1 2 3 4 5

Tuesday, March 20, 2012

Pemprov Urus Izin Pembantaran Ismail


BANDARLAMPUNG - Proses pelantikan bupati dan wakil bupati Mesuji terpilih Khamamik – Ismail Ishak masih terus bergulir. Gubernur Lampung Sjachroedin ZP mengungkapkan, pemerintah provinsi (Pemprov) Lampung saat ini tengah mengurus izin pembantaran (peminjaman) Ismail Ishak ke Kemenkumham. Hal itu dikatakan gubernur usai mengikuti rapat paripurna memperingati HUT Provinsi Lampung ke-48, di DPRD Lampung, kemarin (19/3).

Menurut Oedin, sapaan akrabnya, komunikasi dengan Kemenkumham tetap dilakukan. “Yang mesti dipertimbangkan itu, setelah Ismal dilantik, akan dibawa kembali ke rutan. Nah, menurut anda sekarang bagaimana ,” tukas Oedin, kepada wartawan yang mewawancarainya. Kondisi itu, diakuinya tidak mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu, lanjut dia, diperlukan kesadaran hukum, termasuk bagi pendukung Ismail Ishak.

Gubernur Lampung dua periode itu juga mengingatkan, agar semua pihak menjaga dan memperhatikan faktor psikologis Ismail Ishak. “Kalau mau dilantik, ya keduanya harus dilantik. Tidak bisa satu saja dilantik. Tempat pelantikan ada di Mesuji,” jelas Oedin. Gubernur juga menuturkan, jika saat ini pemprov Lampung sedang menunggu surat kesediaan dilantik dari Ismail Ishak, yang rencananya akan segera dikirimkan.

Sementara, hingga saat ini DPRD Mesuji menyatakan masih tetap menunda paripurna pelantikan. Lalu bagaimana jika DPRD Mesuji tetap kukuh tidak mau menggelar pelantikan? “(Jika) DPRD tidak mau, ya tidak ada masalah. Kan kita ada azas diskresi namanya,” terang Oedin.

Terpisah, DPRD Lampung memastikan, Khamamik yang kini menjadi bupati Mesuji terpilih, telah resmi mengundurkan diri dari DPRD Lampung. “Surat pemberhentian beliau (Khamamik) sudah kami terima dari Kementerian Dalam Negeri pekan lalu,” ungkap Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, kemarin.

Menurut politisi Partai Demokrat itu, proses pengunduran diri Khamamik dimulai dari permintaan Khamamik kepada partainya, Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK). “Dari partainya, kita teruskan ke gubernur lalu ke pemerintah pusat,” jelas Marwan. Saat ini, lanjut dia, DPRD Lampung tengah menunggu proses pergantian antar waktu (PAW) yang akan digelar PDK. “Saya memang masih belum menerima surat dari PDK, tentang siapa yang nantinya akan menggantikan beliau (Khamamik),” ujar Marwan.

Diberitakan, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. memastikan pelantikan bupati dan wakil bupati Mesuji. Meski tak menyebutkan tanggal pastinya, Oedin –sapaan akrab Sjachroedin Z.P.– mengatakan, dalam waktu dekat Khamamik dan Ismail Ishak akan dilantik. "Kita akan lantik (Khamamik) dalam waktu dekat ini,” ujar Oedin, usai melakukan upacara HUT Ke-48 Lampung di PKOR Wayhalim, Bandarlampung, Sabtu (17/3) lalu.

Oedin menegaskan, mau atau tidaknya Ismail Ishak dilantik, itu bukan masalah.  "Bupatinya (dilantik dahulu) tidak masalah. Wakilnya bisa menyusul. Mau atau tidak (Ismail Ishak dilantik), silakan tinggal menunggu waktunya saja,” tegas Oedin.

Dihubungi terpisah, Khamamik menyatakan, ia berharap banyak dengan janji Oedin yang akan segera melantik dirinya bersama Ismail Ishak dalam waktu dekat.
Khamamik juga mengapresiasi tersendiri atas kearifan Ismail Ishak yang menyatakan siap dilantik.

"Insya Allah, kami optimistis (segera dilantik). Selama ini, saya juga selalu berkomunikasi dan sering ketemu (dengan Ismail Ishak),” ungkap Khamamik, saat dihubungi melalui telepon selulernya. Ditambahkan pria yang akrab disapa 'Wong Kebumen' ini, dia bersama Ismail Ishak dan masyarakat Mesuji sangat mengharapkan pelantikan segera dilakukan. Ini agar ada kepastian hukum atas hasil pesta demokrasi di Mesuji. "Hingga kini, kami menunggu jadwal pelantikan yang ditentukan Pak Gubernur,” tutur mantan anggota DPRD Lampung ini. 

Sementara ke depan, jika benar-benar sudah dilantik, Khamamik tak khawatir kinerjanya memimpin Mesuji jadi terhambat lantaran bekerja sendirian. Ini karena kondisi Ismail Ishak yang masih berurusan dengan hukum.

"Semuanya kan sudah jelas, bahwa tugas bupati itu diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan tugas wakil bupati diatur dalam UU No. 12/2008 tentang Perubahan UU No. 32/2004. Jadi, saya akan bekerja sesuai ketentuan peraturan yang berlaku,” ungkapnya, seraya memohon doa restu agar Mesuji segera memiliki bupati definitif dan kabupaten DOB ini menjadi lebih maju.
 
Bersedia Dilantik

Sebelumnya, Wakil Bupati Mesuji terpilih Ismail Ishak menyatakan kesediaannya segera dilantik. "Atas nama H. Ismail Ishak, kami menyampaikan bahwasanya Bapak (Ismail Ishak) sudah bersedia melaksanakan pelantikan," terang juru bicara keluarga Leksi Ishak saat menghubungi Radar Lampung (grup Radar Tuba).

Dia menyatakan, tak ada alasan-alasan khusus yang membuat Ismail Ishak berubah pikiran. Menurut Leksi, pertimbangannya adalah agar polemik pelantikan kepala daerah Mesuji tidak berlarut-larut lagi. Ismail juga mempertimbangkan kehendak masyarakat Mesuji.

Sedangkan pertimbangan yang paling utama adalah kemaslahatan masyarakat Mesuji pada umumnya. "Bapak memutuskan jika dibiarkan berlarut-larut, maka tentu akan berimbas kepada masyarakat Mesuji.  Yang pasti jika saat ini pemprov berkirim surat, maka akan kami balas surat pemprov dengan menyatakan bersedia dilantik,” terangnya.

Diketahui, Wabup Mesuji terpilih Ismail Ishak harus meringkuk dalam tahanan Kejaksaan Negeri Menggala, Tulangbawang, sejak 15 November 2011 silam. Majelis hakim PN Menggala memvonisnya satu tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan dalam perkara penyalahgunaan dana BUMD Tulangbawang tahun 2006.

Namun, pemenang Pilkada 28 September 2011 itu tak sendiri. Ia ditahan bersama Khoiri, anggota DPRD Tuba Barat. Perintah penahanan keduanya tertuang dengan Nomor: R-LIK-67/N.8.15/Dek.3/11/2011. Di tahanan, Ismail Ishak sempat sakit dan dirawat di RSUD Menggala selama kurang lebih seminggu. Hingga hari ini, usaha hukum yang dilakukan Ismail Ishak seluruhnya mentah di tangan Mahkamah Agung. (wdi/kyd/rus)

Read More »
2:32 AM | 0 komentar

Pengurus DPD PPNSI Tuba Barat Dilantik

FOTO BERSAMA: Para pengurus DPD PPNSI Tuba Barat berfoto bersama Wakil Bupati Tuba Barat, Ketua DPRD Tuba Barat beberapa anggota DPRD dan Kepala Dinas Peternakan, Pertanian dan Perikanan Tuba Barat, kemarin (19/3)

TULANGBAWANG BARAT – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tuba Barat) dilantik. Acara yang digelar di sekretariat PPNSI Tuba Barat di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar, Tuba Barat itu, dihadiri Wakil Bupati Tulangbawang Barat Umar Ahmad,S.P., Ketua DPRD Tuba Barat Suyamto Yoga Ardi, Ketua Komisi C DPRD Tuba Barat Busroni, anggota komisi A DPRD Tuba Barat Syahrir, dan anggota komisi B DPRD Tuba Barat Fausi Murni. Juga Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Ir.Syamsul Komar,M.M, perwakilan dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehuatanan, Camat Tumijajar serta Sekretaris Umum PPNSI Provinsi Lampung Aep Saripudin, serta beberapa anggota PPNSI Provinsi Lampung.

Wakil Bupati Tuba Barat Umar Ahmad,S.P, mengungkapkan rasa bahagia dan bangga,  karena minimal ada lembaga yang meneguhkan komitmennya untuk pembangunan di sektor pertanian. Jika tadinya yang berfikir 10 orang, kini sudah banyak yang berfikir tentang pembangunan pertanian dan pembangunan masyarakat tani di Kabupaten Tuba Barat. ”Kita berharap dengan dibentuknya kepengurusan DPD PPNSI di Kabupaten Tuba Barat ini, bisa mendampingi petani sebagai mitra petani dan nelayan dalam rangka memajukan sektor pertanian di kabupaten ini,”ujar Umar.

Terkait wacana penambahan anggaran peternakan, wakil bupati menjelaskan, penambahan anggaran peternakan tersebut akan dianggarkan di tahun yang akan datang. “Namun perencanaannya kita lakukan di tahun 2012 ini,” tukas Umar. Pihaknya akan menilai dan membentuk kelompok serta melihat kesiapan itu. ”Dengan beberapa langkah yang kita lakukan tahun ini, sehingga di tahun 2013 ketika penambahan anggaran dana peternakan tersebut turun, kelompok dan petani ini benar-benar sudah siap menerima. Jadi tidak memulai dari awal lagi, yang pembagiannya dihitung kelompok (repoloping),” papar Umar.

Sementara, Ketua Umum DPD PPNSI Kabupaten Tuba Barat Githo,S.Pd.I menjelaskan, setelah pengurus DPD PPNSI ini dilantik, maka program ke depan tetap komitmen untuk mendampingi petani. Pihaknya akan mengadakan kegiatan penguatan kelembagaan petani. Kita kelola kelembagaan yang baik, manajemen yang baik, juga mendampingi petani dalam mengawal program-program kabupaten, provinsi dan pusat, yang sudah digulirkan di Kabupaten Tuba Barat.

”Pada prinsipnya, kita juga akan memfungsikan diri, artinya sebagai fungsi pengawasan kita dari ormas petani ini. Bagaimana pemda dan kelompok-kelompok tani penerima bantuan ini mengaplikasikan bantuan yang sudah digulirkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” papar Githo.

Kepada pemerintah, lanjut Githo, pihaknya akan terus mengupayakan agar anggaran petani ini betul-betul ditingkatkan, sehingga kebijakan pemerintah kepada petani ini memang betul-betul bisa dirasakan. “Selain itu, kita juga berharap untuk pembinaan kelompok tani, gapoktan maupun petani pengelola air yang ada saat ini. 

Secara manajemen aspirasi, kami melihat perlu ditingkatkan dan dikembangkan,” urainya. Sehingga, lanjut dia, bupati melalui satker terkait dapat melakukan pembinaan kepada petani, khususnya dalam penguatan kelembagaan petani, sehingga petani bisa profesional mengelola organisasi pembukuan manajemen dan sebagainya, sehingga bisa menjadi organisasi yang betul-betul mandiri dan bisa terukur dalam keberadaan di kemudian hari.

”Program unggulan kita yakni tetap pada pengembangan pupuk organik. Kita sudah beberapa kali melakukan kegiatan untuk pelatihan pengembangan pupuk kompos organik,” terang Githo. Selain itu, sambung dia, pihaknya akan tetap mendampingi tenaga-tenaganya melalui bidang advokasi ini, apakah menguatkan kelompok tani dari sisi administrasinya, sudah berlangsungnya pelatihan administrasi bagi kelompok tani dan poktan,” papar Githo. (gus/rus)

Pengurus DPD PPNSI Tuba Barat:

Ketua Umum
: Githo, S.Pd.I, M.Pd
Sekretaris Umum: Trubus Hariyadi
Wasekum 1: Agus Wahyudin, A,Md
Wasekum 2: Slamet Lestari
Bendahara Umum: Paiman

Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik:
1.Heri Supari, S.H
2. Ristriyanto
3.Kuswanto
4. Tukiman
5. Adi Sugiyanto

Bidang Riset, Pelatihan dan Pemberdayaan:

1. Masro'i
2. Syamsul Hadi
3.Mangin
4. Ngadiran
5.Budi Hartono

Bidang Hubungan Lembaga dan Kemitraan:
1.Prasoko
2. Agus Supriyadi
3. Ambar Sugeng
4. Ruslan, S.Pd
5. Supriyono

Bidang Pembinaan Daerah:
1. Drs. Akhmad Wahyudiono
2. Edi Marwanto
3. Suryono, S.Pd
4. Sugiono
5. Sudiran

Read More »
2:27 AM | 0 komentar

Pemkab Tuba Gelar Lomba Memancing

MEMANCING : Bupati Tulang Bawang Abdurachman Sarbini (kanan) saat Lomba Memancing, yang dilaksanakan di Kolam Pemancingan Hotel Sarbini Menggala,dalam rangka memeriahkan peringatan HUT Kabupaten Tulang Bawang Ke-15, kemarin (19/3). FOTO: HUMAS TULANGBAWANG

TULANGBAWANG – Masih dalam rangka memeriahkan peringatan HUT Kabupaten Tulang Bawang Ke-15, Pemkab setempat menggelar kegiatan Lomba Memancing.

Di samping sebagai media hiburan, penyaluran hobi dan refreshing melepas kepenatan, setelah disibukkan dengan aktifitas sesuai dengan tugas masing-masing, memancing juga berguna untuk lebih mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan.

“Filosofi memancing juga memberikan pelajaran bagi kita untuk berlatih kesabaran, dan tekun berusaha, dalam memperoleh hasil yang memuaskan,” papar Bupati Tulang Bawang Abdurachman Sarbini, saat membuka Lomba Memancing, yang dilaksanakan di Kolam Pemancingan Hotel Sarbini Menggala, kemarin (19/3) .

Dijelaskan, kegiatan lomba memancing yang dilaksanakan hari ini (kemarin), sepintas mungkin adalah sebuah lomba yang sederhana. “Tetapi di balik kesederhanaan itu, harapan saya ada banyak manfaat dari kegiatan ini, di samping untuk memeriahkan HUT ke-15 Kabupaten Tulang Bawang,” terang Mance, demikian bupati biasa disapa.

Tidak hanya itu. Menurut Mance, kegiatan lomba memancing ini juga dapat mendukung promosi potensi perikanan Kabupaten Tulang Bawang, serta mendorong masyarakat agar dapat mengelola dan memanfaatkan dengan baik dan benar.

“Saya mengimbau, agar masyarakat tidak melakukan penangkapan ikan yang melanggar peraturan (illegal fishing), seperti menggunakan alat listrik, racun ikan dan lain-lain yang dapat merusak ekosistem. Marilah kita jaga kelestarian potensi perikanan di Kabupaten Tulang Bawang, sehingga dapat berkembang secara optimal, agar lebih bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang,” ajak bupati dua periode itu.

Diungkapkan, Kabupaten Tulang Bawang adalah daerah yang memiliki beragam potensi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang selayaknya harus dapat terus dikembangkan, dikelola dan dioptimalkan pemanfaatannya, agar dapat menunjang keberhasilan pembangunan dan kemajuan daerah, serta kesejahteraan masyarakat.

“Untuk itu, saya selaku bupati senantiasa menghimbau kepada segenap unsur masyarakat, marilah terus kita tunjukkan peran, tanggungjawab dan kontribusi, dalam rangka membangun dan memajukan Kabupaten Tulang Bawang,” imbau Mance.

Dalam perjalanan Kabupaten Tulang Bawang memasuki usia 15 tahun, lanjut dia, kita patut bersyukur pula, karena atas kerja keras kita bersama, kabupaten ini telah mampu menunjukkan kemajuannya, baik fisik maupun non fisik.

“Namun ke depan, tentu masih banyak peluang dan tantangan yang membentang, sehingga kita pun harus terus termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Tulang Bawang,” tegas Mance. (dan/rus)

Read More »
2:18 AM | 0 komentar

Kejari Menggala Lirik Kasus Prona

Andrie W Stiawan
TULANGBAWANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Menggala mulai melirik pungutan liar (pungli) yang dilakukan panitia kampung  terkait program nasional agraria (prona) di Kabupaten Mesuji. 

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Menggala Andrie W Stiawan SH, MH, saat dikonfirmasi Radar Tuba, kemarin (19/3) mengatakan pihaknya masih mempelajari dugaan pungutan liar (pungli) Prona ini.

"Kita akan pelajari terlebih dahulu persoalan ini, baru kita akan menentukan langkah lebih lanjut, karena sekarang baru sebatas pengumpulan bahan bukti dan keterangan saja," singkatnya.

Diberitakan sebelumnya, pembuatan sertifikat Prona yang disalurkan pemerintah pusat diduga menjadi ajang korupsi semata. Bila sebelumnya program ini dimanfaatkan oleh oknum – oknum pemerintah kampung di Kampung Gedung Ram saja. Akan tetapi, ajang serupa juga terjadi di 7 Kecamatan se Kabupaten Mesuji.

Dar, salah satu warga setempat mengatakan, oknum kampung yang tergabung dalam tim pembuatan sertifikat Prona menarik biaya hingga ratusan ribu rupiah per satu buku. Menurutnya, dalam  setiap buku sertifikat dikenakan dana Rp 450 ribu hingga Rp700 ribu per buku. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan program yang disalurkan Pemerintah. Selain menjadi ajang korupsi, pembuatan sertifikat ini juga terkesan terselubung oleh oknum – oknum yang hanya mencari keuntunggan pribadi.

Menariknya, modus dalam melakukan penarikan dana tersebut, oknum-oknum tersebut berdalih untuk biaya administrasi untuk pengukuran dan biaya operasional. Padahal, setahu dirinya, pemerintah pusat telah menganggarkan dana milyaran rupiah untuk pembuatan sertifikat yang akan disalurkan ke masyarakat secara gratis.

“Kami sangat menyayangkan adanya ajang pencarian keuntungan oleh oknum –oknum tersebut. Bila ingin mencari keuntungan dalam pembuatan sertifikat tidak seperti itu, apalagi manarik dana hingga ratusan ribu rupiah dalam satu buku sertifikat dengan dalih administrasi dan sebagainya,” sesal Dar.

Dikatakannya, selain memberatkan masyarakat, ini juga telah merugikan negara, mengingat, program ini disalurkan pemerintah secara gratis. “Artinya,  program pembuatan sertifikat secara gratis itu tidak ada dan hanya bualan pemerintah semata,” lirihnya.

Sementara Kepala Kampung (Kakam) Gedung Ram, Salim, mengakui adanya penarikan sertifikat sebesar Rp450.000 tersebut, akan tetapi penarikan dana ini merupakan kesepakatan yang telah melalui musyawarah kampung dan dibentuknya panitai pembuatan sertifikat prona.

“Ini sudah melalui keputusan kampung dan dilakukan musyawarah dan itu memang dilakukan untuk pembuatan sertifikat. Sedangkan untuk pembelian buku sampul itu tidak dipaksanakan yakni Rp50.000. Kalau pembuatan sertifikat ini tidak ada biaya pembuatannya yang ditelah ditetapkan BPN dan ini murni gratis. Akan tetapi ini memang dilakukan oleh panitia kampung dan telah melalui kesepakatan,” aku Salim kemarin.

Panitia penasehat pembuatan sertifikat Karno, terkesan buang badan terkait penarikan dana sertifikat yang dilontarkan pemerintah secara gratis. Dia hanya menggaku tidak sepenuhnya terlibat dipersoalan itu, akan tetapi dia tetap mengakui bila pembuatan sertifikat di Kampung Gedung ram tetap dikenakan biaya.

“Tidak ada didunia ini yang gratis, terlebih dalam pembuatan sertifikat ini. Memang pembuatan sertifikat ini tetap ditarik anggaran Rp 400.000. Selain itu, saya juga tidak berkompenten di dalam panitia itu. Saya hanya ditunjuk dan seperti formalitas saja. Jadi yang lebih jelas keketuanya saja,”kilahnya, sembari mengatakan, bila memang pemerintah dalam pembuatan sertifikat ini telah mengganggarkan dirinya juga pengen meminta bagian.

Sedangkan Ketua Pantia pembuatan sertifikat, Sarju mengakui bila dalam pembuatan sertifikat ini dikenakan biaya Rp400.000, ditambah biaya sampul buku Rp50.000.”Memang pembuatan sertifikat ini dikenakan dalam satu buku sertifikat ini dikenakan dana segitu, akan tetapi dana ini digunakan untuk operasional. Sedangkan jumlah keseluruhan masyarakat yang membuat sertifikat sebanyak 411 warga,” akunya.

Menurutnya, dana pembelian sampul buku Rp50.000 itu tidak termasuk didalam dana Rp400.000 ini. “Sampul buku itu saya jual jadi tidak dipaksakan bila masyarakat ingin membeli ya silahkan, dan yang tidak ingin membelinya juga tidak apa – apa. Yang jelas, tujuan penarikan dana ini adalah untuk dana operasional,” tukasnya. (san/dan/dra)

Read More »
2:13 AM | 0 komentar

Ajak Duduk Satu Meja

KUNJUNGAN: Gubernur Lampung Sjachroedin ZP SH didampingi Direktur PT SGC, Fauzi Toha serta tokoh adat saat kunjungan kerja ke Kampung Bakung Ilir, Kecamatan Gedungmeneng, Kabupaten Tuba. FOTO: RADAR GRUP

BAKUNG ILIR - Pascakunjungan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP ke Kampung Bakung, Tulangbawang belum lama ini, Kepala Kampung (kakam) Bakung Ilir Yudispira mengaku sangat berterimakasih atas kunjungan orang nomor satu di Lampung tersebut, yang diketahui atas permintaan pribadi gubernur.

Maka, untuk menindaklanjuti hasil dari kunjungan tersebut, warga mempertanyakan kelanjutannya, sesuai dengan harapan seluruh masyarakat yang telah disampaikan pada Gubernur Lampung saat itu. "Bahkan, gubernur juga telah menyaksikan keadaan Kampung Bakung, baik itu kondisi jalan, listrik, dan sumber penghidupan yang lainnya," ujar Yudistira, saat menghubungi Radar Tuba melalui ponsel, kemarin (19/3).

Menurut dia, segala permasalahan yang ada di tiga kampung (Kampung Bakung Ilir, Bakung Udik dan Bakung Rahayu) tersebut, untuk bisa dibahas secara bersama-sama. "Artinya kita bisa duduk satu meja, baik itu kami dengan gubernur atau dengan mengajak pihak dari Sugar Grup," pintanya.

Menurut dia, nantinya di dalam pertemuan tersebut, kita akan bahas apa-apa yang menjadi harapan dari masyarakat di tiga kampung tersebut. "Intinya kita mengajak pemerintah dan perusahaan duduk bersama, guna mengembangkan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang (Tuba), khususnya di Kampung Bakung, baik itu Bakung Ilir, Bakung udik maupun Bakung Rahayu.

"Dengan duduk satu meja ini, diharapkan dapat menata lebih baik arah pembangunan di Kabupaten Tuba. Tidak hanya program pembangunan yang dibicarakan, namun hal-hal  yang selama ini menjadi miskomunikasi di masing-masing pihak akan lebih terhindarkan," harap Yudispira.

Ditambahkan, ada banyak hal yang harus dibahas, terutama menyangkut tiga kampung di wilayah Kampung Bakung dan sekitarnya. "Yang pasti ini menyangkut kehidupan masyarakat di tiga kampung itu," kata Yudispira.

Sementara itu, pihak Manajer Administrasi PT. SIL, Heru Sapto, saat dihubungi Radar Tuba melalui ponsel, terkait pascakunjungan Gubernur ke Kampung Bakung, mengenai tindaklanjut dari pertemuan tersebut mengatakan, jika Gubernur Lampung telah berjanji akan membahasnya secara bersama-sama. "Kan gubernur sudah menjanjikan akan segera duduk satu meja, dengan pihak masyarakat yang ada di tiga kampung tersebut, untuk membicarakan permasalahan yang ada. Ya, kita tunggu saja," ujar Heru. (hel/dra/rus)

Read More »
1:59 AM | 0 komentar