.

Dijelaskan, kondisi di sekitar kompleks PT. AWS sudah berangsur-angsur normal kembali. Warga telah melakukan aktifitas seperti biasa. “Kami tidak lagi melakukan penjagaan yang terlalu ketat,” tukas Marhusin.

Sebelumnya diketahui, warga di wilayah tersebut menggelar aksi blokir jalan dan memasang kabel dari gerbang menuju ke dalam kompleks PT AWS. Aksi memasang kabel itu dilakukan warga, karena mereka sangat berharap listrik dapat masuk ke dalam kompleks. Bahkan, aksi memasang kabel itu sempat memakan korban, ketika salah seorang warga, Rahmat (42), tersengat aliran listrik dari kabel.

Rahmat nyaris meregang nyawa saat hendak memasang kabel listrik. Menurut informasi yang diperoleh, mantan karyawan PT Aruna Wijaya Sakti (PT AWS) tersebut tengah memasang kabel di keramik tiang pertama dan kedua. Namun saat pemasangan kabel di keramik ketiga, tiba-tiba terdengar suara ledakan.

Akibatnya, warga Kampung Makmur, Kecamatan  Rawajitu Timur, Tulangbawang itu menderita luka bakar dan sempat tergantung di atas tiang jaringan. Setelah dipastikan aman, korban diturunkan dengan menggunakan tali. Rahmat lalu dilarikan ke puskesmas Rawajitu Selatan. Setelah mendapat pertolongan pertama, korban dirujuk ke RS Griya Medika, Unit II Tulangbawang.

Karena keterbatasan peralatan. Rahmat lalu dirujuk ke RSUD Menggala untuk mendapat pertolongan lanjutan. Aksi pemasangan kabel listrik oleh warga tersebut telah berlangsung sejak beberapa waktu yang lalu. Aksi tersebut merupakan buntut kekesalan warga, terkait listrik yang tak kunjung mengalir.

Frans Agung Mula Putra, bakal calon Bupati Tulangbawang, Senin (23/1) pekan lalu juga menyempatkan diri mengunjungi Rahmat dan beberapa pasien Rumah Sakit Umum Daerah Menggala (RSUDM) lainnya. “Di samping merasa iba, saya juga ingin memberikan support (dukungan) bagi para pasien yang tengah dirawat di RSUD Menggala ini,” papar Frans. Terlebih, lanjut dia, dirinya merupakan putra Bupati Tulangbawang Abdurachman Sarbini, yang harus menunjukan rasa simpati terhadap warga yang mendapat musibah. (wdi/rus)

Read More »
9:24 AM | 0 komentar

Warga Rekomendasikan ke Kejari Tunggu Sikap Tegas Aparat Hukum

TULANGBAWANG BARAT -  Terkait dugaan mark up anggaran di tubuh sekretariat KPUD Tulangbawang Barat (tuba Barat), warga di kabupaten tersebut meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk menentukan sikap, sekaligus menunjukkan sikap tegas terhadap persoalan tersebut.
 
Seperti yang disampaikan Dedi Kurniawan (32), warga Kelurahan Dayamurni, Kecamatan Tumijajar Tuba Barat kepada Radar Tuba kemarin (29/1).  Menurutnya dugaan mark up anggaran ini harus diusut tuntas. "DPRD Tuba Barat hanya perlu merekomendasikan kepada aparat penegak hukum. Biar aparat yang mengambil tindakan," tegasnya. Dedi memberikan apresiasi kepada DPRD setempat yang telah menyorot persoalan ini. "Kita cukup bangga dengan DPRD yang akan mengusut tuntas masalah ini," paparnya.
 
Senada diungkapkan Fredi (36). Menurut dia, persoalan dugaan mark up anggaran di tubuh sekretariat DPRD Tuba Barat harus diusut tuntas dan dipublikasikan ke masyarakat. "Ini harus dituntaskan. Ini pekerjaan rumah (PR) DPRD Tuba Barat dan aparat hukum setempat yang harus segera diselesaikan," tandasnya.
 
Diberitakan sebelumnya, DPRD Tuba Barat akan memanggil pihak KPUD setempat, terkait dugaan mark up anggaran. Itu berdasarkan dari laporan realisasi belanja anggaran KPUD Tulangbawang Barat, yang terdapat pada rencana kegiatan dan anggaran (RKA).
 
Seperti disampaikan Roni, Sekretaris Komisi A DPRD Tuba Barat. Menurutnya kegiatan yang berkaitan dengan dana Pilkada beberapa waktu lalu. diindikasikan terdapat kecurangan. "Kita akan memanggil pihak KPU Tuba Barat, sekaligus mempertanyakan secara detail dikembalikan atau tidaknya dana tersebut oleh anggota KPU ke kas daerah, termasuk rincian penggunaan anggarannya," terang Roni. 
 
Saat kejadian, tambah Roni, rata-rata masih berada di di Jakarta untuk menyelesaikan masalah Pilkada yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK). "Saat inilah waktu yang tepat untuk kita melakukan kroscek, tentang sisa anggaran Pilkada. Tentu juga kita akan lebih fokus dan lebih leluasa untuk melakukan konfirmasi kepada anggota KPUD Tuba Barat. Selain itu, semua pihak yang terlibat dalam kasus ini juga pasti kita panggil," janjinya.
 
Ketika ditanya wartawan koran ini, tentang adanya indikasi anggota KPU Tuba Barat yang melakukan "mark up" dana anggaran, Roni mengaku masih terus mempelajarinya. “Bila ada yang mengatakan kasus ini sudah selesai, itu salah besar. Masalah ini belum selesai. Dewan belum pernah mengatakan kasus ini selesai. Dalam waktu dekat, akan kita panggil kembali anggota KPU dan staf mereka yang terindikasi tahu dan terlibat dalam persoalan ini,” janji Roni. 
 
Sementara, Joko, Ketua Komisi A DPRD Tuba Barat ketika diminta tanggapan, enggan berkomentar. "Kurang pas lah jika saya yang bicara mengenai kasus ini. Lebih baik anda tanyakan langsung kepada Ketua DPRD," saran Joko.
 
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tuba Barat Zulkarnaen ketika dihubungi via ponselnya, tidak ada jawaban. Begitu pula sebaliknya, saat wartawan koran ini mencoba menghubungi Ketua KPU Tuba Barat Marsah di nomor 0813 - 69416xxx,  ponselnya dalam keadaan tidak aktif. 
 
Sumber Radar Tuba menyebutkan, terdapat anggaran untuk media center yang tercantum pada nomor 2.22 yakni Rp29.835.000,- yang diklaim KPU dana tersebut telah digunakan untuk aktifitas selama prosesi Pilkada berjalan. Sementara, rekan-rekan wartawan ketika dikonfirmasi pada umumnya tidak mengetahui adanya media center itu.
 
Seluruh dana anggaran tersebut dilakukan penarikannya pada Maret dan November 2011 lalu. Untuk Maret 2011, jumlah penarikan sebanyak Rp18.100.000 dan direalisasikan Rp18.1000.000. Lalu pada November 2011, jumlah penarikan Rp11.735.000 dan direalisasikan sebesar Rp 11.735.000. Saldo saat itu tersisa Rp500.
 
Sumber Radar Tuba memastikan, telah terjadi mark up pada dana anggaran KPU tersebut. "Oleh karena itu, tanpa kita memojokkan siapa pun dalam hal ini, biarlah masalah ini kita serahkan kepada pihak penyelidik, baik itu pihak kepolisian maupun kejaksaan, yang kita ketahui masih berpusat di Tulangbawang (Tuba) Induk, agar bisa mempelajarinya lebih dalam lagi," paparnya. (hel/dra/rus)

Read More »
9:05 AM | 0 komentar

Saturday, January 28, 2012

Tak Terima Pemberitaan, Albar Meradang

TIDAK TERPUJI : Penjabat (Pj.) Bupati Mesuji Albar Hasan Tanjung (kanan/safari coklat muda)) saat memberikan keterangan dugaan kekerasan di Mesuji, di hadapan anggota Komisi III DPR RI, beberapa waktu lalu. Albar dinilai tidak terpuji, terkait kata-kata kasarnya kepada wartawan Radar Lampung Segan Petrus Simanjuntak, kemarin.
MESUJI – Tidak terima dengan isi pemberitaan, Penjabat (Pj.) Bupati Mesuji Albar Hasan Tanjung protes. Namun cara yang dilakukannya tidak mencerminkan pejabat, apalagi seseorang yang pernah mengenyam pendidikan. Betapa tidak. Albar mencaci-maki wartawan Radar Lampung (grup Radar Tuba) Segan Petrus Simanjuntak dengan kata-kata tidak senonoh.
 
“Dia (Albar Hasan Tanjung) menghubungi saya melalui telepon seluler, Jumat (27/01) sekira pukul 08.15 WIB,,” terang Segan, sapaan akrabnya, kemarin (27/1). Dalam telepon itu, lanjut dia, Albar tidak terima atas pemberitaan berjudul ‘Dua Kubu Gelar Demo’ yang dimuat di harian Radar Lampung kemarin. “Pak Albar menganggap, aksi unjuk rasa warga Sritanjung yang mendesak percepatan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji terpilih Khamamik-Ismail Ishak itu tidak ada,” jelas Segan.

"Massa dari mana yang mendesak percepatan pelantikan? Itu tidak ada. Hanya kamu (Segan) sendiri yang membuatnya. Kamu membuat berita yang mengada-ada," tutur Segan, mengutip ucapan Albar. Bahkan sebelum menutup sambungan telepon seluler, Penjabat Bupati Mesuji yang dilantik Gubernur Lampung Sjachroedin ZP 13 Juli 2011 lalu itu, menghardik Segan dengan kalimat kasar. “(Maaf) Dasar babi, anjing kamu ya!” hentak Albar.

Menurut Segan, dalam sambungan telepon itu Albar bersikukuh, demo warga Sritanjung yang meminta percepatan pelantikan Khamamik-Ismail Ishak sebagai bupati dan wakil bupati (wabup) Mesuji terpilih itu tidak benar adanya.
 
Tak pelak, perilaku tidak terpuji Albar itu menuai kritik dari berbagai kalangan. Terutama organisasi pers. Ketua PWI Cabang Lampung Supriyadi Alfian menyampaikan kekecewaan terhadap perkataan Pj Bupati Mesuji Albar Hasan Tanjung tersebut. “Tugas wartawan adalah menurunkan berita fakta yang ada. Kalau narasumber tidak terima, silakan gunakan hak jawabnya. Jangan menyimpang dari jalur yang ada,” ujar Bang Yadi, sapaan akrabnya. “Kalau dia (Albar) menuduh kita sebagai provokator, mana buktinya. Pemberitaan itu berdasarkan fakta,” tandas Supriyadi.
 
Supriyadi menegaskan, tidak etis seorang pejabat negara memaki-maki wartawan yang merupakan profesi mulia. “Apalagi dia pernah menjadi komandan Kodim di Lampung Barat. Sikap arogan dia (Albar) sangat disayangkan. Kita akan membahas persoalan ini," janji Bang Yadi.
 
Senada disampaikan Ketua PWI Perwakilan Mesuji Juan Situmeang. Menurut dia, Albar Hasan Tanjung harus meminta maaf secara terbuka kepada wartawan. “Karena pelecehan tersebut bukan hanya kepada wartawan Radar Lampung saja, tetapi juga sejumlah wartawan media lainnya,” ungkap Juan. Dituturkan, beberapa wartawan lain di Mesuji pernahmendapatkan intimidasi dari Albar. “Intimidasi ini diterima wartawan Translampung dalam satu kesempatan, baru-baru ini. Bahkan, beliau (Albar) mengatakan akan menggantung wartawan,” tandas Juan.

Atas pelecehan dan intimidasi tersebut, lanjut dia, PWI Perwakilan Mesuji akan meminta penjelasan langsung dari Pj. Bupati Mesuji Albar Hasan Tanjung. “Kami minta klarifikasi sejelas-jelasnya dari Pj. Bupati Mesuji Albar Hasan Tanjung, atas sejumlah pernyataan yang sudah melecehkan profesi wartawan. PWI Perwakilan Mesuji juga meminta Gubernur Lampung Sjachroedin ZP menyikapi persoalan tersebut. “Secara keseluruhan, Mesuji yang tidak kondusif ini bukan hanya karena orang dari luar. Tapi sikap dari Pj. Bupati sendiri. Jadi, lebih baik beliau ditarik kembali ke provinsi,” tukas Juan.
 
Sikap tidak elegan alumnus Akmil 1984 ini juga mendapat kecaman dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung. Ketua AJI Bandarlampung Wakos Gautama menganggap, sikap Pj. Bupati Mesuji itu merupakan bentuk intimidasi terhadap profesi jurnalis. "Ini merupakan kekerasan terhadap jurnalis," kata Wakos. Menurut dia, dalam menjalankan profesinya, jurnalis memiliki hak untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi. "Kalau ada pejabat publik yang tidak senang dengan pemberitaan wartawan, berarti dia pejabat yg tidak demokratis," ujar Wakos.
 
Sebagai pejabat publik, lanjut dia, tidak pantas mengeluarkan kata-kata kasar. Itu sama saja melecehkan profesi jurnalis. "Jika ada pihak yang keberatan dengan pemberitaan, silakan ajukan hak jawab atau hak koreksi, yang sudah diatur dalam UU Pers. Bukan dengan mencaci-maki wartawan," tegas Wakos.

Sementara, Pemimpin Redaksi Radar Lampung Nizwar menyesalkan makian yang dilontarkan Pj. Bupati. Mesuji Albar Hasan Tanjung kepada wartawannya. “Ini namanya kekerasan dan pelecehan terhadap profesi jurnalis. Kami atas nama lembaga tidak terima caci-maki yang disampaikan seorang pejabat negara,” tukas Nizwar. Dia mengecam kata-kata kotor yang semestinya tidak keluar dari mulut seorang pejabat negara.
 
“Dimana etika ketika pejabat negara, jika mengeluarkan kata-kata kotor. Ini tidak bisa dibenarkan dan harus ditindaklanjuti. Kami akan menyampaikan persoalan ini ke PWI Cabang Lampung dan lembaga wartawan lainnya,” tegas Nizwar. (san/rus)

Read More »
1:49 AM | 0 komentar

Pelantikan Pengurus PAN se-Lampung Konsolidasi Menangkan Hatta di Pilpres

Zulkifli Hasan                                                                   Abdurachman Sarbini                                              Hatta Rajasa

BANDARLAMPUNG – Menurut rencana, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa hari ini (28/1) akan melantik pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Lampung dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung. Di antara pengurus DPW PAN yang dilantik yakni ketua DPW PAN, Abdurachman Sarbini dan sekretarisnya, Hi. M. Hazizi.

Momen pelantikan pengurus DPW dan DPD PAN se-Provinsi Lampung di GOR Saburai, Bandarlampung ini juga akan dimanfaatkan para kader partai berlambang Matahari bersinar tersebut untuk menguatkan barisan mendukung dan memenangkan Hatta Rajasa pada Pilpres 2014.

Dikatakan wakil ketua DPW PAN Lampung, Ahmad Bastari, seluruh pengurus dan kader PAN Lampung mendukung Hatta Rajasa untuk maju pada Pilpres 2014. Menurut anggota DPRD Lampung ini, kader PAN juga akan all out memenangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut menjadi RI 1.

”Kami (kader PAN) sudah bulat mendukung dan akan memenangkan ketua umum menjadi Presiden RI pada Pilpres 2014. Dukungan para kader PAN akan kita ungkapkan besok (hari ini,Red) pada acara pelantikan,”terang pria yang akrab disapa Yan Bastari ini.

Apalagi, pelantikan tak hanya untuk pengurus DPW PAN Lampung, tetapi seluruh pengurus DPD PAN Kabupaten/Kota se Lampung. Artinya seluruh kader terbaik se Provinsi Lampung akan hadir pada acara tersebut.

Tak hanya itu, acara penatikan juga dilakukan peleburan Partai Bintang Reformasi (PBR) Lampung ke PAN. Pada Pemilu 2014 tak ada lagi PBR.  ”Meleburnya PBR ke PAN di Provinsi Lampung diharapkan mampu  memperkokoh agenda politik di Lampung. Baik pemenanngan Pemilu 2014, mewujudkan ketua umum PAN menjadi RI 1 (Pilpres) maupun agenda-agenda politik di daerah,”bebernya.

Yan Bastari juga mengemukakan kalau dalam kepengurusan DPW PAN Lampung juga dimasukan beberapa kader PBR. Diantaranya, wakil ketua DPW PAN, Edi Candra, wakil sekretaris, Riswanda dan  wakil bendahara, Abdul Muharis. ”Pada acara pelantikan, ketua umum PAN akan memakaikan jas PAN ke salah satu kader PBR. Ini sebagai tanda bergabungnya PBR ke PAN di Provinsi Lampung,” bebernya.

Karenanya pada acara hari ini, selain ketua umum PAN, Hatta Rajasa memberikan sambutan, ketua umum PBR, Bursa Zarnubi juga akan menyampaikan orasi politiknya di hadapan para kader PAN.

Untuk diketahui, setelah Hatta Rajasa tiba di lokasi pelantikan, prosesi acara pelantikan dimulai dengan Tari Sigekh Penguten, pembacaan kalam illahi, dilanjutkan menyanyikan lagu wajib ‘Indonesia Raya’ dan Mars PAN.

Acara dilanjutkan dengan kata sambutan ketua DPW PAN Lampung, Abdurachman Sarbini baru kemudian dilakukan acara inti yakni pelantikan pengurus DPW dan DPD PAN se Lampung. Setelah acara pelantikan selesai, dilakukan pemakaian secara simbolis baju jas PAN, tanda bergabungnya PBR ke PAN, penandatanganan pasasti peresmian rumah PAN, sambutan ketua umum PBR, sambutan ketua umum PAN, doa, hymne dan penutup. (een/rus)

Read More »
1:32 AM | 0 komentar

Dewan Panggil Paksa PT BNIL

TULANGBAWANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang (Tuba) melalui Komisi A akan memanggil paksa PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL). Pemanggilan paksa  ini dilakukan apabila PT BNIL terus menerus tidak mengindahkan panggilan yang dilakukan oleh DPRD.

"Di dalam aturan kita bisa memanggil paksa termasuk halnya perusahaan - perusahaan yang ada di Tuba. Ini juga berlaku bagi pimpinan PT BNIL," kata ketua Komisi A DPRD Tuba, Hendriwansyah kepada Radar Tuba kemarin.

Menurut Hendriwansyah, pihaknya sudah melakukan pemanggilan pertama. Panggilan pertama memang sudah dibalas dengan cara mengirimkan utusan kepada dewan.

"Hanya saja, yang diutus belum bisa memberikan keputusan, sehingga kita berharap pada panggilan kedua, pimpinan PT BNIL dapat hadir untuk memberikan keputusan terkait persoalan sengketa tanah kepada warga  yang sudah berlangsung selama 20 tahun ini,'papar Hendriwansyah.

Kader partai berlambang matahari terbit ini mengatakan, surat panggilan kedua akan segera dikirimkan ke PT BNIL. " Kita berharap PT BNIL harus kooperatif membantu untuk menyelesaikan persoalan ini,"ungkapnya.

Bila surat kedua juga masih diabaikan, maka pihaknya akan mengirimkan surat ketiga yang intinya masih meminta agar pimpinan PT BNIL untuk hadir dan tetap kooperatif. " Bila ini masih juga diabaikan kita akan memanggil paksa dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Namun tentunya kita berharap kerjasaman Pimpinan PT BNIL agar segera menyelesaikan sengketa ini,"tandas Hendriwansyah.

Hendriwansyah menghimbau agar warga sabar dan menunggu hasil karena sedang diupayakan semaksimal mungkin. " Kita berharap akan ada solusi secepatnya untuk keluar dari masalah ini,"imbuhnya.(dra)

Read More »
1:24 AM | 0 komentar

Darwis-Kirnali Daftar ke PAN

MENGGALA - Proses pendaftaran bakal calon kepala daerah (Balonkada) Tulangbawang (Tuba) di sekretariat PAN Tuba terus berjalan. Kemarin (27/1), giliran Sekretaris Kabupaten Tuba Darwis Fauzi dan Asisten Bidang Pemerintahan Kirnali M Yus mengambil formulir pendaftaran Balonkada Tuba.

Baik Darwis maupun Kirnali mengambil formulir Balon Wabup Tuba. Namun, keduanya tidak mengambil formulir secara langsung. Kedua birokrat itu mengutus orang kepercayaannya, Mardi dan Agus untuk mengambil formulir di kompleks Rumah PAN Tuba sekitar pukul 10.00 WIB.

Dikatakan oleh Yantori, anggota Tim 7 PAN Tuba, hingga kemarin sudah ada satu orang pendaftar untuk posisi Balonbup dan tiga pendaftar untuk posisi Balonwabup. "Untuk posisi Balonbup, Frans Agung Mula Putra yang telah mendaftar. Sementara, untuk posisi wakil bupati sudah ada tiga orang yakni Darwis Fauzi, Kirnali M Yus dan Hendriwansyah," kata dia kemarin.

Dijelaskan Yantori, Darwis dan Kirnali merupakan tokoh eksternal yang mencalonkan diri lewat PAN. Menurutnya, PAN merupakan partai yang terbuka. “Artinya, PAN menerima siapapun yang akan mendaftar. Kita masih membuka peluang untuk pendaftar yang berminat. Karena pendaftaran masih dibuka hingga 28 Januari (hari ini)," kata dia. Menurut Yantori, tidak menutup kemungkinan proses pendaftaran akan diperpanjang. Nantinya, lanjut dia, nama-nama pendaftar tersebut akan diajukan ke DPW PAN Lampung.
Diketahui, selain PAN Tuba, DPC PDIP Tuba juga membuka pendaftaran Balonkada Tuba. Namun, DPC PDIP Tuba membuka pendaftaran untuk kali kedua. Pilkada Tuba dijadwalkan berlangsung pada 27 September mendatang. Pilkada Tuba rencananya akan dilakukan serentak dengan Pilkada Tanggamus dan Lampung Barat. (wdi/rus)

Read More »
1:13 AM | 0 komentar

Akhirnya, Polisi Pencuri Itu Dipecat

MENGGALA - Bripda Nico Susentha, anggota SPK Polres Tulangbawang (Tuba) hanya mampu tertunduk lesu. Nico dipaksa menerima kenyataan, dirinya dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oleh Komisi Etik Polres Tuba, dalam sidang yang digelar kemarin (27/1).

Setelah mempertimbangkan keterangan saksi dan bukti-bukti, komisi etik yang dipimpin Kompol MR Arvan menyatakan, Nico terbukti bersalah melanggar kode etik dengan mencuri motor milik temannya sendiri sesama anggota polisi.

"Setelah dilakukan sidang pemeriksaan dan mendengar saksi disimpulkan bahwa, benar pada 7 November 2010 ditempat parkir SPK Polres Tuba, Bripda Nico Susentha telah melakukan tindak pidana pencurian," kata MR Arvan. Dalam persidangan tersebut, Nico mengakui pencurian motor itu atas inisiatifnya. Atas perbuatannya tersebut, Nico telah menjalani hukuman pidana kurungan selama tiga bulan, di rumah tahanan (Rutan) Bawanglatak Menggala.

"Ini adalah proses untuk memberhentikan seorang polisi. Proses ini harus dilalui. Bagi terperiksa, masih diberi kesempatan untuk banding selama tujuh hari," katanya kepada wartawan.

Menurut Arvan, jika memang nantinya Nico mengajukan banding, maka pihak Polda Lampung akan menganalisanya. "Hasil persidangan ini juga akan dikirim ke Polda Lampung untuk dianalisa. Nanti Polda Lampung yang akan mengeluarkan surat keputusannya," kata dia.

Menurut Arvan, Nico dinilai tidak layak dipertahankan sebagai anggota polisi, karena telah tiga kali melakukan pelanggaran disiplin. "Alasan terperiksa melakukan tindak pencurian itu, karena dirinya terlilit hutang," pungkas Arvan. (wdi/rus)

Read More »
1:00 AM | 0 komentar

Friday, January 27, 2012

Polda Pastikan Proses Hukum Berlanjut


MENGGALA - Kepolisian daerah (Polda) Lampung memastikan proses hukum terkait peristiwa pembakaran markas kepolisian sektor (Mapolsek) Gedungaji, yang terletak di Jalan Lintas Rawapitu, Kecamatan Gedungaji, Tulangbawang sekira pukul 09.00 WIB, Rabu (25/1) lalu, terus berjalan. Proses hukum tersebut dilakukan di internal kepolisian, maupun terkait pelaku pengrusakan Mapolsek.
 
Hal tersebut ditegaskan Wakapolda Lampung Kombes Rusman, saat meninjau lokasi Mapolsek Gedungaji kemarin (26/1). Insiden pembakaran itu dipicu tewasnya Donny bin Hambali (25), warga Kampung Penawar, Kecamatan Gedungaji, Tulangbawang, yang diduga ditembak anggota Polsek setempat.  
 
“Anggota polisi yang terbukti bersalah, akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian pula dengan masyarakat yang melakukan pengrusakan serta pembakaran Mapolsek Gedungaji, akan diproses hukum. Harus berimbang,” tegas Rusman. Untuk penanganan internal Polri, terkait penembakan terhadap Donny Bin Hambali, akan dilakukan oleh Bidpropam Polres Tulangbawang. “Saat ini masih dilakukan pemeriksaan dan dilakukan pendalaman oleh Propam,” jelas Rusman.

Namun, lanjut dia, poin terpenting dari hasil peninjauan kemarin adalah, adanya kesepakatan warga untuk membangun kembali Mapolsek Gedungaji secara swadaya. Kesepakatan itu tercapai setelah digelarnya pertemuan antara tokoh masyarakat dari tiga wilayah, yakni Gedungaji, Penawaraji dan Meraksaaji.

“Ternyata bukan kami saja yang prihatin. Mereka (tokoh masyarakat) juga turut prihatin atas kejadian ini. Ini spontanitas. Seluruh masyarakat akan berpartisipasi dalam membangun lagi Mapolsek. Bagi kami anggota Polri, itu merupakan penghargaan yang besar,” ujar pria dengan tiga melati di pundak itu.

Dengan adanya niat untuk membangun Mapolsek kembali, sambung dia, menandakan kehadiran polisi masih sangat dibutuhkan masyarakat. “Untuk pelayanan, Polsek Gedungaji tidak pernah tutup dan tetap melaksanakan fungsinya selama 24 jam. Namun saat ini untuk sementara Mapolsek dipindah ke Kampung Adijaya,” terang Rusman. Mapolsek Gedungaji menggunakan bekas rumah dinas camat setempat. Rusman berharap, peristiwa pembakaran Mapolsek tak akan terulang lagi di kemudian hari.
 
Terpisah, Camat Gedungaji Fatoni menyatakan, yang perlu dilakukan adalah penegakan hukum. “Penegakan hukum yang berimbang memang diperlukan,” tukas dia. Diungkapkan, kondisi di wilayah Gedungaji pascapembakaran Mapolsek kembali kondusif. “Jenazah Donny bin Hambali telah dimakamkan di samping rumahnya, di Desa Penawar, Kecamatan Gedungaji tadi pagi (kemarin pagi) sekitar pukul 09.00 WIB,” jelasnya.

Sementara itu, keluarga korban masih belum berfikir langkah yang akan ditempuh, terkait kematian Donny. “Kami masih berduka. Keluarga belum mengambil sikap,” ujar Ayidin (50), paman Donny lirih. Dijelaskan, Donny dalam kesehariannya merupakan sosok pribadi yang baik. Ayah satu anak itu berprofesi sebagai nelayan. “Dia sering memancing ikan di sungai,” kata Ayidin.

Diberitakan sebelumnya, warga yang tidak terima dengan tindakan petugas kepolisian, membakar markas kepolisian sektor (Mapolsek) Gedungaji, Mapolsek Gedungaji yang terletak di Jalan Lintas Rawapitu, Kecamatan Gedungaji, Tulangbawang sekira pukul 09.00 WIB, Rabu (25/1) lalu. Itu dipicu tewasnya Donny bin Hambali (25), warga Kampung Penawar, Kecamatan Gedungaji, Tulangbawang, yang diduga ditembak anggota Polsek setempat.  
 
Akibatnya, kantor polisi yang dibangun berkat swadaya masyarakat setempat, habis dilalap api. Bahkan satu unit mobil Patroli serta enam unit sepeda motor yang ada di lokasi, juga ikut hangus dilalap si jago merah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian itu berawal pada Senin (23/1) malam sekira pukul 00.00 WIB. Saat itu, Donny bersama rekannya, Hamdani dan Yanto yang juga warga Kampung Penawar, mengendarai sepeda motor. Setibanya di areal perkebunan kelapa sawit, simpang tiga ruas jalan Talangbuah, kendaraan mereka hentikan.
 
Tak lama kemudian, sejumlah polisi yang tengah berpatroli melihat ketiganya dari kejauhan. Merasa takut karena baru saja usai menenggak minuman keras, Hamdani, Yanto dan Donny berusaha pergi. Melihat itu, polisi curiga. Petugas menduga ketiga pria itu akan berbuat kriminal. “Saat itu polisi memang tengah mengejar pelaku pembegalan. Donny dan kedua rekannya ditengarai sebagai target kami,” jelas Kapolres Tulangbawang AKBP Shobarmen.
 
Takut buruannya kabur, polisi lalu melepaskan tembakan ke arah mereka. Diduga Donny tertembus peluru petugas di bagian punggung kiri. Itu diketahui setelah mayatnya ditemukan. Sementara rekannya, Yanto berhasil kabur. Sedangkan Hamdani dapat diringkus petugas.

Kawal Proses Hukum
Proses penyelesaian penembakan warga dan pembakaran markas polisi sektor (Mapolsek) Gedungaji harus diusut tuntas. "Semua masih dalam proses dan serahkan pada aturan  hukum yang berlaku. Siapa saja yang dianggap bersalah, termasuk oknum anggota polisi yang diduga melakukan penembakan, harus dihukum untuk  mempertanggungjawabkan perbuatannya," kata Ketua Komisi I DPRD Lampung, Ismet Roni SH, kepada Radar Tuba, usai mengunjungi keluarga korban penembakan di Gedungaji, kemarin, didampingi ketua DPD II Partai Golkar Tuba, Herwan Saleh SE.

Sekretaris DPD I Partai Golkar Lampung itu juga meminta kepada warga untuk tetap menjaga suasana kondusif dan mengambil hikmah atas semua kejadian ini. "Jujur saja, saya sangat menyesalkan kejadian ini. Namun yang membuat saya tenang, suasana sudah mulai mencair, dengan dilakukannya mediasi oleh camat dan kapolsek sendiri sudah mengunjungi keluarga korban penembakan, karena kebetulan saya juga ada di sana,"kata putra asli Gedungaji ini.

Mantan ketua AMPI Lampung ini juga mengatakan, warga dan pihak kecamatan serta warga sudah menyepakati untuk membangun Mapolsek yang dibakar massa. "Meski warga sempat emosi namun warga sudah mulai menyadari pentingnya keberadaan mapolsek diwilayah setempat. " Apalagi saat ini Polda sudah turun tangan. Komisi I DPRD Lampung yang kebetulan membidangi masalah ini dipastikan akan melakukan proses pengawalan hukum hingga tuntas. Nanti kita juga akan beberkan,"tegas pria yang pernah menjabat kepala bagian hukum Pemda Lampung Selatan ini.

Ismet juga mengungkapkan, selain pihak Polsek telah memberikan santunan kepada keluarga, dia dan keluarga besar korban juga memberikan santunan kepada korban. " Namun yang terpenting dari itu suasana sudah mulai kondusif dan kami juga mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban atas kejadian ini,"pungkasnya. (wdi/ogi/dra/rus)

Read More »
3:26 AM | 0 komentar

MA Pertimbangkan Dua Opsi

MENGGALA - Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia saat ini tengah mempertimbangkan dua opsi, terkait nasib Wakil Bupati Mesuji terpilih Ismail Ishak. Dua opsi itu berupa dibantarkan atau penangguhan penahanan. Hal tersebut dikemukakan Leksi Ishak, jurubicara keluarga Ismail Ishak setelah bertemu dengan pihak MA.

“Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari MA, kemungkinan memang ada dua permintaan. Yakni penangguhan dan bantar untuk pinjam pelantikan,” katanya kemarin (26/1). Menurut Alek, yang kemungkinan besar untuk disetujui adalah penangguhan. “Karena kalau bantar untuk pelantikan yang disetujui, resiko politiknya lebih besar bagi masyarakat Mesuji,” terangnya.

Hanya saja, menurut Leksi terkait mekanisme untuk disetujuinya permintaan itu memang belum selesai. Pasalnya, menurut pihak MA, dalam waktu dekat ini Majelis Hakim MA yang baru akan terbentuk,” kata dia.
Sementara itu, terkait kondisi Ismail Ishak, hinga kemarin masih dalam perawatan pihak dokter Rumahsakit Umum Daerah Menggala. Ismail masih harus melakukan observasi dan pemulihan akibat penyakit yang dideritanya.

“Kondisi beliau masih diharuskan berada di dalam Rumah Sakit Umum Daerah Menggala (RSUDM),” kata Jack, kerabat dekat Ismail Ishak yang menemani Wabup terpilih Mesuji itu di RSUDM. Hingga kemarin, dokter masih belum memperbolehkan Ismail kembali ke tahanan di Rutan Bawanglatak Menggala. “Kami masih belum dapat kepastian kapan beliau bisa keluar. Karena memang masih butuh perawatan intensif dari pihak dokter,” kata dia.

Wabup Terpilih Ismail Ishak diketahui masuk RSUDM beberapa waktu  lalu. Kondisi kesehatan Ismail Ishak mengalami penurunan saat ditahan di Rutan Bawanglatak. Ismail diduga mengidap Infeksi Saluran
Pernafasan Akut (ISPA). “Kami tidak mau ambil resiko. Observasi atas kesehatan beliau terus kami lakukan. Kami juga tak mau mengesampingkan kemungkinan dia terkena DBD,” kata Direktur RSDUM dr. Lukman Pura Sp. Pd beberapa waktu lalu.

Sementara itu terpisah, Kepala Rutan Bawanglatak Menggala Yuniarto mengatakan, Pihak Rutan siafatnya menunggu kepastian kapankah Ismail diperbolehkan pulang. “Kami hanya menunggu saja dari pihak RSUDM kapan beliau sudah diperbolehkan pulang. Karena kalau nanti beliau sakit lagi di rutan juga tentu akan tidak baik,” kata dia Menurut Yuniarto, jika memang diperbolehkan dokter, maka pihak Rutan tentu akan menjemput kembali Ismail Ishak dari RSUDM. (wdi/rus)

Read More »
3:18 AM | 0 komentar

Pemkab Tuba Sosialisasi LPPD


TULANGBAWANG - Pemerintah Kabupaten Tulangbawang (Tuba) menggelar sosialisasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tuba di Ruang Rapat Utama Pemkab Tuba Tiuh Tohou.

"Penyusunan LPPD adalah salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (Good Governance). LPPD adalah rangkuman kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuba selama Tahun 2011," kata Asisten I Pemkab Tuba Kirnali M Yus., yang dihadiri biro otonomi daerah, Nurhayati.

Penyusunan LPPD ini, kata Kirnali, dilakukan untuk memenuhi amanat Pasal 27 ayat 2,3,4 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana dalam penyusunannya, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LLPPD, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (ILPPD) kepada masyarakat. Dengan adanya LPPD yang tersusun dengan baik dan sesuai dengan peraturan, maka LPPD pada saatnya nanti dapat digunakan sebagai bahan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah, khususnya lingkup Pemkab Tuba.

" LPPD sebagai salah satu pedoman hasil penyelenggaraan pemerintah daerah, menjadi suatu  tolak ukur untuk melihat keberhasilan program kerja dari pemerintah daerah, yang dijabarkan  ke dalam pelaksanaan kegiatan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkup Pemkab Tuba. Kemudian, untuk menyusun laporan tersebut, dibutuhkan tatanan dan strategi penyusunan yang baik, sehingga laporan penyelenggaraan yang dihasilkan, dapat menjadi laporan yang berkualitas dan sesuai dengan tata pelaksanaan penyusunan laporan yang berlaku,"paparnya.

Selanjutnya, melalui LPPD yang telah disusun nanti, akan dapat diketahui program kerja yang unggul dan berkualitas serta telah terlaksana dengan baik pada tahun anggaran 2011. Sehingga, kelak akan diketahui kinerja dari seluruh satuan kerja yang ada di lingkup pemerintah kabupaten Tulang Bawang. Kemudian, program unggulan dan berkualitas tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan, dengan menitikberatkan kepada tujuan pembangunan pemerintah yaitu menyejahterakan dan memakmurkan masyarakat Tuba.

"Kita berharap seluruh satuan kerja, dapat menyusun LPPD kabupaten Tuba secara terperinci, dengan mengikuti arahan dan bimbingan dari narasumber, serta   mengambil langkah-langkah nyata yang terpadu, dan memfokuskan diri dalam penyusunan laporan penyelenggaraan terhadap seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi. Sehingga kedepan, berkat adanya LPPD yang akuntabel, dapat menjadi motivasi pendorong pelaksanaan aktivitas pembangunan di kabupaten Tuba sebagaimana mestinya, serta menuai hasil yang optimal,"tukasnya. (dra)

Read More »
3:13 AM | 0 komentar

Warga Desak Pasang Tugu Tapal Batas Antara Tuba Barat dan Waykanan

TINJAU : Wakil Bupati Tulangbawang Barat Umar Ahmad bersalaman dengan pelajar saat meninjau Perpustakaan baru di SDN 1 dan SDN 4, saat kunjungan kerja di Kampung Margodadi, (17/01) lalu. FOTO: HUMAS TUBA BARAT

GUNUNGTERANG – Guna mengantisipasi timbulnya konflik yang dipicu masalah perbatasan wilayah, warga Kecamatan Gunungterang, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tuba Barat) mendesak pemerintah, agar memasang tugu perbatasan antara Kabupaten Tulangbawang Barat dan Waykanan di kecamatan setempat.

 “Saat ini, sering terjadi selisih paham antara warga Waykanan yang berbatasan dengan Gunungterang,” ungkap Ibrahim,  warga Kampung Gunungterang kepada Radar Tuba kemarin. Hal ini, lanjut dia, dikarenakan tidak adanya tapal batas antara kedua kabupaten tersebut. Dijelaskan, beberapa kampung di Kabupaten Waykanan  yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Gunugterang, Tulangbawang Barat di antaranya Kampung Negeribesar, Kartajaya, Srimenanti, dan Labuhanbatun.

Menurut Ibrahim, pada tahun 2003 lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung pernah membuat tapal batas di daerah tersebut. Namun keberadaannya masih simpang siur dan tidak jelas. ”Hal ini terbukti setelah kami lakukan kroscek langsung di lapangan. Tidak ada tapal batas yang dibangun Pemprov Lampung tersebut,” terangnya. Hal itu mengakibatkan warga yang tinggal di wilayah perbatasan selalu berkonflik.
 
”Saya dan warga lainnya berharap, pemerintah segera mengatasi permasalahan ini, dengan segera memasang tapal batas di antara kedua kabupaten tersebut,” harap Ibrahim. Ini untuk mengantisipasi agar peristiwa bentrok antara warga kedua kabupaten itu, yang terjadi sekitar tahun 2009 lalu, tidak terulang kembali, akibat belum adanya tugu yang membatasi kedua kabupaten itu. “Masyarakat Tuba Barat khususnya yang berada di wilayah perbatasan, selalu berupaya untuk terus menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan warga dari kabupaten tetangga,” terang Ibrahim.
 
Meski untuk saat ini masih aman, namun mereka tidak tahu yang akan terjadi di masa mendatang, jika tidak adanya tugu perbatasan yang jelas. ”Dengan adanya tugu perbatasan, untuk saat ini hingga masa yang akan datang, tidak akan terjadi konflik mengenai batas wilayah,” ujarnya. Demikian pula dengan hal-hal yang mengarah pada tindak kriminalitas, sehingga dapat menyelesaikan masalah tersebut tanpa ada perselisihan dan perpecahan.
 
Seperti pernah diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Tuba Barat Umar Achmad mengungkapkan, pemerintah kabupaten sangat support/mendukung perhatian warga mengenai pemasangan tugu tapal batas, baik antara Tuba Barat dengan Waykanan, maupun antara Tuba Barat dan Lampung Tengah. “Jika sudah dapat dipastikan titik perbatasannya, tugu tapal batas tersebut akan kita pasang,” papar Umar.
 
Untuk mendapatkan titik atau lokasi perbatasan, lanjut dia, tentunya atas dasar persetujuan kedua belah pihak, yakni masyarakat yang mendiami beberapa daerah, yang dianggap sangat rentan akan terjadinya konflik tersebut. “Artinya dalam hal ini diperlukan sikap untuk  saling legawa, saling pengertian satu sama lain,” harapnya.

Wakil Bupati Tuba Barat itu mengatakan, pada dasarnya peningkatan pembangunan dan kesejahtraan masyarakat yang ada di kabupaten Tulangbawang Barat, sudah menjadi harga mutlak dan merupakan tanggung jawab pemerintahan kabupaten. “Tapi hal ini perlu kita lakukan secara bersama-sama. Artinya ada hubungan timbal balik antara media pers, terutama Radar Tuba dengan Pemkab Tuba Barat,” kata Umar, saat dikunjungi kru Radar Tuba dan Radar Lampung, Kamis (22/12/2011) lalu.

Salah satu program yang akan diupayakan, selain program peningkatan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya, dirinyajuga setuju dengan adanya masukan dari General Manager Radar Tuba Helmi Jaya, yang menginginkan agar segera digagas adanya tapal batas antara Kabupaten Tulangbawang Barat dengan tiga kabupaten lainnya, yaitu Waykanan, Lampung Utara, dan Lampung Tengah. “Tidak menutup kemungkinan pula dengan Tulangbawang Induk,” ungkapnya. Meski terlihat sepele, lanjut Umar, tidak menutup kemungkinan bisa menimbulkan konflik, seperti yang pernah terjadi antara masyarakat Waykanan dengan warga Kecamatan Gunungterang, Tulangbawang Barat.

Sebenarnya, menurut Umar, kasus mengenai tapal batas ini mudah. “Jika masyarakat legawa satu sama lain. Tinggal tancap saja tapal batasnya di tempat yang sudah menjadi kesepakatan bersama, tanpa harus dipermasalahkan,” saran Umar.  Karena pada prinsipnya, lanjut dia, kita adalah satu kesatuan warga NKRI. “Masalah tapal batas ini menurut Undang-Undang, yang berhak mengaturnya adalah pemerintah provinsi, bukan kabupaten," jelas Umar.

Dia berharap, dalam waktu dekat akan segera digagas. “Kita ajak duduk bersama untuk membicarakannya bersama-sama, antara kabupaten tetangga tersebut. Mana langkah baik yang harus kita lakukan nanti, itulah yang akan menjadi  keputusan kita bersama, sehingga tidak ada lagi masalah tapal batas,” terang Umar. Kepada Radar Tuba, Wakil Bupati Tuba Barat itu berharap, dengan adanya manajemen baru di bawah pengelolaan General Manager Helmi Jaya, bisa sukses. “Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT meridhoi kita semua,” papar Umar. (gus/hel/rus)

Read More »
3:08 AM | 0 komentar

Golkar Tuba Bulat Dukung Ismet

Ismet Roni
TULANGBAWANG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Tulangbawang (Tuba) makin memantapkan barisan, guna mendukung bakal calon Bupati Tulangbawang, yang diusung Partai Golkar. Hal ini terungkap dalam rapat pleno perluas yang dilakukan pengurus DPD II Partai Golkar Tuba kemarin (26/1) sekitar pukul 14.00.

Sekretaris DPD II Partai Golkar M.Chairul Amri ST mengatakan, jika pihaknya terus merapatkan barisan guna mendulang kemenangan dalam pelaksanaan Pilkada mendatang. " Terlebih DPD II Partai Golkar sudah bulat mendukung Ismet Roni sebagai calon Bupati Tuba periode 2012 – 2017,” ujarnya.

M. Chairul mengatakan, langkah pemenangan terus dilakukan, salah satunya  dengan pelaksanaan  pleno perluas yang dilakukan DPD II Partai Golkar Tuba.

" Seluruh Partai Golkar sudah mulai bergerak sesuai dengan tingkat kemampuan dan juga diimbangi dengan isu wilayah setempat. Selain itu, penguatan lembaga dan pembuatan kartu tanda anggota (KTA) berasuransi juga akan tetap dilakukan," kata M.Cahirul.

Hal senada diungkapkan Koordinator Pimpinan Kecamatan (PK) Golkar Tuba, Nirwansyah Habib. Menurut dia, rapat koordinasi akan terus dilakukan, mengingat seluruh PK sudah sepakat mendukung Ismet Roni.

"Calon Bupati adalah kader partai. Kita akan berjuang dengan sekuat untuk tampil all out sehingga Partai Golkar dapat memenangkan Pilkada," janjinya.

Sementara Ismet Roni tetap menyerahkan pada prosedur dan mekanisme yang berlaku di Partai Golkar. " Apapun keputusan itu, saya akan tetap menyerahkan pada keputusan dan mekanisme partai,"ringkasnya. (dra)

Read More »
2:35 AM | 0 komentar

Thursday, January 26, 2012

Warga Ditembak, Mapolsek Dibakar


MENGGALA – Amuk massa kembali terjadi di Lampung. Setelah satu hari sebelumnya terjadi bentrok antarwarga di Lampung Selatan, kali ini warga yang tidak terima dengan tindakan petugas kepolisian, membakar markas kepolisian sektor (Mapolsek) Gedungaji, Mapolsek Gedungaji yang terletak di Jalan Lintas Rawapitu, Kecamatan Gedungaji, Tulangbawang sekira pukul 9.00 WIB, kemarin (25/1). Itu dipicu tewasnya Donny bin Hambali (25), warga Kampung Penawar, Kecamatan Gedungaji, Tulangbawang, yang diduga ditembak anggota Polsek setempat.  
 
Akibatnya, kantor polisi yang dibangun berkat swadaya masyarakat setempat, habis dilalap api. Bahkan satu unit mobil Patroli serta enam unit sepeda motor yang ada di lokasi, juga ikut hangus dilalap si jago merah. Berdasarkan informasi yang dihimpun Radar Tuba dan Radar Lampung, kejadian itu berawal pada Senin (23/1) malam sekira pukul 00.00 WIB. Saat itu, Donny bersama rekannya, Hamdani dan Yanto yang juga warga Kampung Penawar, mengendarai sepeda motor. Setibanya di areal perkebunan kelapa sawit, simpang tiga ruas jalan Talangbuah, kendaraan mereka hentikan.
 
Tak lama kemudian, sejumlah polisi yang tengah berpatroli melihat ketiganya dari kejauhan. Merasa takut karena baru saja usai menenggak minuman keras, Hamdani, Yanto dan Donny berusaha pergi. Melihat itu, polisi curiga. Petugas menduga ketiga pria itu akan berbuat kriminal. “Saat itu polisi memang tengah mengejar pelaku pembegalan. Donny dan kedua rekannya ditengarai sebagai target kami,” jelas Kapolres Tulangbawang AKBP Shobarmen, kemarin.
 
Takut buruannya kabur, polisi lalu melepaskan tembakan ke arah mereka. Diduga Donny tertembus peluru petugas di bagian punggung kiri. Itu diketahui setelah mayatnya ditemukan. Sementara rekannya, Yanto berhasil kabur. Sedangkan Hamdani dapat diringkus petugas.
 
Hamdani lalu dibawa ke Mapolsek Gedungaji dan sempat ditahan. Satu hari kemudian, Hamdani dibebaskan sekitar pukul 23.00 WIB. Dia lalu menceritakan peristiwa yang menimpa dirinya dan kedua temannya. Menurut penuturan Sarkawi (23), saudara ipar Donny, korban sempat menelpon keluarganya. “Tolong cari saya. Saya kena tembak polisi,” ujar Sarkawi, menirukan ucapan Donny.
 
Pihak keluarga Donny lalu berinisiatif mencarinya. Namun, hasilnya nihil. Pencarian lalu dilanjutkan setelah Hamdani menunjukkan lokasi tempat kejadian penembakan. Mayat Donny ditemukan sekitar pukul 08.00 WIB. Tak pelak, amarah warga langsung tersulut begitu mengetahui kondisi mengenaskan yang menimpa Donny. Tanpa dikomando, mereka lalu bergerak ke Mapolsek Gedungaji. Mereka berusaha mencari petugas guna menuntut pertangggungjawaban atasa kematian Donny. Namun tak ada seorang pun di sana. Massa lalu melempari kantor polisi itu dengan batu dan melepaskan satu orang tahanan dari dalam sel. Tak puas, massa yang berjumlah sekitar 50 orang itu lalu menyiram bensin dan membakar Mapolsek Gedungaji. Api baru padam sekitar pukul 10.30 WIB.
 
“Yang datang itu massanya memang tidak terlalu banyak. Mereka awalnya melempari gedung Polsek,” terang Lubis, warga setempat saat ditemui di lokasi kejadian. Menurut Lubis, amarah massa memang sudah tidak terbendung lagi. Setelah puas menumpahkan amarahnya, massa lalu membubarkan diri. Sementara, sekitar pukul 11.00 WIB Tim Identifikasi Polres Tuba langsung melakukan olah tempat kejadia pekara (TKP) terkait tewasnya Donnny. Setelah itu, jasad korban langsung dibawa ke RSUD Menggala Tuba untuk dilakukan otopsi.
 
Terpisah, Kapolres Tuba AKBP Shobarmen membenarkan, pembakaran Mapolsek Gedungaji dipicu tewasnya Donny. Namun, menurut polisi, saat itu petugas memang tengah mengejar pelaku pembegalan.
 
“Pada saat penangkapan itu terjadi kejar-kejaran, sehingga diberikan tembakan untuk melumpuhkan,” ungkapnya. Baru keesokan harinya Donny diketahui telah meninggal dunia.”Ada laporan dari masyarakat jika di tempat itu (TKP/tempat kejadian perkara) telah berulangkali terjadi peristiwa pembegalan. Namun saat kami mendatangi TKP memang terjadi sedikit chaos,” kata Shobarmen.
 
Namun demikian, lanjut dia, polisi tak akan tinggal diam. “Saat ini sudah ada dua orang oknum polisi yakni Briptu U dan I yang tengah dilakukan penyelidikan atas tertembaknya Donny,” terang Shobarmen. Di sisi lain, pelaku pembakaran Mapolsek Gedungaji juga akan diusut polisi. “Soal itu (penyelidikan terhadap oknum polisi) biarlah dari unit Propam kami yang menentukan, apakah tindakan mereka sudah melampaui batas atau sesuai prosedur,” ujarnya. 

Shobarmen mengingatkan, bagi siapa saja yang melanggar ketentuan, akan dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait pembakaran Mapolsek, menurut dia, seiap tindakan akan ada sanksi dan akan diproses hukum. Pascapembakaran Mapolsek Gedungaji, ratusan aparat kepolisian bersenjata api disiagakan di sana. 
 
Usut Tuntas
Sementara, Bupati Tulangbawang (Tuba) Abdurrachman Sarbini bereaksi keras atas penembakan yang diduga dilakukan oknum polisi anggota Polsek Gedungaji, sehingga mengakibatkan tewasnya Donny bin Hambali (25), warga Kampung Penawar, Kecamatan Gedungaji, Tulangbawang. Bahkan, kantor polisi itu dibakar massa.

“Insiden itu harus diusut tuntas dan ditemukan pelaku penembakannya,” tandas Mance – sapaan akrab Bupati Tulangbawang itu kepada Radar Tuba kemarin. Menurut dia, kalau memang melibatkan oknum anggota polisi, harus diusut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Mance juga mengimbau warga agar jangan mudah terprovokasi. Orang nomor satu di Tuba ini juga meminta kepada seluruh unsur di Tuba, dapat mengawal dan turut serta menciptakan suasana yang kondusif.

"Jangan sampai kasus ini dimanfaatkan oleh oknum yang akan memanfaatkan situasi ini. Mari kita jaga keamanan di Tuba, terutama kepada aparat terkait, untuk menciptakan suasana yang kondusif dan menjaga ketertiban di masyarakat," imbau Mance.

Hingga kemarin malam sekira pukul 21.30 WIB, suasana di Mapolsek Gedungaji berangsur kondusif. Itu setelah digelarnya pertemuan antara Kapolsek Gedungaji Iptu Mashudi, Camat Gedungaji Fatoni SKM, pihak kelyuarga korban serta tokoh masyarakat Hi. Nahrowi Karim. Hadir juga Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Hi. Ismet Roni, SH. Pihak keluarga meminta kepada aparat penegak hukum bisa menghukum pelaku seberat-beratnya. (Tim Radar)

Read More »
4:36 AM | 0 komentar

Sambut Maulid Nabi Muhammad SAW 1433 H Masurotan Gelar Pengajian Akbar dan Pelantikan


TUMIJAJAR – Dalam menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1433 Hijriah, Majelis Silaturohim Ummu Dzikrulloh Tongkat Pinuntun (Masurotan) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tuba Barat) menggelar pengajian akbar. Kegiatan itu sekaligus dirangkai dengan pelantikan pengurus baru Masurotan masa bakti 2012 – 2017.

Acara yang digelar di Padepokan Masurotan ini, dihadiri tokoh masyarakat, para kiyai dan ustad yang ada di Kabupaten Tulangbawang Barat. Dalam acara tersebut, selain digelar pengajian akbar dan pelantikan pengurus, juga peragaan kesenian jurus tenaga dalam Tongkat Pinuntun serta siraman rohani yang disampaikan KH. Imam Buckhori.

“Setelah dilakukannya reshuffle pengurus Masuritan periode 2011 – 2016 beberapa waktu lalu, maka dalam menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW 1433 Hijriah ini, saya juga melantik pengurus baru Masurotan periode 2012 – 2017,” papar Ketua Masurotan Indonesia Sodirin Indrawan. SK., S.E., M.M., kedapa Radar Tuba, Rabu (25/1). Dijelaskannya, reshuffle ini dilakukan untuk peningkatan Masurotan agar lebih baik lagi, untuk menciptakan dan meningkatkan generasi Islami yang taat dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, SWT.

Sodirin bangga dengan kinerja pengurus lama di bawah kepemimpinan Budi Oktovery. “Berkat kerja keras beliau (Budi Oktovery) bersama jamaah, bias membangun Mushola Bani Wahab Asoleh,” ujar Sodirin, seraya menjelaskan jika Mushola tersebut berbentuk panggung dengan 90 persen konstruksi bangunan dari bahan kayu. “Ini merupakan salah satu mushola panggung pertama di Tuba Barat dan mushola panggung ke dua di Provinsi Lampung,” terangnya. Sodirin berharap, pengurus baru di bawah kepemimpinan Rolib Helmi (Sa’id) dapat lebih baik lagi dan bisa membangun Masjid terbesar di Tuba Barat. “Di samping mampu lebih mengembangkan Masurotan agar lebih baik lagi,” harapnya.

Diungkapkan, Masurotan bukan merupakan organisasi sesat, namun organisasi Islam yang jelas, baik secara hukum maupun Undang-Undang. ”Satu tujuan kita di Masurotan adalah ingin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT,” terang Sodirin. Saat ini, lanjut dia, jama’ah Masurotan tersebar di seluruh Provinsi Lampung. Sedangkan untuk di Kabupaten Tulangbawang Barat, meski baru berdiri sekitar 1,5 tahun, namun jamaahnya mencapai 300 orang.

Masurotan mengajak umat Islam untuk terus menjaga hubungan silaturahim antarsesama, selain wajib mengingat Allah SWT melalui dzikrulloh (mengingat Allah SWT) dengan berzikir. “Dengan menjaga silaturahim yang baik serta dzikrulloh, mudah-mudahan Allah SWT memanjangkan umur kita dan dimudahkan dalam mencari rezeki, serta dapat dijauhkan dari bala bencana dunia,” ingat Sodirin.

Di samping itu, dalam Masurotan juga terdapat seni bela diri Tongkat Pinuntun, yang tujuannya untuk menuntun manusia agar lebih baik lagi. “Baik hubungan antara manusia dengan manusia dan lebih meningkatkan hubungan manusia dengan Allah SWT,” papar Sodirin. (gus/rus)

Read More »
4:26 AM | 0 komentar

Tiga Raperda Disahkan Dewan Bidik Keberadaan Minimarket


MENGGALA - Keberadaan minimarket di wilayah Tulangbawang mulai mendapat perhatian khusus dari pihak DPRD setempat. DPRD Tulangbawang berencana untuk membuat Perda yang mengatur keberadaan minimarket di Kabupaten Sai Bumi Nengah Nyappur itu.

“Keberadaan minimarket perlu diselaraskan dengan toko dan pasar tradisional yang ada di Kabupaten Tulangbawang. Saat ini, minimarket sudah menjamur," ungkap Ketua DPRD Tulangbawang Winarti, kemarin.

Menurut Kader PDIP Tuba itu, hal itu dimaksudkan dewan berkeinginan melindungi kepentingan para pedagang kecil dan pedagang tradisional dari ‘serbuan’ minimarket. "Minimal tidak saling tumpangtindih dan tidak terlalu berdekatan," jelas Winarti.

Untuk itu,  lanjut dia, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan eksekutif, guna membahas rencana tersebut. "Mungkin nanti pihak-pihak terkait akan diundang untuk membicarakan persoalan tersebut," kata Winarti. Targetnya, terus dia, secepatnya penertiban minimarket tersebut dapat dibahas.
Sementara itu, DPRD bersama pihak eksekutif Tulangbawang kembali mengesahkan tiga Raperda yang sudah dibahas oleh DPRD Tulangbawang. Tiga raperda itu yakni Raperda Pedoman Pengelolaan Pasar Kampung, Raperda Kawasan Kota Terpadu Mandiri Rawapitu dan Raperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. "Untuk ke depannya, Badan Legislasi tentu akan berkoordinasi membahas Perda. Sampai sejauh ini sudah ada enam Perda yang diselesaikan DPRD Tuba," terang Winarti.
“Tiga Raperda yang disahkan merupakan sarana dan pondasi bersama untuk menciptakan pembangunan yang selaras, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” papar Bupati Tuba Abdurrachman Sarbini. Diharapkan, perkembangan pasar dengan pengelolaan yang terpadu,kawasan terpadu mandiri Rawapitu dapat lebih cepat untuk dikelola dan dikembangkan.
Dengan disetujuinya peraturan daerah ini, lanjut dia, dapat menimbulkan dampak dan efek positif terhadap pola pembangunan yang sedang dan terus dilaksanakan di Tulangbawang. "Disahkannya tiga Raperda ini untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tulangbawang di masa mendatang, berikut dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, akan dapat dikelola dengan menggunakan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel," papar Mance, sapaan akrab Bupati Tulangbawang itu. (san/wdi/rus)

Read More »
4:20 AM | 0 komentar